Fraksi Nasdem Dukung Penuh Rencana Pemkot Makassar Regrouping Sekolah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fraksi Partai Nasdem Kota Makassar mengapresiasi Pemerintah Kota Makassar atas perhatiannya terhadap pendidikan. 

Dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2024-2029, Pemkot menuangkan komitmennya untuk menghadirkan layanan pendidikan yang merata dan inklusif. 

Juru Bicara Fraksi Nasdem Makassar A Odhika Cakra Satriawan menyampaikan, Fraksi Partai NasDem memandang ini sebagai langkah positif.

Komitmen tersebut tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan efisiensi sistem pendidikan.

Beberapa rencana wujud program yang akan dilakukan adalah regrouping sekolah dalam rangka mengatasi masalah kekurangan daya tampung SMP. 

Kemudian rencana distribusi guru berbasis zonasi juga akan dilakukan, termasuk pembangunan sarana prasarana di pulau dan pesisir. 

Begitu juga dengan rencana peningkatan insentif guru, serta program pakaian sekolah gratis yang juga memberdayakan UMKM.

"Ini adalah komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh, termasuk pengembangan kualitas guru, pemerataan pendidikan melalui regrouping, serta pemenuhan mandatory spending," ucapnya dalam Rapat Paripurna Pemandangan Akhir Fraksi Terhadap Ranperda RPJMD 2024-2029 di Gedung DPRD Makassar Jl Ap Pettarani, Rabu (16/7/2025). 

Baca juga: Fraksi PKB dan PDIP Minta Pemkot Makassar Selesaikan Sengketa Lahan Sekolah hingga Proyek Mangkrak 

Mengenai keterlibatan partisipasi masyarakat dan orang tua dalam pengawasan pembangunan fasilitas sekolah, Fraksi Partai NasDem sangat mendukung inisiatif Pemerintah Kota Makassar yang memberikan ruang bagi publik. 

Menurutnya, ini wujud transparansi dan akuntabilitas. 

"Kami mendorong agar mekanisme pengawasan ini diperkuat dan dipermudah aksesnya sehingga masyarakat dapat berperan aktif dan efektif," tuturnya. 

Kendati begitu, Fraksi Nasdem juga mencatat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian serius ke depan. 

Khususnya terkait alokasi dan realisasi belanja modal untuk fasilitas pendidikan di tahun 2024.

Fraksi Partai NasDem mengapresiasi target 15 persen untuk pembangunan atau rehabilitasi sarana pendidikan.

Namun, realisasi sebesar 12 persen yang berarti terdapat deviasi 3 persen dari target menunjukkan adanya kendala yang perlu dianalisis lebih mendalam. 

Misalnya pembatalan sejumlah proyek seperti pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, toilet, musholla, serta rehabilitasi ruang kelas di lebih dari 20 sekolah dasar dengan pagu anggaran mencapai Rp8,30 miliar adalah hal yang patut disayangkan. 

Regrouping Solusi Minim Daya Tampung SMP

Pemerintah Kota Makassar sedang mencari solusi untuk mengatasi masalah daya tampung sekolah negeri di Makassar. 

Jumlah SMP negeri di Makassar hanya berjumlah 55, tak sebanding dengan jumlah SD negeri sebanyak 314.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan, solusi jangka panjang untuk masalah ini ialah menambah SMP Negeri. 

Pemkot Makassar akan mengalokasikan anggaran pada APBD Pokok 2026 mendatang. 

"Ini menjadi catatan penting kita kedepan untuk menambah kelas baru di tingkat SMP yang ada di Kota Makassar, kita akan memasukan ini untuk menambah SMP di wilayah yang tidak memiliki SMP," ucap Munafri Arifuddin. 

Terpisah, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Makassar, Syarifuddin menyampaikan, tahun depan akan dilakukan pemetaan dan pembukaan 7  SMP Negeri baru.

7 SMP tersebut akan dibentuk melalui mekanisme regrouping (penggabungan) dengan SD negeri yang ada di wilayah tersebut. 

Rencana ini akan difokuskan pada kawasan padat penduduk yang akses SMPnya masih jauh.

"Kita akan mendirikan 7 sekolah baru untuk menyangga sekolah yang menumpuk pendaftarnya. Tahun ini proses administrasinya kita tuntaskan, supaya tahun ajaran baru 2026 sudah bisa mulai menerima siswa," terang Syarifuddin.

Pendirian sekolah-sekolah baru ini tidak membutuhkan biaya pembangunan fisik yang besar. Lahan yang sudah tersedia dan gedung SD yang kurang murid akan diregroup menjadi SMP. 

"Langkah ini lebih cepat dan efisien dibanding pembangunan sekolah baru yang memakan biaya hingga puluhan miliar rupiah," jelasnya. (*)