PDIP dan Golkar Beda Pendapat Soal Pemakzulan Gibran, Pembela Jenderal Purn TNI dan Wapres RI

TRIBUN-TIMUR.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (Golkar) beda pendapat soal usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres).

Usulan pemakzulan itu dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR RI dan DPR RI.

Surat usulan pemakzulan Gibran diteruskan kepada pimpinan DPR.

Hal itu disampaikan Sekertaris Jendral (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar usai mengecek keberadaan surat masuk tersebut ke bagian persuratan Sekjen DPR RI.

“Iya benar kami sudah terima surat tersebut, dan sekarang sudah kami teruskan ke pimpinan,” ungkap Indra, Selasa (3/6/2025), seperti dikutip dari Kompas.com.

Adapun surat ini berisi aspirasi agar DPR segera melakukan proses atas tuntutan pemakzulan Gibran.

Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 tertanggal 26 Mei 2025.

"Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," demikian petikan surat yang dikutip Tribunnews.com, Selasa (3/6/2025).

Pada bagian akhir surat tersebut, tertera tanda tangan empat purnawirawan TNI. Yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio mengonfirmasi surat yang beredar tersebut.

“Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR dan DPD,” jelas Bimo, Selasa (3/6/2025).

Dirinya menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR agar segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres.

Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI untuk membahasnya.

Hal ini lantas memicu beberapa pendapat dari kalangan politisi, tak terkecuali dari pihak PDIP dan Golkar yang masing-masing memberikan pandangan berbeda.

Respon PDIP dan Golkar

Bagi Andreas Hugo Pareira, Wakil Ketua Komisi XIII DPR sekaligus anggota DPR dari fraksi PDIP, surat diajukan Forum Purnawirawan TNI merupakan bentuk perhatian dari senior sebangsa, sebelumnya telah lama mengabdi untuk negara.

"Surat dari Forum Purnawirawan TNI tentu patut diapresiasi karena bentuk perhatian dan tanggung jawab para senior bangsa yang telah berbuat dan mengabdi kepada bangsa dan negara," kata Andreas, Selasa (3/6/2025).

Ia menjelaskan, surat tersebut akan dibacakan di Rapat Paripurna DPR sebagaimana prosedurnya sesuai dengan Pasal 7A UUD 1945.

Jika rapat paripurna itu dihadiri oleh 2/3 anggota DPR dan disetujui oleh 2/3 anggota DPR yang hadir, maka tahapan proses pemakzulan sesuai Pasal 7A UUD 1945 dapat dimulai. 

"Karena setelahnya, DPR akan mengirim surat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangannya kepada MK untuk diperiksa dan diputuskan apakah terjadi pelanggaran berat atau tidak," jelasnya.

Tetapi, jika pada tahap awal rapat paripurna tersebut tidak disetujui, maka pemakzulan Gibran tidak akan dilanjutkan. 

"Kalau pada tahap awal di DPR tidak dihadiri oleh 2/3 dan tidak disetujui oleh 2/3 (anggota DPR), maka proses pemakzulan tidak dilanjutkan," sambung Andreas.

Berbeda dengan Andres, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Muhammad Sarmuji menilai bahwa Gibran tidak melakukan hal membuatnya bisa dimakzulkan.

"Wapres Gibran tidak melakukan hal yang bisa menjadi alasan pemakzulan," kata Sarmuji, Selasa (4/6/2025), seperti dikutip dari Kompas.com.

Pandangan ini ditegaskannya sebagai respons atas Forum Purnawirawan TNI yang menyurati DPR untuk menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran.

Namun, ungkapnya, Fraksi Golkar tetap menerima surat itu dan akan mempelajarinya. 

"Namanya surat berisi aspirasi tentu kita terima. Untuk tindak lanjut, kita pelajari apakah berkesesuaian dengan amanat konstitusi dan perundangan yang berlaku," pungkasnya. (*)

Sebagian dari artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "PDIP Apresiasi Purnawirawan TNI yang Kirim Surat Pemakzulan Gibran ke DPR: Bentuk Perhatian Senior"