Agenda 99 Hari Kerja sebagai Bupati Jeneponto, Paris Target Mutasi Pejabat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Paris Yasir - Islam Iskandar telah resmi memulai masa kerja.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman melantik Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel pada Jumat, (21/3/2025). 

Diawal masa kepemimpinannya, Paris Yasir sudah menyusun target pencapaian.

"99 hari kerja pertama kami akan fokus pada pelayanan masyarakat, kebersihan, cek kelengkapan, mungkin juga mutasi," ujar Paris Yasir.

Paris Yasir juga sudah menerima arahan terkait efisiensi anggaran.

Dirinya pun sudah siap untuk lebih fokus membedah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Itu perintah pimpinan pusat wajib kita laksanakan, tentu ini pekerjaan yang harus dilakukan lebih fokus dan terarah," kata Paris Yasir.

Paris Yasir mengaku harus ada penyesuaian program dari daerah, provinsi hingga pemerintah pusat.

Visi dan misi Paris - Islam harus sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman langsung mengingatkan perintah Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi APBD 2025.

"Terpenting melakukan efisiensi dan relokasi yang tepat kepada masyarakat," kata Andi Sudirman.

Usai dilantik, Andi Sudirman meminta Paris - Islam segera meneliti APBD Jeneponto.

Kemudian melakukan sinkronisasi program sejalan dengan astacita Presiden Prabowo.

Dalam mewujudkan astacita tersebut, kabupaten juga diminta mengambil peran.

"Pulang dari sini, bagaimana melaksanakan dan mendalami program APBD 2025. Termasuk bagaimana (mewujudkan) program astacita Presiden RI dimasukkan juga dalam kewenangan Kabupaten, termaktub dalam anggaran," jelas Andi Sudirman.

Astacita Presiden terkait swasembada pangan wajib diwujudkan.

Untuk itu alokasi anggaran terhadap infrastruktur bidang pertanian harus diprioritaskan.

"Seluruh perangkat yang dimanfaatkan untuk astacita diamati baik-baik. Salah satunya instruktur untuk swasembada, irigasi, pelayanan masyarakat untuk swasembada. Arahkan dengan kuat," jelasnya.

Paris Yasir dan Islam Iskandar ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jeneponto.

Gugatan Muhammad Sarif dan Moch Noer Alim Qalby kandas di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika telah menjabat sebagai kepala daerah nantinya, pemerintah telah menetapkan nominal gaji, tunjangan, serta fasilitas.

Berdasarkan PP Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya, gaji pokok bupati Rp 2,1 juta per bulan dan wakil bupati Rp1,8 juta per bulan.

Selain gaji pokok, berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, gubernur dan wakil gubernur juga menerima tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.

Mereka tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari negara. 

Mereka disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan, serta kendaraan dinas.

Tunjangan jabatan bupati Rp 3,78 juta per bulan.

Sementara tunjangan wakil bupati Rp 4,24 juta per bulan.

Nilai tunjangan jabatan diatur dalam Keppres Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih