Selain MBG, Program Kesehatan Gratis Juga Tak Masuk APBD Sulsel 2025

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Fadjry Djufry membahas program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dalam kunjungannya ke DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Senin (20/1/2025).

PKG merupakan salah satu program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto.

Program ini bertujuan memberikan akses pemeriksaan kesehatan gratis kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, mulai dari balita, remaja, hingga lanjut usia.

Usulan program PKG ini disambut positif oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi alias Cicu.

Cicu menyatakan pihaknya sangat mendukung penuh program kesehatan yang diusulkan oleh pemerintah pusat. 

"Pak Pj Gubernur Sulsel telah sampai bahwa ada program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang harus masuk di APBD Tahun 2025 ini," ujar Cicu.

Hanya saja, DPRD-Pemprov Sulsel telah mensahkan APBD Pokok 2025.

Oleh karena itu, DPRD-Pemprov Sulsel akan berupaya agar program ini dapat diakomodasi dalam APBD Perubahan 2025.

"Nah tentu ini akan kita selaraskan karena APBD 2025 sudah kita ketok. Jadi akan dicari celahnya untuk disinkronisasikan kembali," tegas Cicu.

Cicu menambahkan bahwa DPRD dan Pemprov Sulsel akan bekerja sama untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat bisa diakomodasi dan diimplementasikan dengan baik di daerah.

"Tentu kita terus membangun komunikasi dan sinergi antara dua lembaga, eksekutif dan legislatif demi masyarakat Sulsel," tutup Cicu.

Sebelumnya, Prof Fadjry Djufry mengungkapkan bahwa program PKG merupakan salah satu instruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Sesuai instruksi Mendagri, program pemeriksaan kesehatan gratis ini harus disosialisasikan dan mulai dijalankan oleh gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia," katanya.

Program ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk dinas kesehatan, sekolah, guru, serta pesantren.

Hal ini guna memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaatnya.

Selain program PKG, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi program prioritas yang sangat penting untuk diimplementasikan. 

"Kami berharap pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan baik untuk menyukseskan program ini," katanya.

Ia juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara pemprov dan DPRD Sulsel. 

"Alhamdulillah, saya mendapat sambutan hangat dari pimpinan DPRD Sulsel. Kami bisa duduk bersama-sama dan ini adalah awal dari komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif," ungkap Prof Fadjry.

Prof Fadjry menegaskan komunikasi yang baik antara kedua lembaga sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat. 

"Pemerintahan yang baik tentu membutuhkan dukungan dari legislatif yang kuat. Oleh karena itu, ruang-ruang komunikasi yang terbuka dan sinergis antara legislatif dan eksekutif harus terus diperkuat," katanya.

Pj Gubernur berharap dengan kolaborasi yang erat, mereka dapat bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulsel. 

"Tujuan utama kita adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulsel, dan saya berterima kasih atas sambutan hangat dari DPRD Sulsel. Mudah-mudahan kita dapat bekerja bersama untuk mewujudkan itu," tutup Prof Fadjry.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Erlan Saputra