Ojol Makassar-Gowa-Maros Ogah Komisi Dipotong Jadi 10 Persen

“Kami tidak keberatan selama ada timbal balik yang jelas dan menguntungkan. Kalau aplikator ditekan dan rugi, yang paling duluan kena dampaknya pasti kami, driver di jalan,” katanya.

Sultan, Ketua Komunitas Sapu Rata Kota Desa, mengingatkan bahwa suara dari mitra aktif yang benar-benar bekerja di lapangan harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan.

Ia menyayangkan narasi publik yang sering didorong oleh pihak yang sudah tidak aktif sebagai driver.

“Kami yang tiap hari kerja harusnya jadi sumber suara utama. Bukan orang yang sudah pensiun dari jalanan tapi masih ingin atur sistem,” ujar Sultan.

Berbagai komunitas di Makassar, Gowa, dan Maros juga menyuarakan dukungan terhadap skema komisi 20 persen dan menolak penurunan yang dianggap berisiko, di antaranya:

Syamsul Katarri, Ketua GrabBike Selebritas Jalanan

Sulaiman, Ketua Grab Makassar Community

Abdul Hafids, Ketua Grab Bulo Sibatang

Eka Prasetya, Ketua Mega Antang

Ahmad, Ketua Solidaritas Biringkanaya Community

Adri Priandi, Ketua Solidaritas GrabBike Kota Daeng

Dalam pernyataan kolektif, mereka mengingatkan bahwa potongan komisi bukan hanya soal pengurangan pendapatan mitra, tetapi juga menyangkut keberlangsungan layanan yang menghidupi jutaan orang di Indonesia.

Potongan tersebut digunakan aplikator untuk membiayai berbagai program penting, seperti perlindungan kecelakaan, pelayanan pelanggan, bonus kinerja, pelatihan, dan promosi.

Para ketua komunitas juga menilai penurunan komisi bisa membuat aplikator kehilangan daya saing terhadap transportasi konvensional dan menurunkan kualitas layanan.

“Kami tidak menolak perubahan, tapi perubahan itu harus berpihak pada keberlangsungan semua pihak, bukan hanya satu sisi,” tegas Budi Yaya.