Anggaran Belum Tersedia, Program Makan Bergizi Gratis Belum Terlaksana di Parepare

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE -- Siswa di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) belum mendapat Makan Bergizi Gratis dari pemerintah.

Belum jalannya program di Kota Cinta Habibie Ainun itu dikarenakan belum adanya anggaran yang tersedia.

Hal tersebut diutarakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Parepare, Makmur Husain, Senin (6/1/2025).

"Kita di Parepare uji coba di sekolah menyeluruh belum ada karena anggarannya belum ada," katanya.

Makmur mengungkapkan, pihaknya juga belum mengetahui petunjuk teknis berjalannya program tersebut.

"Ini juga kami belum tahu siapa yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional, penyedianya siapa, karena Badan Gizi Nasional ini yang melakukan seleksi siapa penyedia, pengelola dan pengawasnya," katanya.

Terpisah, Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir mengutarakan, pihaknya belum mengetahui skema anggaran untuk program makan bergizi tersebut.

"Nah, ini kita belum tahu bagaimana skema penganggarannya, apakah pemerintah pusat atau ada dibebankan kepada daerah, ini belum jelas," ucapnya.

"Makan gratis sebenarnya belum kita dianggarkan di APBD, karena penjelasan dari kadis itu belum ada juknis, sehingga kadis juga belum mampu menyampaikan seperti apa makan bergizi gratis ini," lanjutnya.

Menurut Kahar, pihaknya sudah melakukan perhitungan jika ketentuan pemerintah pusat untuk satu porsi makanan dihargai Rp 10 ribu, maka anggaran yang harus disiapkan Pemkot Parepare sebesar Rp 60 miliar per tahun.

"Sekarang kan ketentuan pemerintah Rp 10 ribu (per porsi) kalau dikali 25 ribu siswa di Parepare berarti kita harus siapkan (anggaran) Rp 60 miliar per tahun," ujarnya.

Tak hanya itu kata dia, pihaknya juga sudah mengkonsultasikan hal tersebut Pemprov Sulsel dan diminta untuk dianggarkan Rp 30 miliar.

"Kami konsultasikan kembali di kantor Gubernur, itu diminta untuk diisi sebesar Rp 30 miliar," bebernya.

"Setelah kami kembali rapat banggar dengan tim anggaran pemerintah daerah, kita semua sudah cut-cut fisik di luar DAK dan DAU. Kita hanya mampu Rp 12 miliar, itu sudah termasuk BTT (biaya tak terduga)," jelas Kaharuddin.

Dalam penerapannya, program ini kabarnya akan melibatkan 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasional di seluruh Indonesia. "Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025," kata Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) Lalu Muhammad Iwan Mahardan kepada awak media kemarin.