Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Angka Stunting Makassar Naik, Pemkot Komitmen Intervensi Pemenuhan Gizi Anak dan Ibu Hamil

Angka stunting di Kota Makassar mengalami peningkatan dari 18,04 persen tahun 2023 menjadi 25,6 persen tahun 2024.

Penulis: Siti Aminah | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/SITI AMINAH
Foto bersama disela rapat koordinasi lintas sektor pencegahan dan penurunan stunting di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Jumat (1/11/2024). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Stunting menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Makassar

Apalagi, angka stunting di Kota Makassar mengalami peningkatan dari 18,04 persen tahun 2023 menjadi 25,6 persen tahun 2024.

Pj Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan mengatakan masalah stunting bukan hanya tugas pemerintah daerah, seluruh stakeholder juga harus berperan mengentaskan masalah ini.  

Stunting juga menjadi perhatian besar pemerintah pusat, untuk itu Irwan mewakili Pemkot Makassar dalam rapat koordinasi lintas sektor pencegahan dan penurunan stunting 

Agenda ini diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Jumat (1/11/2024).

Kata Irwan Adnan, ini menjadi tantangan untuk Kota Makassar, lebih optimal dalam penanganan stunting agar program dan kegiatan lebih tepat sasaran sehingga target dapat tercapai.

"Berharap peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan termasuk dukungan dari pemerintah pusat dalam pemenuhan SDM untuk intervensi gizi, kapasitas SDM serta dukungan kebijakan anggaran yang lebih maksimal," tuturnya.

Pemerintah Kota Makassar terus berkomitmen untuk menurunkan angka stunting sesuai dengan harapan pemerintah pusat. 

Di mana Pemerintah pusat menarget angka stunting mengalami penurunan diangka 14 persen tahun 2024.

Rapat koordinasi ini dibuka Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh.

Prof Zudan menekankan akan pentingnya intervensi secara cepat sehingga penanganan pencegahan dan percepatan penurunan stunting dapat tercapai.

Ia juga menekankan pentingnya pengecekan di lapangan agar tidak ada turbulensi data.

"Kita harus memastikan bahwa data terkait stunting, mulai dari ibu hamil, hingga pemberian makanan tambahan, harus terukur," ungkapnya.

Sementara itu Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Nunung Nuryartono secara daring, terkait tren prevalensi stunting di kabupaten/kota Provinsi Sulsel, Tahun 2019-2023.

"Tren prevelensi stunting di Sulsel mengalami penurunan di tahun 2019 hingga tahun 2022, kemudian naik 0,2 persen dari tahun 2022 hingga tahun 2023," ungkapnya.(*)

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved