Munafri Pikir-Pikir Lanjutkan Dewan Lorong

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, masih pikir-pikir kelanjutan Dewan Lorong (Delor) inisiasi Danny Pomanto.

Diketahui, Dewan Lorong dikukuhkan pada Juni 2024 lalu dengan total 7.836 anggota di 2.612 lorong wisata di Kota Makassar.

Anggota Delor terdiri dari tiga unsur, yakni tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, dan milenial. 

Pembentukan Delor beriringan pelaksanaan program Lorong Wisata.

Munafri mengatakan, pihaknya akan melihat terlebih dahulu sejauh mana peran Dewan Lorong di tengah masyarakat. 

Jika masih relevan, maka akan dipertahankan.

"Kita akan lihat, kalau umpamanya itu masih punya kompeten dan bisa digunakan kenapa tidak. Tapi kalau sudah tidak, ngapain kita nambah beban dengan itu," ujar Munafri saat diwawancara di Rumah Jabatan Wali Kota, Jl Haji Ince Saleh Dg Tompo, Selasa (6/5/2025).

Menurutnya, RT dan RW sudah menjadi representasi masyarakat di tingkat paling bawah. 

Mereka berperan sebagai penghubung antara warga dan pemerintah, serta menjaga kerukunan dan kesejahteraan lingkungan.

"Sebenarnya dengan adanya RT/RW yang terpilih ini akan mewakili kehendak masyarakat yang ada di wilayah situ," katanya.

"Jadi satu pintu semua bantuan, apa pun dilakukan harus beriring dan satu garis dengan keinginan pemerintah kota," tambahnya.

Pemilihan RT/RW Digelar Juni

Pemerintah Kota Makassar sedang menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan Ketua RT/RW. 

Anggaran ini nantinya akan melekat di Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan disalurkan ke kecamatan atau kelurahan.

Munafri menargetkan pemilihan dilakukan pada Juni 2025. 

Regulasi teknis tengah dirampungkan melalui Peraturan Wali Kota (Perwali).

"Akan ada perwali, setelah itu kita jalankan. Ini sudah berproses, mudah-mudahan bisa Juni, lebih cepat lebih baik," katanya.

"Pembahasan anggaran juga sementara dibahas, kita tunggu hasil hitung-hitungannya teman-teman di kecamatan dan kelurahan supaya bisa dimaksimalkan," ujarnya.

Munafri menegaskan, keberadaan RT/RW sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial di tingkat wilayah.

Nantinya, pemilihan Ketua RT akan difasilitasi kecamatan dan kelurahan. 

Setelah itu, Ketua RW dipilih oleh para Ketua RT yang terpilih. 

Kemudian, Ketua RW bersama RT memilih Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

"Nanti akan bertingkat, RT dulu yang dipilih, nanti kesepakatan mereka pilih RW-nya. RW pilih LPM," paparnya.

Sebelumnya, Munafri telah mengganti seluruh Penjabat (Pj) Ketua RT/RW di Makassar. 

SK pengangkatan diterbitkan pada 13 Maret 2025 dengan nomor: 1058/188.4.45/Tahun 2025, dan telah disampaikan ke kelurahan, kecamatan, dan pejabat terkait.

Penunjukan Pj dilakukan oleh camat dan lurah dengan mengedepankan prinsip netralitas agar tidak terlibat dalam pemilihan Ketua RT/RW secara langsung.

"Tugas mereka menjaga kondusifitas wilayah, termasuk kebersihan lingkungan. Kalau ada wilayah yang kotor, ya tanggung jawabnya camat, lurah, RT/RW yang turun ke bawah," kata Munafri.

Tugas lainnya adalah mempersiapkan pelaksanaan pemilu pasca penetapan APBD Perubahan.(*)