Ojol Makassar-Gowa-Maros Ogah Komisi Dipotong Jadi 10 Persen

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Setelah aksi 177 yang digelar di Monas, muncul banyak komunitas ojek online (ojol) lainnya menyatakan tidak sepakat dengan opini bahwa komisi harus diturunkan dari 20 persen menjadi 10 persen.

Penolakan terhadap rencana penurunan skema potongan komisi menjadi 10 persen dari aplikator transportasi online kini datang dari wilayah Makassar, Gowa, dan Maros.

Ratusan driver ojol yang tergabung dalam berbagai komunitas secara tegas menyuarakan dukungan terhadap skema komisi 20 persen yang selama ini diberlakukan.

Mereka menilai skema saat ini tidak hanya adil, tetapi juga memberikan perlindungan dan kepastian penghasilan yang layak bagi para mitra.

Budi Yaya, Ketua Komunitas Unit Reaksi Cepat Makassar Gowa Maros (URC MGM), menyatakan skema 20 persen sudah menjadi bagian dari sistem yang mendukung kesejahteraan driver.

Ia menegaskan, potongan tersebut dibarengi dengan berbagai benefit konkret dan sangat dibutuhkan di lapangan.

"Kami tetap mendapatkan bantuan asuransi, layanan bantuan 24 jam, GrabBenefits, dan pusat pengaduan yang aktif. Itu sudah sangat membantu kami di lapangan. Kalau sistem seperti ini tiba-tiba diganti tanpa pertimbangan yang matang, maka yang akan paling terdampak adalah kami sendiri yang tiap hari menggantungkan hidup dari jalan," ujar Budi.

Yohanes, Ketua Komunitas GrabBike Sektor Manggala, juga menyoroti pentingnya menjaga keberlangsungan platform digital.

Menurutnya, penurunan potongan tanpa strategi kelangsungan jelas justru bisa berdampak negatif terhadap kesehatan operasional aplikator.

“Kalau aplikasi sehat, driver pun ikut aman. Jangan hanya lihat dari angka potongan saja. Tanpa insentif dan promo, order bisa sepi. Itu yang justru bisa menghancurkan penghasilan kami,” tegas Yohanes.

Nurmila Burhan, Ketua Komunitas Grab Gowa Community, menambahkan bahwa aplikasi transportasi online tidak hanya membantu driver, tetapi juga menjadi tulang punggung logistik dan distribusi untuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Ia menyebut keputusan gegabah bisa memutus mata rantai ekonomi yang telah terbentuk.

"Aplikator bukan cuma soal driver, tapi juga ribuan pelaku UMKM yang bergantung pada platform. Jangan gegabah ambil keputusan hanya karena tekanan pihak-pihak yang tidak tahu kondisi lapangan," tegas Nurmila.

Senada, Arif Budianto dari Grab Hero Community menilai skema 20 persen tidak memberatkan selama aplikator tetap berkomitmen memberikan layanan dan benefit bagi mitra.

Menurutnya, potongan itu justru menjadi bagian dari sistem yang memungkinkan perusahaan memberi perlindungan, promosi, dan pelatihan.

“Kami tidak keberatan selama ada timbal balik yang jelas dan menguntungkan. Kalau aplikator ditekan dan rugi, yang paling duluan kena dampaknya pasti kami, driver di jalan,” katanya.

Sultan, Ketua Komunitas Sapu Rata Kota Desa, mengingatkan bahwa suara dari mitra aktif yang benar-benar bekerja di lapangan harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan.

Ia menyayangkan narasi publik yang sering didorong oleh pihak yang sudah tidak aktif sebagai driver.

“Kami yang tiap hari kerja harusnya jadi sumber suara utama. Bukan orang yang sudah pensiun dari jalanan tapi masih ingin atur sistem,” ujar Sultan.

Berbagai komunitas di Makassar, Gowa, dan Maros juga menyuarakan dukungan terhadap skema komisi 20 persen dan menolak penurunan yang dianggap berisiko, di antaranya:

Syamsul Katarri, Ketua GrabBike Selebritas Jalanan

Sulaiman, Ketua Grab Makassar Community

Abdul Hafids, Ketua Grab Bulo Sibatang

Eka Prasetya, Ketua Mega Antang

Ahmad, Ketua Solidaritas Biringkanaya Community

Adri Priandi, Ketua Solidaritas GrabBike Kota Daeng

Dalam pernyataan kolektif, mereka mengingatkan bahwa potongan komisi bukan hanya soal pengurangan pendapatan mitra, tetapi juga menyangkut keberlangsungan layanan yang menghidupi jutaan orang di Indonesia.

Potongan tersebut digunakan aplikator untuk membiayai berbagai program penting, seperti perlindungan kecelakaan, pelayanan pelanggan, bonus kinerja, pelatihan, dan promosi.

Para ketua komunitas juga menilai penurunan komisi bisa membuat aplikator kehilangan daya saing terhadap transportasi konvensional dan menurunkan kualitas layanan.

“Kami tidak menolak perubahan, tapi perubahan itu harus berpihak pada keberlangsungan semua pihak, bukan hanya satu sisi,” tegas Budi Yaya.

Mereka berharap Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI lebih mendengar suara mitra aktif, bukan hanya masukan dari pihak yang tidak mewakili kondisi lapangan.

Komunitas ini juga meminta agar setiap kebijakan yang dibuat tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan driver, aplikator, dan konsumen.

Mereka menyatakan tidak akan ikut turun ke jalan pada 21 Juli 2025 dalam aksi yang diinisiasi Garda, karena tidak sejalan dengan hati nurani mereka. (*)