Jumlah Suara Bertambah, Muscab Peradi Makassar Dinilai Tidak Sah

TRIBUN-TIMUR.COM - Hasil Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Makassar dianggap tidak sah.

Muscab Peradi Makassar digelar di salah satu hotel di Kota Makassar, Senin (28/4/2025).

Pada Muscab, Hasman Usman meraih suara terbanyak. Namun, hasil pilihan dinggap tidak sah dan cacat prosedural.

Hal tersebut disampaikan Tim Pemenangan Calon Ketua DPC Peradi Makassar Syamsuddin, Dr Anzar Makkuasa.

Anzar mengatakan pihaknya bukan menolak hasil pemilihan. Namun, menurut dia pihaknya mempertanyakan jumlah suara yang ada saat pelaksanaan Muscab.

"Kami bukan menolak hasil pemilihan, tapi kami mempertanyakan jumlah suara yang lebih, jumlah suara tidak sesuai dengan jumlah peserta yang memberikan suara, itu jelas cacat prosedur dan harus diulang," katanya, Selasa (29/4/2025).

Ia mengaku, saat registrasi jumlah pemilih suara yang terdaftar sebanyak 974. "Kemudian, setelah diperksa semua absen yang hadir kegiatan muscab 913 orang," ujarnya.

Namun kata Anzar, pada pelaksanaan Muscab, jumlah peserta atau pemilik suara yang hadir 913.

"Pada hari H pemilihan, suara yang hadir 913. Tapi, akhir pemilihan terjadi kelebihan sebanyak 9 suara. Total suara sebanyak 922. Hal ini yang harus dipertanyakan," ungkapnya.

Anzar menjelaskan, penetapan calon ketua pada tanggal 28 April, dimana calon nomor satu atas nama Usman telah ditetapkan menjadi ketua terpilih. Hal ini patut dipertanyakan.

"Saya pertanyakan, kenapa ada penetapan ketua padahal yang melakukan hanya beberapa presidium sidang," kaya dia.

"Seharusnya, klub mau dilakukan penetapan ketua terlihat. Seharusnya dihadirkan semua SC saat sidang. Disini ada 7 orang," tambah Azhar.

Saat penetapan, lanjut Azhar, tak semua SC hadir, melainkan hanya tiga orang saja.

"Hal ini kembali kami dipertanyatakan. Apakah qorum? bagaimana berita acara tentang penetapan Usman sebagai ketua," ungkapnya.

Seharusnya, kata Anzar, penetapan dilakukan bersama dengan seluruh SC mengingat saat itu presidium sidang tidak qorum.