Sistem Peringatan Dini Tertinggal Perparah Dampak Bencana

-Refleksi atas Banjir di Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Provinsi Sulawesi Selatan kembali berduka. Banjir bandang yang melanda sejumlah kabupaten seperti Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai bukan hanya merendam ratusan rumah, tetapi juga membuka borok lemahnya sistem peringatan dini (early warning system) di daerah ini.

Padahal, di era teknologi saat ini, dampak bencana seharusnya bisa diminimalisir. Namun kenyataannya, sistem peringatan di Sulsel dinilai "tertidur". Akibat data yang tidak real-time, masyarakat menjadi korban.

Di Bantaeng, warga mengeluhkan datangnya air bah yang tiba-tiba tanpa peringatan memadai.

Baca juga: BADKO HMI Sulsel Anggap Banjir Sulsel Akibat Tambang Minta Polda-Kejati Usut Kerusakan Lingkungan

"Kami dapat info banjir saat air sudah masuk rumah," ujar Daeng Haris (42), warga Bantaeng, dalam rilis yang diterima Tribun-Timur.com.

Kondisi ini terjadi karena sistem pemantauan debit air dan curah hujan di wilayah hulu tidak terintegrasi secara real-time dengan pusat informasi di hilir. Akibatnya, peringatan datang terlambat dan tak berdampak.

Ketua Forum Komunitas Hijau, Achmad Yusran, menyebut kondisi ini sebagai kegagalan sistemik. Ia menyoroti regulasi yang sudah usang, serta pemanfaatan teknologi yang masih tertinggal jauh.

"Di daerah lain sudah memakai sensor IoT dan prediksi AI, sementara di Sulsel masih mengandalkan kentongan dan pemantauan manual," ujar Yusran. Padahal, teknologi seperti Soil Moisture Alert dapat memprediksi banjir enam jam sebelumnya. Sayangnya, belum ada aturan yang mewajibkan pembaruan sistem, sehingga banyak daerah "stuck" dengan cara lama.

Yusran juga mengkritisi lemahnya koordinasi lintas instansi. Laporan dari BMKG tentang potensi hujan ekstrem sering tidak direspons cepat oleh BPBD atau pemda hingga ke tingkat masyarakat.

Di Bulukumba, misalnya, data deforestasi di hulu tidak otomatis memicu status siaga banjir di hilir. Masyarakat pun tak punya cukup waktu untuk evakuasi.

Yusran menawarkan beberapa solusi.

Ia mendorong penerapan Teknologi Terpadu Hulu-Hilir, seperti pemasangan sensor IoT di wilayah rawan banjir, termasuk Sungai Bantaeng dan Bulukumba, untuk memantau ketinggian air dan kelembaban tanah secara real-time.

Selain itu, Yusran menyarankan pembangunan platform digital seperti PetaBencana.id versi Sulsel, yang dapat mengirim notifikasi otomatis ke warga melalui SMS atau aplikasi.

Lebih lanjut, Yusran menekankan pentingnya revisi regulasi. Ia mendorong revisi Perda agar pemda wajib memperbarui sistem peringatan dini setiap tiga tahun, dengan sanksi tegas jika lalai.

Pesan darurat juga harus distandarisasi, mengganti kata "waspada" dengan instruksi jelas seperti “evakuasi ke posko terdekat dalam 1 jam!”

Ia juga menekankan pelibatan masyarakat sebagai “sensor hidup” dengan melatih kelompok tani dan pemuda di hulu untuk menjadi relawan pemantau dan melaporkan perubahan debit air melalui grup WhatsApp khusus.

Selain itu, dia mengusulkan digelarnya gladi evakuasi bulanan di daerah rawan seperti Sinjai dan Jeneponto.

Yusran mengakui bahwa implementasi solusi ini tidak mudah, mengingat keterbatasan anggaran dan resistensi birokrasi.

Namun, ia menilai pilot project di satu kabupaten seperti Bantaeng bisa menjadi contoh untuk wilayah lain.

"Banjir adalah keniscayaan alam, tapi korban jiwa bukan takdir. Dengan sistem peringatan yang cerdas, Sulsel bisa lebih siap," tegas Yusran, aktivis lingkungan Sulsel. (*)