Belanja Pemkot Makassar Baru 10 Persen, Wali Kota Minta OPD Evaluasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Realisasi belanja Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pada triwulan I 2025 baru mencapai 10,19 persen.

Dari total APBD sebesar Rp5,68 triliun, Pemkot baru membelanjakan sekitar Rp579 miliar dalam tiga bulan pertama tahun ini.

Terdapat 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masuk kategori belanja terendah, yaitu:

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Pertanahan

Dinas Ketahanan Pangan

Badan Pendapatan Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

Sekretariat Daerah

Sepuluh OPD tersebut memiliki tingkat belanja antara 1 hingga 8 persen.

Selanjutnya, ada 33 OPD yang tergolong belanja sedang, yakni di angka 8 hingga 16 persen.

Sementara itu, delapan OPD masuk kategori belanja tinggi, dengan realisasi di atas 16 persen. Mereka adalah:

BKPSDMD: 18,85 persen

Kecamatan Ujung Pandang: 17,70 persen

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: 17,01 persen

Kecamatan Tamalate: 16,92 persen

Kecamatan Rappocini: 16,87 persen

Kecamatan Panakkukang: 16,41 persen

Dinas Pemadam Kebakaran: 16,39 persen

Kecamatan Manggala: 16,03 persen

Menanggapi hal ini, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta agar OPD dengan serapan anggaran rendah segera mengevaluasi kinerja dan memperbaiki pelaksanaan program.

“Jangan membiarkan anggaran yang telah dialokasikan tidak terserap dengan baik hanya karena hambatan administratif atau proses yang tidak efisien,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan agar setiap kepala OPD mengawasi langsung kegiatan yang telah direncanakan dan segera merealisasikannya, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi.

“Kita harus tetap menjaga prinsip efisiensi dan efektivitas dalam setiap penggunaan anggaran,” ujarnya.

Munafri menambahkan, efisiensi berarti tidak menyia-nyiakan sumber daya, sementara efektivitas memastikan anggaran memberikan hasil nyata dan berdampak positif bagi pembangunan Kota Makassar.

Diketahui, Munafri telah mengumpulkan seluruh pejabat lingkup Pemkot Makassar pada 2 Mei 2025 untuk mengevaluasi realisasi belanja dan pendapatan.

Ia menyampaikan kekecewaannya karena banyak kepala OPD tidak hadir dalam rapat tersebut.

“Sebenarnya saya agak kecewa karena di proses monev, kepala SKPD harus hadir dan memberikan paparan terhadap apa yang mereka lakukan dan rencanakan,” ujarnya di Balai Kota, Jumat lalu.

“Inu tujuannya bukan mencari kesalahan, kita mau perbaiki hal kurang baik. Kita mau jalan bersama untuk saling dipadu padankan semua data yang output-nya, apakah kita punya anggaran dan kegiatan sesuai dengan targetnya. InsyaAllah monitoring kedua saya akan pimpin langsung,” lanjutnya. (*)