Setelah Dapat Izin Mendagri, Pemkot Makassar Siap Mutasi Pejabat Eselon II

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar masih menunggu izin mutasi dan rotasi jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama (JPTP) dari Pemerintah Pusat. 

Sekretaris Daerah Kota Makassar A Zulkifly Nanda menyampaikan, hingga saat ini belum ada izin yang diterima Pemkot Makassar terkait mutasi tersebut. 

"Sampai sekarang belum ada izin, kalau ada pasti segera ditindaklanjuti karena pak wali ingin menyegerakan penataan," ucap A Zulkifly Nanda kepada Tribun Timur, Senin (9/6/2025). 

Pemkot Makassar telah mengirim surat permohonan kepada Gubernur Sulsel untuk diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri. 

Berdasarkan mekanismenya, pengajuan izin pelantikan dilakukan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.

Jika disetujui maka surat tersebut akan kembali ke Pemprov Sulsel kemudian diserahkan ke Pemkot Makassar. 

"Sampai sekarang belum kami terima, kita tidak bisa terlalu intervensi karena ini kewenangan mereka, kita menunggu saja," ujarnya. 

"Kalau besok masuk izinnya kita akan lakukan persiapan, karena penyampaian pak wali kalau ada izin maka harus segera, jangan ditunda," sambungnya. 

Diketahui, sembilan jabatan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lowong di Pemerintah Kota Makassar.

Sekarang ini, sembilan jabatan tersebut diisi oleh pelaksana tugas (Plt). 

Antara lain Plt Kepala Dinas Pendidikan diisi Andi Bukti Djufrie, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ferdi Mochtar, Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Irwan Bangsawan. 

Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diisi Fathur Rahim, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Mario Said, Plt Dinas Ketahanan Pangan Ariyati Puspasari Abady.

Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga diisi Andi Muhammad Yasir, Plt Direktur RSUD Makassar Nursaidah Sirajuddin dan Plt Kepala Bappeda A Zulkifly Nanda. 

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menginginkan agar pengisian jabatan eselon II Pemkot Makassar segera dilakukan. 

Ia menginginkan agar program-program yang terencana tahun ini bisa berjalan secepatnya. 

Proses perizinan untuk melakukan mutasi sedang dilakukan oleh Pemkot Makassar. 

Kata Munafri, ia telah mengirim surat permohonan ke Gubernur untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat. 

"Prosesnya harus melalui Pemprov Sulsel, kalau sudah ada persetujuan kita lakukan pelantikan," ucap Munafri Arifuddin di Balaikota Makassar Jl Jenderal Ahmad Yani belum lama ini. 

Katanya, sembilan jabatan lowong tersebut bisa saja terisi dalam proses mutasi dan rotasi jabatan yang dilakukan. 

Setelah mutasi barulah dilihat OPD mana yang masih mengalami kekosongan pejabat. 

Selanjutnya jabatan lowong tersebut akan diusulkan ke pemerintah pusat untuk meminta izin lelang jabatan. 

"Nanti tetap ada sembilan yang kosong, tapi kita tidak tahu OPD mana saja, tunggu hasil mutasi nanti," katanya. 

Lanjut Munafri, penataan birokrasi masih akan terus dilakukan. 

Sebab masih banyak jabatan struktural di Pemkot Makassar yang lowong. 

Mulai dari sekretaris dinas, kepala bidang, kepala bagian, camat, sekretaris camat, lurah, kepala puskesmas hingga kepala sekolah. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar Akhmad Namsum mengatakan, total 300 lebih jabatan lowong di Pemkot Makassar. 

"Jabatan lowong untuk eselon IV sampai eselon II itu sekitar 200 lebih, belum termasuk yang kepala sekolah sama kapus," ungkapnya. 

Pengisian jabatan lowong tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan misi penataan birokrasi yang dilakukan Pemkot Makassar. (*)