Naik Phinisi, Menteri PPPA Apresiasi Komitmen Makassar Ramah Anak dan Perempuan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menikmati momen matahari tenggelam di Pantai Losari bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Arifatul Choiri Fauzi, Sabtu (24/5/2025).

Phinisi Sailing menjadi cara Pemkot Makassar memperkenalkan wisata bahari kepada tamu penting.

Aliyah mengatakan, kedatangan Menteri PPPA menjadi kesempatan memperkuat komitmen dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Kami ingin menunjukkan bahwa Makassar bukan hanya kaya budaya dan keindahan alam, tetapi juga berkomitmen terhadap isu sosial, khususnya perempuan dan anak,” ucapnya.

Phinisi Sailing juga menjadi simbol kolaborasi dan komitmen bersama menuju Makassar ramah perempuan dan layak anak.

Bukti nyata dari komitmen ini adalah diraihnya predikat Parahita Ekapraya (PPE) kategori Nindya dalam evaluasi Kota Layak Anak (KLA) 2025.

Penghargaan ini diumumkan saat Dialog dan Rapat Sinkronisasi Program Prioritas Kemen PPPA RI di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (23/5/2025) malam.

Makassar menjadi satu-satunya dari 24 kabupaten/kota di Sulsel meraih kategori Nindya (tertinggi), sementara lima daerah lainnya meraih kategori Madya.

Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan Pemkot dalam mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam program pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan.

Ketua TP PKK Makassar, Melinda Aksa, menyatakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan terus dikembangkan melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor.

"Sehingga komitmennya untuk terus mengembangkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor," ujarnya.

Ia menyebut peran keluarga adalah fondasi utama dalam pembinaan anak, yang harus didukung seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait.

Langkah ini selaras dengan visi Makassar sebagai kota ramah perempuan dan anak, sekaligus bagian dari upaya menyambut Indonesia Emas 2045.

"Perlindungan perempuan dan anak tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Kami dorong sinergi antara pemerintah, pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat agar anak-anak tumbuh dalam lingkungan aman," ucap Melinda.

Makassar menegaskan perannya sebagai pelopor daerah ramah perempuan dan anak di wilayah timur Indonesia, sekaligus contoh pembangunan inklusif dan berkeadilan gender.

Menteri PPPA RI, Arifah Choiri Fauzi, menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Dengan memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak secara merata dan adil," katanya.

Dalam kesempatan itu, Menteri PPPA juga mengumumkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 2025 untuk memperkuat program perlindungan perempuan dan anak di daerah.

Makassar termasuk satu dari 19 daerah di Sulsel penerima DAK, dengan total Rp505,6 juta.

Dana ini digunakan untuk penguatan layanan pengaduan, edukasi masyarakat, dan pencegahan kekerasan, termasuk pengembangan kanal SAPA 129. (*)