Profil Muhammad Mawardi Bupati Kapuas 2008–2013 Dipanggil KPK, Soal Dugaan Korupsi LPEI

TRIBUN-TIMUR.COM - Profil Muhammad Mawardi Bupati Kapuas periode 2008–2013 dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sosok Mawardi dipanggil sebagai saksi dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank.

Saat menjabat sebagai Bupati Kapuas Kalimantan Tengah, beberapa prestasi ditorehkan Mawardi.

"Pemeriksaan dilakukan di Polda Kalimantan Tengah, atas nama MM, mantan Bupati Kapuas periode 2008 sampai dengan 2013," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).

Selain Mawardi, ada empat saksi lain yang turut dipanggil penyidik KPK.

Yakni Raden Bagus Tri Dwinanta Saleh, karyawan BJU Grup/Direktur Operasional (Koodinator Teknis PT MAS dan PT KPN); Harry Soetrisno, ASN-Kabid PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu); Djoko Tri Astoto, karyawan swasta (karyawan BJU Group); dan Tedi Rakhmat Taji, karyawan swasta (Koordinator Legal PT SMJL).

Belum diketahui keterkaitan Muhammad Mawardi dan empat saksi lainnya yang dipanggil KPK hari ini.

Sebab KPK belum menyampaikan materi pemeriksaan.

KPK menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara ini.

Mereka yaitu Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi dan Direktur Pelaksana 4 LPEI Arif Setiawan.

Tetapi terhadap dua tersangka tersebut belum dilakukan penahanan.

Sedangkan sudah ada tersangka yang dilakukan penahanan, yakni Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT Petro Energy (PE); Jimmy Masrin; Direktur Keuangan PT PE, Susy Mira Dewi Sugiarta; dan Direktur Utama PT PE, Newin Nugroho.

Dalam konstruksi perkara dijelaskan, pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur ini berpotensi mengakibatkan kerugian negara, dengan total mencapai Rp11,7 triliun. Dari 11 debitur, PT Petro Energy salah satunya.

"Dalam konstruksi perkaranya, bahwa diduga telah terjadi benturan kepentingan antara direktur LPEI dengan debitur [PT PE] dengan melakukan kesepakatan awal untuk mempermudah proses pemberian kredit," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

Kata Asep, direktur LPEI tidak melakukan kontrol kebenaran penggunaan kredit sesuai margin keuntungan.

Direktur LPEl memerintahkan bawahannya untuk tetap memberikan kredit walaupun tidak layak diberikan.

"PT PE diduga memalsukan dokumen purchase order dan invoice yang menjadi underlaying pencairan fasilitas tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya PT PE Melakukan window dressing terhadap laporan keuangan [LK]," katanya.

Asep berujar, PT PE mempergunakan fasilitas kredit tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit dengan LPEI.

Atas pemberian fasilitas kredit oleh LPEI khusus kepada PT PE ini, KPK menyebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar 18.070.000 dolar Amerika Serikat (AS) (Rp297.703.250.000) dan Rp549.144.535.027.

Bila dijumlahkan sekira Rp846.847.785.027 (Rp846 miliar).

Di sisi lain, kata Asep, KPK telah melakukan penyitaan aset atas nama perusahaan yang terafilisasi dengan tersangka, sebanyak 22 aset di Jabodetabek serta 2 aset di Surabaya. 

Terhadap 24 aset tersebut telah dilakukan penilaian berdasarkan zona nilai tanah (ZNT) senilai Rp882.546.180.000 (Rp882 miliar).

Profil Muhammad Mawardi

Muhammad Mawardi lahir di Amuntai, 5 Juni 1962.

Dari pernikahannya dengan Aliyah, Mawardi dikaruniai tiga orang anak.

Sebelum terpilih sebagai Bupati Kapuas, Mawardi bertugas sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Riwayat pendidikan:

SDN Banjarbaru, lulus tahun 1974

SLTP Negeri Kota Baru lulus tahun 1977

SLTA Negeri Kota Baru lulus tahun 1981

Universitas Lambung Mangkurat (S1) lulus tahun 1987

Universitas Krisna Dwipayana (S2) lulus tahun 1999

Jabatan:

Mantan Bendahara DPD PDI-Perjuangan Kalimantan Tengah memikiki sejumlah pengalaman organisasi dan pekerjaan:

Kepala Cabang Djajanti Group (1990-2001)

Direktur Keuangan PT. Batang Garing (1998-2000)

Komisaris PT. Batang Garing (2000-2007)

Ketua Komisi D DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (2004-2009)

PMI Kota Palangka Raya (2006-2009)

Ketua Yayasan Pembangunan Isen Mulang Kalteng (2001-2006)

Dewan Penyantun GNOTA Kalimantan Tengah (2000-2004)

Dewan Pengasuh Badan Pengelola Dana Levy dan Great Kalimantan Tengah

Anggota Dewan Penasehat BKPRMI Kalimantan Tengah

Ketua Masyarakat Perhutanan Indonesia Kalimantan Tengah (1997-sekarang)

Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Kalimantan Tengah (1998-2003)

Dewan Penyantun KONINDA Kalimantan Tengah (2000-2004)

Ketua Pengda PASI Provinsi Kalimantan Tengah (2006-2010)

Ketua Harian IPSI Provinsi Kalimantan Tengah (2006-2010)

Ketua Pengda Softball (2002-2006)

Penghargaan:

Penghargaan Peningkatan Produksi Beras dan Ketahanan Pangan (2008, 2009 dan 2010) dari Presiden Republik Indonesia.

Peringkat 6 Kategori Pelayanan Publik Terbaik se-Indonesia Tahun 2008 dari Komisi Pemberantasan Korupsi

Peringkat 4 Kategori Pelayanan Publik Terbaik se-Indonesia Tahun 2009 dari Komisi Pemberantasan Korupsi

Penghargaan Akta Kelahiran Bebas Bea/Gratis dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2011

Piagam Adipura dari Menteri Lingkungan Hidup RI Tahun 2011

Pena Emas dari PWI Tahun 2011

Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Tingkat Madya

Sumber:

KPU Kabupaten Kapuas (2001) "Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008"
Bagian Hubungan Masyarakat, Pemda Kabupaten Kapuas

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK Panggil Mantan Bupati Kapuas Muhammad Mawardi Terkait Kasus Korupsi LPEI