Ekonom: Pemangkasan Anggaran Pemerintah Fokuskan pada Kesejahteraan Masyarakat, Tapi Ada Tantangan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemangkasan anggaran Rp306,69 triliun dari total belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, menuai pro dan kontra.

Diketahui, hasil penghematan anggaran itu akan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Abdul Muttalib Hamid, menilai, dengan penghematan anggaran, pemerintah dapat lebih fokus pada program-program yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Seperti bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat miskin dan peningkatan infrastruktur dasar.

“Pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan seremonial diharapkan dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran,” kata Muttalib, saat dihubungi Tribun-Timur.com, Minggu (26/1/2025).

Kendati demikian, Muttalib menilai pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp306,69 triliun dapat mengurangi peredaran uang di daerah.

Hasilnya pun akan berdampak pada sektor-sektor seperti hotel, restoran, dan transportasi.

Selain itu, ia juga menilai beberapa proyek infrastruktur daerah mungkin terhambat akibat penghematan anggaran. 

Hal ini berpotensi memperburuk kesenjangan pembangunan antarwilayah, terutama di daerah yang baru dimekarkan dan sangat bergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

“Dengan berkurangnya aktivitas di sektor perhotelan dan pariwisata, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja di sektor-sektor tersebut meningkat,” katanya.

Olehnya, Muttalib menyarankan agar untuk mengatasi dampak negatif dari pemangkasan ini, pemerintah perlu mengambil beberapa langkah.

Di antaranya mempertimbangkan kebutuhan spesifik tiap daerah dalam penghematan anggaran agar tidak menghambat pembangunan lokal.

Kemudian melibatkan pemangku kepentingan dari sektor swasta dan masyarakat untuk mendiskusikan dampak kebijakan ini dan mencari solusi bersama.

Lalu melakukan evaluasi berkala terhadap dampak pemangkasan anggaran untuk memastikan bahwa tujuan efisiensi tercapai tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

“Dengan pendekatan yang tepat, pemerintah dapat meminimalkan dampak negatif sambil tetap mencapai tujuan efisiensi dalam pengelolaan anggaran,” tambah Muttalib. (*)