PSEL Belum Jalan, Munafri Arifuddin Dua Kali Temui Shanghai SUS Environment

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Kelanjutan Proyek Pengelolaan Sampah berbasis Energi Listrik (PSEL) di Makassar masih belum jelas.

Setelah penandatanganan kontrak pada September 2024, belum ada tanda-tanda dimulainya pembangunan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dua kali bertemu dengan kontraktor pemenang tender, Shanghai SUS Environment.

Pertemuan pertama berlangsung saat Munafri berada di Jakarta pada pertengahan April.

Kedua, ia mengundang langsung pihak perusahaan asal Tiongkok itu ke Makassar.

Executive Vice President Chief Representative of Indonesia Office Shanghai SUS Environment, Stephen Yee, hadir langsung  memaparkan rencana proyek bernilai triliunan rupiah tersebut.

Pertemuan digelar pada Senin (26/5/2025) di Balai Kota Makassar, Jl Jenderal Ahmad Yani.

Usai pertemuan, Munafri menyampaikan perlunya kepastian dari pemerintah pusat mengenai kelanjutan proyek.

"Untuk melanjutkan atau tidak, kami butuh kepastian dari Kementerian, apakah proyek ini mau jalan atau tidak. Apakah kita lanjutkan dengan sistem yang sudah ada, atau menggunakan sistem yang baru," ujar Munafri kepada awak media.

Proyek ini awalnya berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Namun kini belum jelas apakah pengelolaannya dialihkan ke Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PUPR, atau lembaga lain.

"Minggu depan saya akan menghadap Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan kondisi di Makassar, termasuk sistem pengelolaan lingkungan, kemampuan fiskal daerah, serta rencana-rencana ke depan," jelasnya.

"Kita pastikan dulu, apa langkah selanjutnya. Kita hitung-hitungan lagi berapa daya angkut yang kita punya," lanjut Munafri.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menangani persoalan sampah dinilai sudah dalam kondisi darurat.

"Kita berharap, melalui komunikasi yang lebih intensif dengan Kementerian terkait, dapat diperoleh kejelasan langkah teknis dan kebijakan untuk mengakselerasi implementasi PSEL di Makassar."

Menurut Munafri, kondisi darurat sampah mendorong perlunya percepatan pelaksanaan proyek ini.

Proyek PSEL diharapkan menjadi solusi jangka panjang, tak hanya mengatasi sampah, tapi juga berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Selain itu, terbatasnya ruang fiskal pemerintah daerah menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan proyek.

"Kalau swasta mungkin bisa cepat, tapi ini uang negara, jadi banyak aturan yang harus diikuti," tegas Munafri.

Ia berharap, dengan adanya arahan dari pemerintah pusat, seluruh pihak terlibat bisa menyamakan pola pikir agar pelaksanaan proyek bisa lebih cepat.

"Kalau kita sudah satu pola pikir, saya yakin diskusi akan berkembang dan implementasi bisa lebih cepat," pungkasnya.

Sementara itu, pihak Shanghai SUS Environment menyatakan siap membantu pemerintah daerah dalam menilai kecukupan ruang fiskal.

Kajian fiskal ini akan menjadi dasar pengajuan bantuan pengelolaan sampah ke Kementerian Keuangan.

Analisis tersebut nantinya diajukan untuk memperoleh bantuan pembiayaan pelayanan pengelolaan sampah. (*)