Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pemprov Sulsel

Presiden Prabowo Efisiensi Besar-besaran tapi Pemprov Sulsel Belum Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas

Presiden Prabowo Subianto begitu ketat memangkas anggaran.  Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 pun telah diterbitkan untuk mengatur pemangkasan

Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Edi Sumardi
TRIBUN TIMUR/FAQIH IMTIYAAZ
HEMAT ANGGARAN - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel Salehuddin saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel pada Senin (3/2/2025). BKAD mengaku belum ada pemangkasan anggaran perjalanan dinas di Pemprov Sulsel sebab juknis Inpres 1 Nomor 2025 belum diturunkan. 

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden Prabowo Subianto begitu ketat memangkas anggaran. 

Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 pun telah diterbitkan untuk mengatur pemangkasan anggaran.

Pemerintah daerah pun turut diminta hemat anggaran dengan memangkas alokasi yang dinilai tidak begitu mendesak.

Termasuk anggaran perjalanan dinas hingga pertemuan di hotel berbintang.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel Salehuddin mengaku sudah menerima salinan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tersebut.

Hanya saja petunjuk teknis pelaksanaan belum diturunkan ke Pemprov Sulsel.

"Inpres 1 sudah ada tapi teknisnya belum ada. Intinya untuk daerah belum ada. Kita tunggu arahan. Kalau ada petunjuk teknis kita jalankan," jelas Salehuddin mengatakan, di Kantor Gubernur Sulsel, di Makassar, Sulsel, pada Senin (3/2/2025).

Baca juga: Pemkab Maros Pangkas 50 Persen Anggaran Perjalanan Dinas

Salehuddin mengaku belum ada pemangkasan anggaran sejauh ini pada perjalanan dinas

"Belum ada (pemangkasan anggaran perjalanan dinas)," katanya.

Hanya saja besaran perjalanan dinas tentu disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

Senada dengannya, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry mengakui penghematan anggaran untuk sejumlah program prioritas.

Pemangkasan pun terjadi ditingkan kementerian hingga pemerintah daerah.

adjry meyakini efisiensi ini dilakukan untuk program yang lebih jelas.

Mulai dari makan bergizi gratis hingga pemeriksaan kesehatan gratis.

"Pemangkasan anggaran ini kan bukan hanya didaerah tapi termasuk kemeneterian lembaga, saya yakin ini upaya pemerintah untuk melakukan efesiensi, semua kegiatan yang sifatnya seremonial memang di pangkas," kata Fadjry.

Baca juga: Pemda Belum Sisihkan Anggaran Makan Bergizi Gratis, Prof Fadjry: Tunggu Kepala Daerah Baru

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved