3 Berita Terpopuler Hari Ini Mahasiswi Unhas Tenggelam, PPP Cari Ketum,  Pegawai Lapas Ditangkap

TRIBUN-TIMUR.COM- Sebanyak tiga kejadian dan isu utama menyita perhatian pembaca hari ini, Rabu (14/5/2025). 

Kejadian lokal paling menyita perhatian adalah mahasiswi Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Marsanda terbawa arus Sungai Sappana, Goa Paniki Dusun Pattenea, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sabtu (12/5/2025) malam.

Kemudian, ada juga dukungan kepada tokoh nasional asal Sulawesi Selatan, Amran Sulaiman menjadi ketua umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Terakhir, Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Bulukumba, Sulawesi Selatan menangkap oknum pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B karena menyimpan narkoba jenis sabu.

Mahasiswi Unhas Terseret Arus 
Mahasiswi Fakultas Pertanian Unhas, Marsanda terbawa arus Sungai Sappana, Goa Paniki Dusun Pattenea, Desa Bonto Matinggi Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sebun (12/5/2025) malam.

Kapolsek Tompobulu, AKP Makmur mengatakan korban ditemukan pukul 17.00 Wita.

Ia menyebutkan korban ditemukan terbawa arus hingga 6 Km dari titik awal korban dinyatakan hilang.

Tubuh korban ditemukan di desa seberang.

“Korban ditemukan di belakang rumah warga di bawah jembatan Dusun Tombolo, Desa Tompobulu, radius 6 Km dari titik awal korban dinyatakan hilang,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar, Andi Sultan mengatakan korban ditemukan oleh tim sar gabungan dalam kondisi meninggal dunia.

Selanjutnya korban dievakuasi pukul 17.40 Wita menuju Puskesmas Tompobulu.

Total 250 personel gabungan diturunkan dalam proses pencarian korban.

“Tim SAR gabungan terdiri atas BPBD Maros, Tim Rescue KPP Makassar, TNI Polri, Sar UNM dan potensi sar lainnya serta masyarakat,” sebutnya.

PPP Cari Ketum 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mencari ketua umum baru. 

Hal itu menyusul sebanyak 20 ketua DPW ingin mengganti pelaksana ketua umum DPP PPP, Muhamad Mardiono.

 Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi mengungkapkan sebanyak 20 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP dari seluruh Indonesia sepakat mendorong adanya perubahan kepemimpinan di tubuh partai berlambang ka’bah tersebut.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara halal bihalal di Kantor DPW PPP Jawa Timur, Minggu (11/5/2025).

“Lebih dari 20 DPW menginginkan perubahan, ingin ketua umum baru. Termasuk para pimpinan majelis, para kiai juga mendorong untuk memilih ketum baru,” ucapnya.

Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan (Sulsel), Imam Fauzan sebut PPP saat ini sedang dalam tantangan besar.

Sebelumnya, isu terkait wacana pergantian Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus beredar. 

Apalagi, terbaru Sekjen DPP PPP, Arwani Thomafi mengaku jika sebanyak 20 DPW PPP se Indonesia ingin ganti Ketua umum.

Ketua DPW PPP Sulsel, Imam Fauzan, mengarakan bahwa isu pergantian Ketua Umum bukan soal layak atau tidaknya kepemimpinan saat ini. 

Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana PPP bisa kembali memiliki kursi di parlemen.

“Bukan, saya tidak mengatakan bahwa pengurus saat ini tidak mampu membawa PPP ke Parlemen. Tidak begitu,” katanya saat dihubungi, Selasa (13/5/2025).

Namun, ia juga mengakui bahwa saat ini PPP sedang menghadapi tantangan besar, terutama setelah kehilangan banyak suara dalam Pemilu terakhir.

“Kita juga sama-sama tahu bahwa banyak suara PPP yang hilang dan memang, PPP saat ini berada dalam kondisi yang belum ideal,” ungkapnya.

Imam menekankan bahwa pihaknya tidak secara langsung menyoroti kemampuan pengurus saat ini, melainkan menyoroti kebutuhan akan sosok pemimpin yang mampu mengembalikan kejayaan PPP.

“Intinya bukan tentang boleh atau tidaknya pergantian. Intinya adalah mengembalikan PPP ke Parlemen. Iya, itu yang menjadi poin penting bagi kami,” jelasnya.

Sebelumnya, 20 DPW PPP se-Indonesia sepakat mengganti Plt Ketum DPP PPP, Mardiono, dalam Muktamar 2025.

Gerakan ini disebut sebagai upaya menyelamatkan partai dan mengarah pada konsolidasi menyeluruh.

Sinyal perubahan ini juga ditegaskan Sekjen DPP PPP, Arwani Thomafi. 

Ia menyebut DPW PPP Jawa Timur menjadi salah satu paling vokal mendorong agenda tersebut.

"Penting untuk DPW mengkonsolidasikan kekuatan struktur, bahwa PPP Jatim juga kompak dan solid untuk mengusung agenda perubahan di Muktamar 2025," ujar Arwani saat Halal Bihalal di Kantor DPW PPP Jatim, Minggu (11/5/2025).

Acara tersebut dihadiri jajaran DPP dan DPW, termasuk Ketua DPW Jatim Mundjidah Wahab, M Qoyum Abdul Jabbar, dan M. Thobahul Aftoni.

Halal Bihalal ini sekaligus menjadi forum konsolidasi menjelang Muktamar dijadwalkan berlangsung antara Agustus atau September 2025.

Acara tersebut dihadiri jajaran DPP dan DPW, termasuk Ketua DPW Jatim Mundjidah Wahab, M Qoyum Abdul Jabbar, dan M. Thobahul Aftoni.

Halal Bihalal ini sekaligus menjadi forum konsolidasi menjelang Muktamar dijadwalkan berlangsung antara Agustus atau September 2025.

Arwani pun secara terbuka menyatakan adanya aspirasi kader, majelis partai, dan ulama PPP untuk mengganti ketua umum dengan figur baru.

Pegawai Lapas Bulukumba Ditangkap 

Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Bulukumba, Sulawesi Selatan menangkap oknum pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B setempat.

Oknum pegawai Lapas tersebut berinisial A ditangkap di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.

Ia ditangkap karena diduga memiliki narkotika jenis sabu pada Selasa (13/5/2025) pukul 15.00 WITA.

Polisi menemukan sabu dalam saku Ariyadi.

Lima saset kecil dan tiga saset sedang berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu.

Kanit Sat Narkoba Polres Bulukumba, IPDA Herman mengatakan bahwa terduga pelaku saat ini menjalani penahanan di Mapolres Bulukumba.

“Terduga pelaku diamankan di Polres Bulukumba," kata IPDA Herman kepada tribun-timur.com, Rabu (14/5/2025).

Jika terbukti sebagai pemilik barang haram itu, polisi menjerat Ariyadi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kepala Lapas Bulukumba, Akbar Amnur membenarkan peristiwa itu.

"Sikap kami tegas tidak memberikan toleransi dan akan bekerjasama terus dengan jajaran kepolisian mengungkap kasus itu," katanya kepada TribunBulukumba.com. 

Atas kasus itu ia serahkan kepada pihak kepolisian untuk pengembangan dan tindak lanjut lainnya.

Sebelumnya Akbar menegaskan kepada pegawai setempat agar menolak terhadap narkoba.

Ia jelaskan bahwa kasus narkotika sangat keras sanksinya baik kepada pegawai maupun kepada warga binaan. (*)