DPRD Sulsel Desak Evaluasi Total SPMB, Pemprov Dinilai Gagal Antisipasi Masalah
Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi menilai sistem seleksi yang digunakan Disdik Sulsel justru jauh dari substansi pendidikan itu sendiri.
Penulis: Erlan Saputra | Editor: Alfian
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Gelombang kritik terhadap sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK sederajat di Sulsel tahun 2025 terus bergulir.
Kini, pimpinan DPRD Sulsel angkat bicara dan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel melalui Dinas Pendidikan (Disdik) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi menilai sistem seleksi yang digunakan Disdik Sulsel justru jauh dari substansi pendidikan itu sendiri.
Ia menegaskan, pendidikan seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, bukan malah menyisihkan potensi peserta didik.
"Sistem SPMB ini belum mencerminkan keadilan pendidikan," kata Cicu sapaan Andi Rachmatika Dewi kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).
"Kuota untuk jalur prestasi non-akademik seperti olahraga dan seni hanya 2,5 persen, jauh lebih kecil dibanding bobot akademik sebesar 20 persen,” tambahnya.
Menurut Cicu, seleksi semacam itu tidak berpihak pada siswa yang berasal dari daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).
Daerah-daerah ini, secara umum, memiliki keterbatasan dalam fasilitas dan ketersediaan guru.
Sehingga Cicu menilai regulasi tersebut sangat menyulitkan siswa untuk bersaing dalam sistem seleksi yang seragam.
"Tidak ada penyesuaian bobot untuk sekolah di daerah 3T. Padahal, mereka kerap menghadapi keterbatasan sarana dan kualitas pengajaran," tegas Cicu.
Akibatnya, siswa dari sekolah non-akreditasi dengan bobot 25 persen juga sulit bersaing.
Lebih jauh, Ketua Partai Nasdem Makassar itu juga menyoroti kebijakan baru terkait pembentukan sekolah unggulan di setiap kabupaten/kota di Sulsel.
Ia menyebutkan, program ini diluncurkan secara terburu-buru dan minim sosialisasi, sehingga membingungkan orang tua dan siswa.
“Program sekolah unggulan ini terkesan terburu-buru dan mendadak. Tidak ada sosialisasi yang memadai, orang tua dan siswa jadi tidak punya waktu persiapan. Pemerintah seharusnya memperhitungkan kesiapan semua pihak,” tegasnya.
Untuk itu, Cicu mendesak Kadisdik Sulsel, Iqbal Najamuddin, agar mengevaluasi total pelaksanaan SPMB dan program sekolah unggulan demi memastikan siswa tidak menjadi korban dari sistem yang belum matang.
| Sepanjang 2025 Sulsel Punya 3 Kapolda Berbeda dari Akpol 1991 |
|
|---|
| Campus Network Asmo Sulsel di Atma Jaya Makassar, Siapkan Mahasiswa Hadapi Dunia Kerja |
|
|---|
| Laporan Ketua DPRD Bone Masih Tertahan di Sekretariat BK |
|
|---|
| Daftar 18 Jabatan Lowong di Pemprov Sulsel |
|
|---|
| Wakil Bupati, Anggota DPR RI Hingga Advokat Ramaikan Perebuta Kursi Ketua Umum KONI Sulsel |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.