Kompleksitas Politik Kawasan: Berkaca pada Konflik Irak-Kuwait dan Konflik Iran-Irak

Ketika kekuasaan Utsmaniyah surut tahun 1897, Britania Raya membantu pengembalian wilayah Utsmaniyah di semenanjung Balkan. Imbalannya Britania Raya menguasai beberapa wilayah di timur termasuk Kuwait.

Sejak saat itu Sheikh Mubarak selaku emir dari Dinasti Al-Sabah memperoleh pengakuan diplomatik atas Kuwait oleh Kesultanan Utsmaniyah tahun 1897. 

Pengakuan itu dilanjutkan dengan ditandatanganinya traktat protektorat dengan Britania Raya pada 23 November 1899. 64 tahun kemudian Kuwait memperoleh kemerdekaan dari Britania Raya, tepatnya 19 Juni 1961.

Ketika perang Irak- Kuwait, atau dikenal dengan Perang Teluk I,  Kuwait didukung koalisi pasukan PBB dan NATO dipimpin Amerika Serikat (AS).  

Awalnya Irak mengklaim bahwa Kuwait merupakan salah satu wilayahnya. 

Selain alasan historis seperti ulasan diatas, diduga, serbuan Irak lebih disebabkan oleh kesulitan keuangan setelah perang delapan tahun melawan Iran. 

Kesulitan keuangan Irak ketika itu diperparah dengan adanya kebijakan produksi minyak berlebihan oleh Kuwait dan Uni Emirat Arab.

Ditengah kesulitan Irak untuk membayar hutang luar negerinya, termasuk kepada Kuwait dan Arab Saudi.

Upaya Irak meminta  penghapusan hutang ditolak oleh Kuwait dan Arab Saudi. 

Selain itu, perang juga dipicu oleh perselisihan antara Irak dan Kuwait atas Ladang Minyak Rumeyla.

Irak menganggap Kuwait sengaja menyedot minyak masuk di wilayah Irak.

Saddam Hussein, pemimpin Irak, menyebut perang ini sebagai perang ekonomi.  

Sehari setelah serbuan Irak pada 3 Agustus 1990, PBB mengeluarkan ultimatum agar Irak menghentikan serbuannya. 

PBB pun memberi sanksi embargo pada 6 Agustus 1990.

Sehari setelah itu Kuwait meminta bantuan AS agar Irak menarik pasukannya dari Kuwait.