Pemkot Makassar Butuh Rp400 Miliar untuk Atasi Banjir di Manggala 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pertemuan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dengan manajemen Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) semakin intens. 

Usai bertemu pada Maret lalu, Munafri dan Kepala BBWSPJ Suryadarma Hasyim kembali duduk semeja. 

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Jl Jenderal Ahmad Yani, Senin (19/5/2025). 

Banjir menjadi persoalan yang mereka diskusikan.

Munafri menginginkan agar banjir di Makassar bisa teratasi, utamanya di wilayah rawan seperti di Blok 10 Kecamatan Manggala. 

Ada dua opsi yang diusul Munafri untuk mengatasi banjir di Blok 10 Antang.

Pertama membangun kolam retensi, kedua merelokasi rumah warga yang ada di wilayah tersebut. 

Menurut Munafri, perlu ada jalur air baru untuk menampung saat terjadinya hujan. 

Hanya saja, berdasarkan kajiannya kebutuhan anggaran untuk pembangunan kolam retensi tersebut cukup tinggi, dikisaran Rp400 miliar. 

Baca juga: Relokasi Jadi Solusi Atasi Banjir Blok 8 dan 10 Perumnas Antang, Munafri Arifuddin: Kita Kaji

Selain itu, jalur air yang direncanakan dikhawatirkan akan sempit karena ada bangunan di sekitar Nipa-nipa yang berpotensi menghambat. 

"Jadi jalur ini mengecil, karena ada rumah yang berada di atas Nipa-nipa di atas itu, jadi kita akan bebaskan (lahan) itu," ucap Munafri Arifuddin, Senin (19/5/2025). 

Opsi kedua kata Munafri, rumah warga yang tergenang air saat banjir akan direlokasi. 

Rumah yang ada di wilayah itu diperkirakan mencapai 400 unit. 

Dengan estimasi biaya relokasi mencapai sekitar Rp1 miliar per rumah, sehingga total anggaran juga diperkirakan sebesar Rp400 miliar.

"Nah kalau umpamanya kita relokasi, kita menghitung rata-rata Rp1 miliar satu rumah, lalu ini kita jadikan kolam aja,  apa itu masuk atau ekonomis gitu, karena kalau kita anggarkan Rp400 M ya Rp400 M juga ini biayanya yang harus kita keluarkan," papaprnya. 

Selain itu, dari sisi kewenangan juga menjadi pertimbangan. 

Ia mengakui bahwa kewenangan Pemerintah Kota terbatas dalam beberapa aspek penanganan banjir, terutama yang bersinggungan dengan wilayah kerja Balai Pompengan.

Karenanya, duduk bersama dengan BBWS sangat penting untuk mengurai solusi dalam menangani banjir setiap tahunnya. 

"Kita ingin membahas ini bersama-sama, mana yang bisa lebih dahulu dikerjakan, mana yang perlu disusun dalam rencana jangka menengah," jelasnya. 

Opsi Relokasi

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa tidak gampang untuk melakukan relokasi rumah warga di Blok 8 dan 10 Manggala. 

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Munafri Arifuddin kepada awak media usai bertemu dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ), Senin (24/3/2025). 

Munafri mengakui, salah satu opsi penanganan banjir di Kecamatan Manggala yang ditawarkan BBWSPJ adalah merelokasi rumah warga. 

Namun menurut Munafri, opsi ini harus dikaji lebih dalam karena merelokasi warga tidak mudah. 

Apalagi untuk memindahkan bangunan maupun mencari lahan baru yang akan ditempati masyarakat. 

"Kita harus kaji mengenai proses relokasi itu. Setelah relokasi itu mau kemana, jadi butuh kajian. Direlokasi agar tidak datang banjir berulang-ulang. Saya juga sepakat. Tapi kan butuh kajian lebih detail," ucap Munafri Arifuddin di Balaikota Makassar Jl Ahmad Yani. 

"Ini kan rumahnya orang mau kita kasih pindah. Tapi ini kan menurut saya butuh kajian yang benar-benar. Bahwa memang hasil kajiannya itu memberikan dampak bahwa harus dipindahkan lebih bagus. Ya kenapa tidak," sambungnya. 

 Proses evakuasi warga Blok 8 Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, oleh potensi SAR menggunakan perahu karet akibat banjir yang merendam rumah mereka, Rabu (12/2/2025) sore. (TRIBUN-TIMUR.COM/MUSLIM)

Di sisi lain, kebutuhan anggaran untuk merelokasi masyarakat juga harus dipikirkan, apalagi ditengah kondisi efisiensi anggaran sekarang ini. 

Agak berat kata Munafri, apalagi total rumah yang ada di wilayah tersebut berkisar 400 rumah. 

Kata Munafri, ada beberapa penyebab terjadinya banjir di Makassar. 

Salah satunya terkait saluran drainase yang tersumbat. 

Balai menemukan banyaknya sampah, kabel-kabel hingga perpipaan yang menumpuk di drainase. 

"Menurut dari balai, ada saluran-saluran yang tersumbat. Seperti kabel-kabel dan sampah," bebernya. 

"Terus kanal juga, itu mau kita ambil sedimennya. Ternyata pernah dilakukan, dicoba. Tapi itu jadi temuan. Karena itu bukan wilayah kita," sambungnya. 

Untuk itu, Pemkot Makassar akan memanggil seluruh pihak terkait, terutama pemilik fiber optik yang bersarang di drainase. 

"Setelah Lebaran kita coba. Kita duduk sama-sama. Kita panggil pihak terkait supaya jadi payung hukum. Kejaksaan, kepolisian, Balai Pompengan," tutupnya. (*)