YLBHI Kecam Pengesahan RUU TNI, Sebut DPR dan Pemerintah Bertindak Otoriter

Jumlah kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit aktif bertambah dari 10 menjadi 14. 

Penempatan tersebut dilakukan atas permintaan pimpinan kementerian dan lembaga terkait serta tetap mengikuti ketentuan administrasi yang berlaku. 

Di luar 14 kementerian dan lembaga yang telah ditetapkan, prajurit TNI yang ingin menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri atau memasuki masa pensiun dari dinas aktif.

Perubahan lainnya menyangkut masa dinas keprajuritan. Jika sebelumnya perwira TNI pensiun pada usia maksimal 58 tahun dan bintara serta tamtama pada usia 53 tahun, revisi ini menyesuaikan masa dinas berdasarkan jenjang kepangkatan.

Berikut 14 kementerian/lembaga yang bisa ditempati prajurit TNI aktif:

1 Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara

2 Pertahanan Negara/Dewan Pertahanan Nasional

3 Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden

4 Intelijen Negara

5 Siber dan/atau Sandi Negara

6 Lembaga Ketahanan Nasional

7 Search and Rescue (SAR) Nasional

8 Badan Narkotika Nasional

9 Pengelola Perbatasan

10 Penanggulangan Bencana

11 Penanggulangan Terorisme

12 Keamanan Laut

13 Kejaksaan Republik Indonesia

14 Mahkamah Agung.

(Tribun-timur.com/tribunnews.com)