Pinrang Alokasikan Rp1,5 Triliun untuk APBD 2025

TRIBUN-TIMUR.COM, PINRANG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk tahun anggaran 2025 resmi disahkan sebesar Rp 1,5 triliun lebih.

Pada tahun 2025 nanti, fokus APBD Pinrang akan diarahkan pada sektor infrastruktur dan pelayanan publik berbasis teknologi.

"Alhamdulillah Pemda bersama DPRD Pinrang sudah mengesahkan APBD 2025, terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya DPRD Kabupaten Pinrang atas kerja sama yang telah dibangun selama ini," kata Pj Bupati Pinrang, Ahmadi Akil, kepada Tribun-Timur.com, Senin (2/12/2024).

Ahmadi merincikan, total belanja daerah di tahun 2025 mencapai Rp 1.543.041.647.233, dengan defisit sebesar Rp 23.255.417.650 yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 23.255.417.650.

"Disetujui pendapatan sebesar Rp 1.519.786.229.583, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pinrang, Andi Fahruddin, mengungkapkan bahwa APBD 2025 ini dirancang untuk memenuhi beberapa prioritas pembangunan.

Tema pembangunan Pinrang 2025 adalah 'Peningkatan Ekonomi yang Inklusif Melalui Pembangunan Kawasan dan Pemanfaatan Teknologi Serta Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan'.

"Dari tema tersebut kemudian dirumuskan menjadi lima program skala prioritas pembangunan 2025, yakni pemanfaatan teknologi dalam peningkatan pelayanan publik dan transformasi digital tata kelola pemerintahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sumber daya manusia, serta pengembangan kawasan berbasis kekuatan lokal daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat," jelasnya.

"Kemudian, pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk menunjang kemandirian desa, pemenuhan ketersediaan layanan dasar di bidang infrastruktur, serta peremajaan kawasan kumuh. Partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana," lanjutnya.

Menurutnya, program skala prioritas tersebut telah dijabarkan dalam bentuk program setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dituangkan dalam dokumen APBD 2025.

"Kami berupaya mendorong implementasi yang optimal di semua sektor prioritas," tandasnya. (*)