Danny Pomanto Jamin 1.323 Siswa SMP di Makassar Tak Terdaftar di Dapodik Aman

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Danny Pomanto memastikan nasib 1.323 siswa SMP di Kota Makassar yang tidak terdaftar di Data Pokok Pendidikan (dapodik) akan aman. 

Danny menegaskan akan mengakomodir seluruh pelajar tersebut agar bisa terdaftar di dapodik. 

Ia pun sudah menugaskan Plh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Nielma Palamba untuk mengurus masalah tersebut di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen). 

"Bisa diurus (di kementerian) untuk selamatkan anak-anak," ucap Danny Pomanto diwawancara di Balai Kota Makassar Jl Ahmad Yani, Rabu (15/1/2025). 

Sementara itu, Plh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Nielma Palamba menyampaikan masih ada waktu untuk mengurus dapodik siswa yang belum terdaftar. 

Pihaknya sisa menunggu tanda tangan dari Kepala Dinas Pendidikan Nonaktif, Muhyiddin. 

Selanjutnya, ia akan ke Jakarta untuk berkonsultasi kembali dengan kementerian. 

Baca juga: Danny Buka-bukaan Masalah Disdik Makassar, Ribuan Siswa Tak Terdaftar di Dapodik-Ribut-ribut Proyek

"Tanggal 31 Januari batasnya, kalau Pak Muhyiddin sudah tanda tangani itu (dokumen/surat) kami ke Jakarta konsultasi lagi untuk bisa diselamatkan," jelasnya. 

Informasinya, Disdik sebelumnya telah berkonsultasi ke pemerintah pusat terkait masalah ini. 

Mereka telah diberikan solusi oleh kementerian, hanya saja tidak melapor atau menyampaikan hasil konsultasi tersebut ke wali kota. 

"Sudah pernah diberikan ke solusi dari kementerian tapi tidak ada laporan ke pak wali, jadi pak wali tidak tahu," paparnya. 

Belakangan, Wali Kota Makassar Danny Pomanto baru disodorkan dokumen sekaitan dengan pengurusan dapodik ribuan siswa tersebut. 

"Sebenarnya daerah lain juga ada tapi mereka cepat konsultasi ke sana (kementerian), ini Makassar konsultasi tapi tidak lapor ke Bapak (Wali Kota)," ujarnya. 

Nielma menjelaskan, 1.323 siswa tersebut merupakan kelas VII yang masuk pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2024.

Para siswa tersebut diakomodir lewat jalur solusi. 

Jalur solusi merupakan kebijakan Dinas Pendidikan saat dipimpin oleh Muhyiddin. 

Lulusan SD yang tidak lolos dalam PPDB SMP jalur zonasi maupun non zonasi diakomodir melalui jalur solusi.

"Ini siswa yang jalur solusi. Tapi terlalu banyak diakomodir, padahal aturannya tidak boleh melebihi jumlah rombongan belajar (rombel)," ungkapnya. 

Aturannya, satu rombel hanya bisa diisi oleh 32 siswa.

Sementara jalur solusi tersebut memaksakan sekolah untuk tetap menerima peserta didik meski daya tampung sudah penuh. 

Akibatnya, anak-anak dalam satu kelas harus berhimpitan, bahkan satu rombel bisa mencapai 50 siswa. 

Total ada 16 SMP yang diidentifikasi kelebihan peserta didik. 

"Sekarang ini yang berlebihan tetap belajar cuma bertumpuk-tumpuk mi. Seharusnya hanya 32 satu rombel. Tapi ada sampai 50 orang. SMP 6 salah satunya," pungkasnya.(*)