Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

DPRD Sulsel Desak Evaluasi Total SPMB, Pemprov Dinilai Gagal Antisipasi Masalah

Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi menilai sistem seleksi yang digunakan Disdik Sulsel justru jauh dari substansi pendidikan itu sendiri. 

Penulis: Erlan Saputra | Editor: Alfian
TRIBUN-TIMUR.COM/Erlan Saputra
SPMB SULSEL - Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi alias Cicu saat pimpin Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (28/5/2025).  Cicu dan Fauzi A Wawo kritik Disdik Sulsel terkait sistem penerimaan siswa baru. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Gelombang kritik terhadap sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK sederajat di Sulsel tahun 2025 terus bergulir. 

Kini, pimpinan DPRD Sulsel angkat bicara dan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel melalui Dinas Pendidikan (Disdik) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB.

Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi menilai sistem seleksi yang digunakan Disdik Sulsel justru jauh dari substansi pendidikan itu sendiri. 

Ia menegaskan, pendidikan seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, bukan malah menyisihkan potensi peserta didik.

"Sistem SPMB ini belum mencerminkan keadilan pendidikan," kata Cicu sapaan Andi Rachmatika Dewi kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

"Kuota untuk jalur prestasi non-akademik seperti olahraga dan seni hanya 2,5 persen, jauh lebih kecil dibanding bobot akademik sebesar 20 persen,” tambahnya. 

Menurut Cicu, seleksi semacam itu tidak berpihak pada siswa yang berasal dari daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).

Daerah-daerah ini, secara umum, memiliki keterbatasan dalam fasilitas dan ketersediaan guru.

Sehingga Cicu menilai regulasi tersebut sangat menyulitkan siswa untuk bersaing dalam sistem seleksi yang seragam.

"Tidak ada penyesuaian bobot untuk sekolah di daerah 3T. Padahal, mereka kerap menghadapi keterbatasan sarana dan kualitas pengajaran," tegas Cicu.

Akibatnya, siswa dari sekolah non-akreditasi dengan bobot 25 persen juga sulit bersaing.

Lebih jauh, Ketua Partai Nasdem Makassar itu juga menyoroti kebijakan baru terkait pembentukan sekolah unggulan di setiap kabupaten/kota di Sulsel

Ia menyebutkan, program ini diluncurkan secara terburu-buru dan minim sosialisasi, sehingga membingungkan orang tua dan siswa.

“Program sekolah unggulan ini terkesan terburu-buru dan mendadak. Tidak ada sosialisasi yang memadai, orang tua dan siswa jadi tidak punya waktu persiapan. Pemerintah seharusnya memperhitungkan kesiapan semua pihak,” tegasnya.

Untuk itu, Cicu mendesak Kadisdik Sulsel, Iqbal Najamuddin, agar mengevaluasi total pelaksanaan SPMB dan program sekolah unggulan demi memastikan siswa tidak menjadi korban dari sistem yang belum matang.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved