Pemkot Makassar Percepat Pembahasan APBD Perubahan 2025, Fokus Efisiensi dan Program Prioritas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar akan mempercepat pembahasan APBD Perubahan 2025.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, A Zulkifli Nanda mengatakan, pembahasan APBD Perubahan akan dilakukan pada Juli mendatang. 

Pemkot Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Smentara (PPAS) pada Juni nanti. 

Untuk itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segere menyusun draft KUA PPAS untuk disetor dan dibahas di DPRD. 

"Sekarang kita sudah  melakukan perubahan rencana kerja (renja) dan juga menunggu evaluasi RPJMD dari Pemprov Sulsel," ucap Zulkifli Nanda, Jumat (9/5/2025). 

Pembahasan APBD Perubahan kata Zulkifli harus dipercepat agar program-program pemerintah baru bisa dilaksanakan segera. 

Sekarang ini, proses penyesuaian masih dilakukan. 

Program yang dicanangkan pada APBD Pokok 2025 disesuaikan dengan  program yang akan dijalankan di perubahan. 

Efisiensi sesuai arahan Presiden RI, Prabowo Subianto juga dilakukan.

Sehingga ada banyak program di Perubahan nanti yang akan dihilangkan dalam rangka efisiensi tersebut

"Sekarang pak wali bersama TAPD memfinalisasi apa-apa program yang akan dijalankan di perubahan. Sebelum kita masuk ke belanja perubahan kita harus melihat apa yang diefisiensi," ujarnya. 

Pada APBD Perubahan mendatang, beberapa program prioritas Munafri-Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham sudah mulai berjalan. 

Masalnya, pemberian seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP di Makassar hingga iuran sampah gratis. 

Pada APBD Perubahan, pemilihan RT/RW juga akan dilakukan secara serentak. Anggaran untuk memfasilitasi kegiatan tersebut akan disiapkan. 

Yang paling mendesak kata Zulkifli, infrastruktur yang ada di Pulau. Pemkot akan mengalokasikan anggaran untuk pembenahan infrastruktur yang ada di pulau. 

Selain itu, insentif tenaga kesehatan dan pendidikan yang ada di kepulauan akan ditambah. 

Katanya, kesejahteraan tenaga pendidik dan kesehatan yang ada di pulau menjadi salah satu perhatian. 

Tambahan insentif ini juga menjadi dorongan agar mereka tekun dalam bertugas meski di seberang pulau. 

"Kalau kita beri insentif harus ada standarisasi memang, harus dianalisa dulu, makanya sementara kita kaji," tuturnya. 

Ada tiga kategori dalam rencana penambahan Insentif tersebut. Disesuaikan berdasarkan jarak, yakni pulau terdekat, menengah, dan terluar. 

"Jadi keinginan pak wali untuk memberi tunjangan di pulau, terbagi tiga. misalnya yang dekat dengan Makassar, Lae-lae itu berbeda dengan zona tengah dan terluar. Beda honor mereka dapat. Tentu harus ada aturannya. Semakin jauh semakin tinggi," ungkapnya. 

Kendati begitu, Zulkifli belum bisa memberi gambaran berapa proyeksi APBD Perubahan 2025, sebab draftnya masih digodok.(*)