Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

DAK Maros Dipangkas Rp80 Miliar, Pembangunan Infrastruktur Terancam Tertunda

Bupati Maros, Chaidir Syam mengatakan pemerintah sedang menyisir anggaran untuk mencari efisiensi guna menutupi kekurangan tersebut.

Penulis: Nurul Hidayah | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN-TIMUR.COM/NURUL
Pemangkasan Anggaran - Bupati Maros, Chaidir Syam saat ditemui di Korpri Lounge, Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Turikale Maros beberapa waktu lalu. Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pemkab Maros dipangkas 50 persen, dari Rp160 miliar dipangkas menjadi Rp80 miliar.   

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pemkab Maros dipangkas 50 persen.

Dari DAK sekitar Rp160 miliar dipangkas menjadi Rp80 miliar.

Akibatnya, sejumlah proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi terancam tertunda.

Bupati Maros, Chaidir Syam mengatakan pemerintah sedang menyisir anggaran untuk mencari efisiensi guna menutupi kekurangan tersebut.

Hingga kini, sekitar Rp30 miliar telah berhasil diidentifikasi untuk efisiensi, dan diharapkan angka tersebut bisa bertambah agar proyek prioritas tetap berjalan.

“Dengan adanya pemangkasan ini, kami harus melakukan efisiensi di berbagai sektor, termasuk perjalanan dinas, seminar, dan pelatihan yang bisa ditunda atau digantikan dengan metode lain,” ujarnya, Senin (10/2/2025).

Mantan ketua DPRD Maros ini mengatakan sejumlah dinas terdampak cukup signifikan akibat pengurangan anggaran ini.

“Dinas Pekerjaan Umum mengalami pemangkasan hampir Rp60 miliar, sementara Dinas Perikanan kehilangan Rp12 miliar. Bahkan, DAK untuk jalan, jembatan, dan irigasi dihapus sepenuhnya,” bebernya.

Salah satu strategi efisiensi yang tengah dipertimbangkan adalah penerapan Work From Home (WFH) bagi pegawai di instansi yang tidak memberikan layanan langsung kepada masyarakat, seperti tenaga administrasi.

Namun, layanan vital seperti Disdukcapil, rumah sakit, dan puskesmas tetap harus beroperasi penuh tanpa WFH.

“Kita lagi identifikasi bisa kita lakukan efisiensi, termasuk jika harus dilakukan WFH maka akan kita lakukan WFH,” sebutnya.

Pemerintah berharap upaya efisiensi ini dapat memastikan anggaran yang tersisa dapat dialokasikan untuk pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, meski beberapa proyek harus ditunda akibat penghapusan DAK ini.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved