Dorong Pemerataan Dokter, AIPKI Dukung Pendirian FK di Luar Jawa-Bali

Makassar, Tribun - Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar mendapat kehormatan menjadi tuan rumah Pertemuan Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) 2025. 

Acara yang berlangsung pada 17-19 Februari 2025 ini digelar di Hotel Claro Makassar, dengan pembukaan resmi di Ballroom Phinisi 2 pada Senin, 17 Februari 2025.

Forum yang mengangkat tema Transforming Medical Education to Support a Sustainable Healthcare System, ini, menegaskan komitmen dunia pendidikan kedokteran dalam menghadapi tantangan sistem kesehatan berkelanjutan. 

Sebanyak 378 peserta dari 103 fakultas kedokteran se-Indonesia turut hadir dalam agenda ini.

Hasil dari forum ini dipaparkan dalam  konfrensi pers yang digelar Selasa (18/2/2024). Hadir dalam konfrensi pers ini Ketua Divisi PPDS PP AIPKI Prof Dr dr Dwiana Ocviyanti SpOG(K) MPH, Ketua PP AIPKI Prof Dr dr Budi Santoso SpOG(K).

Wakil Ketua Pengurus Pusat AIPKI Prof Dr dr Suryani As’ad MSc SpGK(K), Sekretaris Umum AIPKI Prof Dr dr Wisnu Barlianto MSiMed SpA(K), Sekretaris 1 AIPKI Prof Dr dr Hamsu Kadriyan SpTHT-KL(K) MKes, dan Wakil Sekretaris Umum AIPKI Dr dr Flora Ramona Sigit Prakoeswa MKes SpKK DiplSTD-HIV/AIDS FINSDV FAADV. 

Salah satu poin utama yang dibahas adalah  AIPKI menyoroti regulasi pendirian fakultas kedokteran (FK) baru, di luar Pulau Jawa dan Bali

“Saat ini banyak puskesmas di luar Jawa dan Bali tidak ada dokternya. Karenanya AIPKI mendorong pembukaan fakultas kedokteran terbaru, di luar Pulau Jawa dan Bali,” ujar Prof Wisnu Barlianto. 

Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dokter di Indonesia dengan tetap mengutamakan mutu pendidikan dan keberlanjutan institusi.

Sementara itu juga ditekankan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kepala Program Studi Spesialis.

"Pokja dalam penyusunan kurikulum dan penyelenggaraan uji kompetensi sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023. Semua dokter yang lulus akan melalui uji kompetensi sehingga lulusan manapun kualitasnya sama dan terbaik,” papar dr Dwiana.

Dalam hal standar pendidikan, AIPKI menegaskan komitmennya untuk menyusun Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dan Standar Kompetensi Dokter. 

Standar ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang kompeten serta adaptif terhadap perkembangan ilmu kedokteran.

Terkait Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD), AIPKI menilai bahwa sistem yang telah berjalan selama ini memiliki validitas dan reliabilitas tinggi. 

Oleh karena itu, diperlukan panitia bersama untuk memastikan hasil uji kompetensi selaras dengan performa lulusan dalam internship dan layanan kesehatan.

Pasca-implementasi UU No. 17 Tahun 2023, AIPKI juga mendukung pembentukan Komisi Bersama untuk memastikan standar uji kompetensi nasional yang sahih dan berdampak edukatif, serta menjamin perlindungan pasien.

Selain itu, AIPKI mendorong penerapan Program Internsip Sarjana Nasional (PISN) secara berkeadilan dengan batas studi maksimal lima tahun sebelum ditetapkannya Standar Nasional Tenaga Medis.(ina)

Momentum Penting Pendidikan Kedokteran 

DALAM pembukaan Senin (17/2/2024) dekan FKIK Unismuh Makassar, Prof Dr Suryani As'ad, menegaskan bahwa forum ini menjadi momentum penting bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem pendidikan kedokteran di Indonesia. 

"Kami berharap forum ini mampu melahirkan gagasan serta rekomendasi konstruktif yang berkontribusi pada pengembangan pendidikan kedokteran yang lebih progresif dan adaptif," ujar Prof. Suryani.

Sementara itu, Rektor Unismuh Makassar, Dr.Abd Rakhim Nanda, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Unismuh sebagai tuan rumah forum ini. Ia menekankan bahwa FKIK Unismuh telah berkembang pesat sebagai salah satu institusi pendidikan kedokteran unggulan di kawasan timur Indonesia.

"Kepercayaan ini merupakan wujud pengakuan atas kontribusi FKIK Unismuh dalam mencetak tenaga medis berkualitas. Kami juga terus berupaya meningkatkan standar akademik dan akreditasi guna menghasilkan lulusan yang kompetitif," kata Rakhim Nanda.(ina)

6 Point Rekomendasi AIPKI

1.Pokja Kepala Program Studi Spesialis
Forum Dekan AIPKI menekankan pentingnya peran Pokja dalam penyusunan kurikulum dan uji kompetensi sesuai UU No. 17 Tahun 2023.

2. Regulasi Pendirian FK Baru
AIPKI mendukung pendirian fakultas kedokteran baru di luar Jawa dan Bali dengan fokus pada mutu pendidikan dan pemerataan dokter.

3. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
AIPKI berkomitmen menyusun standar yang mengakomodasi perkembangan kedokteran guna menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing global.

4. Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD)
UKMPPD diakui valid dan andal, serta berdampak positif bagi pembelajaran di FK. AIPKI mendukung pembentukan panitia bersama uji kompetensi untuk memastikan keselarasan hasil uji dengan performa lulusan.

5. Implementasi UU No. 17 Tahun 2023
AIPKI aktif dalam transisi standar uji kompetensi dan mendukung pembentukan Komisi Bersama untuk menjamin asesmen yang sahih, andal, serta berdampak edukatif dan melindungi pasien.

6. Program Internsip Sarjana Nasional (PISN)
AIPKI mendukung penerapan PISN secara konsisten dan berkeadilan dengan batas masa studi maksimal 5 tahun sebelum ditetapkannya Standar Nasional Tenaga Medis.