Anggota APBMI Sulsel Klaim Aktivitas Bongkar Muat Menurun di Januari-Juni 2025

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Anggota Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Sulawesi Selatan dan Barat (APBMI Sulselbar), Sumirlan menyebut, aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Makassar sejak Januari-awal Juni 2025 menurun.

Penurunannya mencapai 20-30 persen.

Sumirlan belum mengetahui pasti penyebab menurunnya aktivitas bongkar muat hingga pertengahan tahun ini.

Namun, ada dugaan efek dari kebijakan efisiensi diterapkan pemerintah.

Pihaknya dalam waktu dekat akan rapat menyikapi persoalan ini.

“Kegiatan bongkar muat dari awal sampai pertengahan tahun ini turun 20-30 persen.

Itu turun karena mungkin efek efisiensi atau apa, tapi memang turun tak seperti biasa-biasanya,” sebutnya saat dihubungi Tribun-Timur.com, Kamis (12/6/2025).

Ia mengungkapkan, bongkar muat untuk truk sekarang semakin sulit. Pasalnya muatan tak ada. Hal ini berefek ke bongkar muat kapal juga.

Ditambah lagi, kebijakan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono ingin Indonesia bebas truk over dimension over load (ODOL) 2026 memengaruhi para pengusaha bongkar muat.

Sebab, muatan truk angkutan bakal dikurangi. Bagi truk angkutan masih melebihi kapasitas akan dilarang aktivitas.

“Justru itu semakin susah bagi pengusaha angkutan. Kalau pengusaha angkutan susah memuat dengan aturan diciptakan, maka kegiatan bongkar muat, pemuatan kapal akan berdampak signifikan,” tuturnya.

Sumirlan meminta pemerintah tak membuat aturan yang menyusahkan pengusaha.

Supaya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Makassar berjalan dengan lancar dan teratur.

Sebab, kondisi pengusaha dan infrastruktur di Pulau Jawa dan Indonesia Timur berbeda.

Di Pulau Jawa truk angkutan hampir lewat jalan tol semua, sedangkan di Indonesia Timur jalan tambal sulam.

Saran pemerintah agar menggunakan truk gandeng dinilai Sumirlan tak boleh dipaksakan juga. Lantaran harganya mahal, tak semua pengusaha mampu membeli.

Makanya, ia menyarankan agar truk angkutan saat ini dipertahankan. Truk baru nantinya  baru menggunakan gandengan.

“Pemerintah harus bijaksana, jangan langsung hantam secara keseluruhan,” pungkasnya. (*)