Ijazah Jokowi Diduga Palsu, PDIP Baru Ungkap Alasan Usung Jokowi di Pilgub Jakarta dan Pilpres

TRIBUN-TIMUR.COM - Ijazah Jokowi jadi sorotan setelah lengser sebagai Presiden RI.

Kader PDIP termasuk sosok yang protes ijazah Jokowi.

Lantas kenapa PDIP berani usung Jokowi maju di Pilpres dua periode.

Jokowi menjabat 10 tahun, mulai 2014 sampai 2024.

Politikus senior PDIP, Beathor Suryadi, mengatakan, PDIP terjebak survei saat Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden selama dua periode.

Hal itu disampaikan Beathor saat berbincang dengan eks Ketua KPK, Abraham Samad, lewat YouTube Abraham Samad SPEAK UP.

Awalnya, Abraham menanyakan alasan PDIP masih mau mengusung Jokowi jika memang tahu ada dokumen tidak lengkap, seperti adanya dugaan ijazah palsu ini.

"Kalaupun misalnya PDIP tahu bahwa Pak Jokowi tidak punya dokumen kan dia bisa tolak, bilang kalau begitu enggak usah Pak Jokowi yang jadi gubernur, kader lain saja, ada enggak pernah selentingan begitu?" tanya Abraham kepada Beathor, dikutip pada Selasa (24/6/2025).

Mengenai hal ini, Beathor menjelaskan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kala itu terjebak dengan hasil lembaga survei yang menyatakan bahwa Jokowi populer.

"Kita kan sudah terkurung dengan hasil kerjanya lembaga survei. Lembaga survei itu bilang sudah 80 persen, jadi waktu itu sampai orang bilang Jokowi berpasangan dengan sandal saja dia bisa menang," ungkapnya.

"Jadi Ibu Mega selalu berstandar kepada hasil survei, hasil survei itu menyebabkan Ibu Mega terjebak, ternyata populer tapi enggak punya ijazah," imbuh Beathor.

Hal tersebutlah, kata Beathor, yang membuat Taufiq Kiemas atau suami dari Megawati kecewa.

Sebab, sebelumnya, Beathor mengatakan bahwa Taufiq sudah memprediksi ada sesuatu yang tidak beres pada Jokowi, seperti rakus kekuasaan.

Bahkan, hal tersebut juga sudah disampaikan ke orang-orang terdekatnya, termasuk kepada Beathor sendiri.

"Itu yang bikin Pak Taufiq kecewa kan. Taufiq Kiemas itu melihat orang secara (insting) bahwa orang ini (Jokowi) aneh, ni orang rakus kekuasaan."