Pemkot Makassar Gandeng Swasta Revitalisasi Transportasi Umum Ramah Lingkungan

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Kota Makassar dan Konsorsium II Program Kota Masa Depan UK PACT mengadakan diskusi kelompok terarah (FGD) mencari skema pendanaan alternatif dalam revitalisasi transportasi publik. 

Acara ini berlangsung di Hotel Melia Makassar, Kamis, (6/2/2025). Hadir Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Makassar, Jusman Hattu, serta Senior Specialist for Urban Development and Mobility WRI Indonesia, Retno Wihanesta.

Program ini bertujuan untuk membangun sistem transportasi yang lebih andal dan rendah karbon, sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan Kota Makassar.

Konsorsium II Program Kota Masa Depan UK PACT merupakan kemitraan antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Pemerintah Inggris yang bekerja sama dengan WRI Indonesia, ARUP, serta Vital Strategies.

Dinas Perhubungan Makassar memaparkan rencana revitalisasi transportasi yang mendorong kota inklusif dan ramah lingkungan.

WRI Indonesia juga menyajikan hasil studi terbaru tentang efisiensi biaya dalam sistem transportasi, menyoroti pentingnya inovasi dalam pendanaan.

Jusman Hattu menyampaikan apresiasi kepada UK PACT atas dukungan mereka dalam berbagai inisiatif, seperti studi tiru angkutan umum, diskusi publik, serta business matching dengan pemangku kepentingan sektor transportasi.

Dukungan ini termasuk penyusunan naskah akademik, analisis trayek baru, dan peningkatan kapasitas melalui pembelajaran dari kota lain.

"Saya berharap program-program ini dapat terus berlanjut untuk membantu perencanaan sistem transportasi yang lebih baik di Kota Makassar," uajarnya. 

Retno Wihanesta menambahkan, berbagai kajian dan program yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir menunjukkan pentingnya efisiensi biaya dalam revitalisasi transportasi. 

“Studi yang dilakukan oleh WRI Indonesia menekankan pentingnya efisiensi biaya revitalisasi angkutan umum bagi Kota Makassar, untuk memastikan bahwa lebih banyak warga Kota Makassar yang nanti akan mendapatkan manfaat dari tersedianya angkutan umum yang andal,” ungkap Retno Wihanesta.

Ia berharap rekomendasi dari kajian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengembangkan layanan transportasi publik yang memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Hasil diskusi ini diharapkan dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan pendapatan, serta mempercepat terwujudnya sistem transportasi yang inklusif dan rendah karbon.

Diskusi ini merupakan kelanjutan dari serangkaian kegiatan program UK PACT di Kota Makassar, termasuk tudang sipulung atau diskusi publik, dan peluncuran buku Kiri Depan, Daeng! yang mengangkat isu mobilitas berkelanjutan. (*)