Prabowo Subianto Aklamasi Kini Tahun ke-11 Pimpin Partai Gerindra

TRIBUN-TIMUR.COM- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai Gerindra ), Prabowo Subianto aklamasi terpilih kembali sebagai ketua umum DPP Partai Gerindra. 

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto kembali terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra. 

Dasco menyebut keputusan itu diambil dalam Rapimnas Partai Gerindra yang disepakati menjadi Kongres Luar Biasa. 

"Bahwa Rapimnas atas permintaan peserta rapat yang sudah kuorum, kemudian disepakati dengan persyaratan yang ada bahwa Rapimnas diubah menjadi Kongres Luar Biasa (KLB) kembali menetapkan Pak Prabowo sebagai ketua umum partai sekaligus sebagai formatur tunggal," ujar Dasco kepada wartawan, Kamis (13/2/2025). 

Diketahui, Partai Gerindra menggelar Rapimnas di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, pada hari Kamis ini. 

Rapimnas diselenggarakan dalam rangkaian HUT Partai Gerindra ke-17.

Meski sebagai pendiri, Prabowo baru memimpin Partai Gerindra pada tahun 2014 lalu setelah wafatnya Ketua Umum Gerindra, Suhardi, pada 28 Agustus 2014. 

Prabowo dipilih menjadi ketua umum pada 20 September 2014.

Sehingga, tahun 2025 ini menjadi tahun ke-11 bagi presiden RI ini memimpin Gerindra. 

Ia mendirikan Gerindra 6 Februari 2008 atas saran adik laki-laki Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang turut membantu kampanye iklan partai di televisi pada jam prime-time dalam bentuk dukungan finansial.

Prabowo ditunjuk sebagai ketua Dewan Pembina partai.

Pada Februari 2009, Gerindra mulai membentuk cabang-cabang pada tingkat provinsi dan kabupaten. 

Mereka mengklaim jumlah keanggotaan partai mencapai sekitar 15 juta, dengan basis pendukung di Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.

Gerindra meraup 4,5 persen suara dalam pemilihan umum legislatif 2009, dan mengamankan 26 kursi di DPR.

Pada Februari 2011, Partai Bintang Reformasi (PBR) melebur ke dalam Gerindra.

Saat itu, Gerindra menjadi oposisi bersama dengan PDI Perjuangan. 

Dalam pemilihan umum legislatif 2014, perolehan suara partai melonjak hingga 11,8 persen dan menjadikannya partai terbesar ketiga di Indonesia.

Jumlah kursi Gerindra naik tiga kali lipat dari 26 kursi pada 2009, menjadi 73 kursi pada 2014.

Koalisi Permanen 

Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan para anggota kabinet, ketua umum (ketum) parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, hingga para kepala daerah di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025). 

Berdasarkan pantauan Wartakotalive.com, acara tersebut dimulai sejak sekira pukul 13.30 WIB hingga 16.30 WIB. 

Usai acara tersebut, Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang hadir di Hambalang mengatakan bahwa Prabowo memberi tawaran pembentukan koalisi permanen. 

Cak Imin berujar, Prabowo yang juga Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra itu mengingatkan persatuan merupakan kunci.

"Intinya, memperkuat koalisi. Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan," kata Cak Imin usai meninggalkan kediaman Prabowo di Hambalang.

Cak Imin berujar bahwa PKB menyambut baik tawaran itu.

Menurut Cak Imin, ide Prabowo tersebut dapat membuat percepatan pembangunan.

"Tentu, PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan," ujar Cak Imin.

Saat ditanya apakah koalisi yang dimaksud hingga Pilpres 2029?

Cak Imin hanya menjawab koalisi permanen bisa sampai kapan saja.

"Ya sampai kapan pun, namanya permanen," ucap Cak Imin.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang juga hadir dalam acara itu berujar bahwa Prabowo ucapkan terima kasih.

"Tadi, Pak Prabowo hanya ucapkan terima kasih atas perjuangan dan kerja sama selama ini sampai dengan 100 hari pemerintah Prabowo-Gibran," kata Dasco.

Dasco berujar bahwa Prabowo juga membahas soal efisiensi anggaran. 

Menurut Dasco, efisiensi anggaran tidak akan mengurangi hak-hak terutama terkait pelayanan publik. 

"Tadi, dijelaskan bahwa adanya efisiensi anggaran dan manfaat efisiensi anggaran," ucap Dasco.

"Kemudian, tadi sudah dijelaskan efisiensi anggaran tidak mengurangi hak-hak, terutama pelayanan publik," ujar Dasco.

(wartakota/kompas.com)