Program Prioritas di APBD Pokok 2025 Makassar Akan Dihapus, Efisiensi Capai Rp600 Miliar

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Kota Makassar tengah memfinalisasi sejumlah program yang akan dijalankan melalui APBD Perubahan 2025.

Dalam proses penyesuaian ini, beberapa proyek besar yang sebelumnya dianggarkan dalam APBD Pokok 2025 berpotensi dihapus demi efisiensi anggaran.

Program yang kemungkinan besar akan dicoret antara lain pengadaan 1.000 unit motor sampah listrik senilai lebih dari Rp100 miliar, pengadaan panel surya untuk sekolah-sekolah senilai Rp145 miliar, pengadaan smart sensor sebesar Rp9,7 miliar, serta pembangunan tahap kedua Makassar Government Center (MGC) senilai Rp93 miliar.

Jika dijumlahkan, nilai proyek-proyek yang berpotensi dihentikan tersebut mencapai ratusan miliar rupiah, belum termasuk program lainnya yang juga sedang dievaluasi.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk respons atas instruksi Presiden RI Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran. Ia menegaskan bahwa program yang akan diprioritaskan dalam APBD Perubahan adalah yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

“Pergeseran program ini didasarkan pada urgensinya. Fokus utama kami adalah pada sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan lingkungan,” ujar Munafri, Jumat (9/5/2025).

Menurut Munafri, sejumlah proyek fisik yang masuk dalam APBD Pokok 2025 tidak memungkinkan untuk direalisasikan karena keterbatasan waktu. Pembangunan fisik membutuhkan proses panjang dan dikhawatirkan tidak akan selesai hingga akhir tahun.

"Kalau kita paksakan bangun sekarang, apakah bisa selesai tepat waktu? Daripada mangkrak, lebih baik kita anggarkan di APBD Pokok 2026 agar pengerjaannya bisa maksimal," jelasnya.

Ia mencontohkan proyek pembangunan rumah sakit yang berisiko terbengkalai jika dipaksakan dimulai tahun ini. Oleh karena itu, sebagian besar proyek fisik hanya akan difokuskan pada tahap perencanaan terlebih dahulu.

Munafri mengungkapkan, saat ini pemerintah telah menyisir anggaran hingga Rp500 miliar lebih, dengan target efisiensi mencapai Rp600 miliar.

Dana hasil efisiensi ini akan dialihkan untuk mendanai program-program prioritas seperti pengadaan seragam sekolah gratis, pembebasan iuran sampah, dan perbaikan infrastruktur di wilayah kepulauan.