Bareng Wali Kota Munafri, IAS Ikut Rapat Bahas Solusi Atasi Sampah di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali membahas strategi mengatasi masalah sampah di Makassar.

Penanganan sampah sangat krusial mengingat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa kian menggunung. 

Persoalan ini semakin mendesak untuk ditangani dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan delapan unit Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Makassar saat ini, rusak dan tidak berfungsi. 

Hal ini disampaikan Munafri Arifuddin saat rapat bersama Tim Pemantau dan Evaluasi Proyek Strategis Kementerian Pekerjaan Umum di Balaikota Makassar Jl Ahmad Yani, Kamis (22/5/2025). 

Dalam rapat ini juga hadir mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin.

Munafri menyampaikan, Makassar saat ini berada dalam posisi menunggu tindak lanjut program Waste to Energy (WTE) yang digulirkan oleh pemerintah pusat.

Untuk itu, Munafri berencana meminta waktu kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membahas keberlanjutan proyek ini.

"Kalau proyek ini on progress, maka kita akan menegosiasikan kembali sejumlah hal yang menyangkut pengembangan APBD dan pelibatan pemerintah daerah secara lebih aktif," kata Munafri.

Ia menambahkan, proses penambangan sampah di TPA tidak bisa disamakan dengan penambangan sumber daya alam. 

Potensi bahaya seperti kebakaran menjadi pertimbangan utama, sehingga diperlukan pendekatan yang hati-hati dan keahlian khusus.

Selain itu, pembangunan pabrik pengolahan sampah juga memiliki persyaratan teknis, seperti lokasi yang harus dekat dengan sumber air atau sungai, serta berdekatan dengan gardu induk listrik. 

Daya yang dihasilkan diperkirakan mencapai 20 megawatt, namun masih menunggu regulasi baru terkait harga jual beli listrik.

"Saya sudah bertemu dengan pihak pemenang tender. Progresnya sudah jauh, hanya tinggal menunggu," ujar Munafri .

"Kalau PPA sudah diteken, maka tidak ada jalan lain," jelasnya.

Namun, jika belum, ia menegaskan pentingnya melakukan negosiasi ulang agar proyek ini tetap relevan dengan kondisi daerah.

Ia juga menilai volume sampah di Kota Makassar yang mencapai 1.000 ton per hari, baik dari sampah baru maupun lama, yang harus dikelola secara terpadu.

"Ini yang akan kita bahas secepatnya. Dengan hadirnya Pak Komang dari Kementerian PU, kita berharap bisa merumuskan pola pembangunan TPA yang tepat bagi Makassar," ujarnya 

Kementerian PU Dorong Makassar Terapkan Program ISWMP

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Tim Pemantau dan Evaluasi Proyek Strategis mendorong pemerintah Kota Makassar untuk segera memanfaatkan program Indonesia Sustainable Waste Management Program (ISWMP) 

Sebuah inisiatif nasional untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di kota-kota besar dan kawasan industri.

Komang Raka dari Tim Pemantau dan Evaluasi Proyek Strategis Kementerian PU menyampaikan, program ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan cara memaksimalkan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis.

Komang Raka menjelaskan bahwa sistem dalam program ISWMP dirancang untuk dapat mengolah minimal ratusan ton sampah per hari, bisa mencapai 100 ton per hari dengan nilai investasi hingga Rp100 miliar per lokasi.

Dari sisi teknologi, program ini menawarkan fleksibilitas tinggi. 

Daerah bebas memilih teknologi pengolahan sampah sesuai kebutuhan dan potensi lokal, seperti pembuatan briket, konversi menjadi bahan bakar minyak (BBM), atau daur ulang menjadi produk bernilai. 

"Secara teknis, residu pengolahan bahkan bisa ditekan hingga nol persen," kata Komang Raka.

"Namun, dalam kesepakatan dengan Kementerian, batas residu maksimal ditetapkan sebesar 12 persen, mengingat kemungkinan adanya kandungan limbah B3 atau medis," imbuhnya.

Selain itu, ISWMP mengusung prinsip circular economy, yaitu pendekatan ekonomi sirkular di mana sampah tidak sekadar dibuang, tetapi diolah kembali menjadi sumber daya baru yang bermanfaat. 

Residu yang tidak dapat diolah akan ditangani secara aman dan sesuai regulasi.

Sejauh ini, beberapa daerah seperti Depok, Bandung, Indramayu, Bali, dan Padang sudah mendapatkan bantuan implementasi program ISWMP.

Sementara itu, Kota Makassar masih dalam tahap persiapan.

"Kami menunggu kesiapan dari pemerintah Makassar," kata Komang Raka.

"Nantinya kami akan berkoordinasi dengan Balai wilayah untuk meninjau kondisi di lapangan dan memastikan Makassar dapat segera masuk dalam daftar penerima program," jelasnya. *)