Buat Musda Bayangan, DPD PIKI Sulsel Layangkan Somasi ke DPP 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Sulawesi Selatan melayangkan somasi ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP). 

Somasi dilayangkan karena DPP telah melampaui kewenangannya dengan menginisiasi musyawarah bayangan dalam rangka pemilihan Ketua baru DPD PIKI Sulsel. 

Ketua Tim Kuasa Hukum DPD PIKI Sulsel, Yunius Pama'tan menyampaikan, tindakan yang dilakukan DPP telah menyalahi aturan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PIKI Sulsel. 

Musyawarah seharusnya dilangsungkan pada 2026 nanti, bertepatan saat habisnya masa kepengurusan PIKI Sulsel periode 2021-2026 dibawah kepemimpinan A Somba Tonapa. 

Tanpa sepengetahuan pengurus DPD, DPP PIKI membentuk kepanitiaan musyawarah daerah dengan menunjuk Boas sebagai ketua panitia, padahal yang bersangkutan bukan pengurus PIKI Sulsel 

"Harusnya kalau kita mengacu pada AD/ART, yang keluarkan SK Panitia DPD bukan DPP. Tapi ini janggal, kenapa DPP yang keluarkan SK, biasanya musda digelar lebih cepat kalau ada kejadian luar biasa maka digelar muslub, ini tidak ada masalah di kepengurusan," ucapnya saat konferensi pers di salah satu kafe di Jl Urip Sumoharjo, Jumat (30/5/2025). 

Untuk mencegah konflik besar, pengurus DPD PIKI Sulsel akhirnya menyepakati untuk menggelar Musda dengan persetujuan seluruh DPC se-Sulsel. 

Musda digelar pada 12 Mei lalu di Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah (PGIW) di Jl Racing Center. 

Musda tersebut dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD Sulsel Amson Padolo sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin juga hadir dalam agenda tersebut, dari forum itu ditetapkan A Somba Tonapa terpilih kembali memimpin PIKI Sulsel. 

A Somba Tonapa terpilih aklamasi yang dihadiri secara lengkap baik secara langsung maupun virtual oleh enam DPC PIKI kabupaten Kota. 

Musda tersebut juga dihadiri oleh perwakilan DPP PIKI, sehingga proses ini dianggap sudah sesuai dengan konstitusi yang ada. 

"Kita lakukan pemilihan lebih cepat untuk menghindari konflik, karena kami mendengar akan ada musda bayangan yang dilakukan oleh DPP, tapi ternyata itu tetap terjadi," ungkapnya. 

Namun, lima hari pasca pemilihan tersebut, DPP juga melangsungkan Konferda atau musyawarah bayangan pada 17 Mei bertempat di Kampus Ciputra. 

Tak satupun perwakilan DPC PIKI se Sulsel hadir dalam agenda itu. Ketua Panitia yang telah ditunjuk (Boas), juga sekaligus diangkat sebagai Ketua DPD PIKI Sulsel. 

"Jadi Musda bayangan ini hanya dihadiri DPP, tidak ada pengurus DPD maupun DPC. Ketua Panitianya juga langsung diangkat sebagai ketua dari hasil Musda itu," paparnya.

Tim Hukum lainnya, Donald Duocipto Napang menegaskan, berkaitan dengan somasi yang dilayangkan, DPP diharapkan melakukan pemulihan terhadap hak-hak konstitusional dan mengakui secara sah kepengurusan A Somba Tonapa. 

"Jika pak Somba dan jajaran PIKI tidak  dipulihkan hal konstitusionalnya, maka kami akan lakukan gugatan hukum terhadap DPP PIKI," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD PIKI Sulsel A Somba Tonapa menyampaikan, somasi dilayangkan sejak 27 Mei lalu. 

Jika somasi tidak diindahkan maka, somasi ke dua akan dilayangkan kembali. Jika tetap tak ada respon maka jalan terakhir melalui jalur hukum. (*)