Rekor! Prabowo Subianto Terbanyak Angkat Menteri dari Sulsel, Sudah 31 Putra Sulsel Masuk Kabinet

Baca berita sebelumnya: • Putra Sulsel Anis Matta Wakil Menteri Luar Negeri, Dzulfikar Ahmad Tawalla Wamen Perlindungan PMI

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebanyak 8 menteri dan wakil menteri pada Kabinet Merah Putih berdarah Bugis dan Makassar, Sulsel.

Mereka adalah Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Pertahanan, Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama, Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum, Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI, Meutya Hafid Menteri sebagai Komunikasi dan Digital, Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian.

Anis Matta sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, dan Dzulfikar Ahmad Tawalla sebagai Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto merupakan kabinet ke-42 dalam sejarah pemerintahan Indonesia.

Hingga saat ini, berdasarkan data dihimpun Tribun-Timur.com, sudah ada 31 putra/putri Sulsel masuk di kabinet.

Putra Sulsel pertama kali ada dalam kabinet pada Kabinet Kerja III (6 Maret 1962 - 13 November 1963) di Era Demokrasi Terpimpin, yang dipimpin Soekarno sebagai perdana menteri.

Sosok putra Sulsel pertama kali masuk kabinet adalah Mursalin Daeng Mamangung, perwira tinggi TNI AL dengan pangkat terakhir Laksamana Madya (Laksdya) atau jenderal bintang 3.

Pada kabinet selanjutnya, Kabinet Dwikora I (27 Agustus 1964 - 22 Februari 1966) yang masih dipimpin Perdana Menteri Soekarno, jumlah putra Sulsel masuk dalam kabinet akhirnya bertambah menjadi 2.

Selain Mursalin, ada M Jusuf atau Andi Muhammad Jusuf Amir sebagai Menteri Perindustrian Ringan.

Mereka berdua bersama-sama hingga pada Kabinet Dwikora II (24 Februari 1966 - 28 Maret 1966) dan Kabinet Dwikora III (28 Maret 1966 - 25 Juli 1966).

Saat Soekarno diganti sebagai Presiden RI oleh Soeharto, nama kabinet kemudian berubah menjadi Ampera.

Namun, pada Kabinet Ampera I (25 Juli 1966 - 17 Oktober 1967) dan Kabinet Ampera II (17 Oktober 1967 - 6 Juni 1968), hanya M Jusuf seorang diri menteri dari Sulsel.

Fase perkembangan demokrasi kemudian berubah ke era Orde Baru.

Nama kabinet di bawah Soeharto juga berubah ke Kabinet Pembangunan.

Pada Kabinet Pembangunan I (6 Juni 1968 - 28 Maret 1973), Mursalin diangkat menjabat Menteri Tenaga Kerja, M Jusuf Menteri Perindustrian.

Karier Mursalin sebagai menteri hanya sampai pada Kabinet Pembangunan I.

Sementara M Jusuf masih menduduki jabatan menteri pada Kabinet Pembangunan II (28 Maret 1973 - 29 Maret 1978), Kabinet Pembangunan III (29 Maret 1978 - 19 Maret 1983) sebagai Menhankam dan Panglima ABRI sekaligus menyandang pangkat Jenderal TNI.

Pada Kabinet Pembangunan III, Soeharto mulai mengangkat teknokrat pesawat kelahiran Parepare, 25 Juni 1936, Bacharuddin Jusuf Habibie atau BJ Habibie sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi RI.

Karier M Jusuf sebagai menteri juga berakhir pada Kabinet Pembangunan III.

Lalu, Soeharto mengangkat Jusuf lainnya dari Sulsel sebagai menteri hingga Wakil Presiden RI, yaitu Jusuf Habibie.

Jusuf Habibie seorang diri menteri dari Sulsel pada Kabinet Pembangunan IV (19 Maret 1983 - 23 Maret 1988), Kabinet Pembangunan V (23 Maret 1988 - 17 Maret 1993), dan Kabinet Pembangunan VI (17 Maret 1993 - 14 Maret 1998).

Pada Kabinet Pembangunan VII (14 Maret 1998 - 21 Mei 1998), Jusuf Habibie tak lagi jabat menteri sebab pada saat itu dia diangkat menjadi Wakil Presiden RI mendampingi Soeharto.

Soeharto dan Jusuf Habibie mengangkat 2 putra Sulsel jadi menteri, Tanri Abeng sebagai Menteri Pendayagunaan BUMN dan Quraish Shihab sebagai Menteri Agama.

Soeharto kemudian lengser setelah 32 tahun berkuasa. 

Fase perkembangan demokrasi Indonesia masuk ke era Reformasi.

BJ Habibie jadi Presiden RI ke-3, jumlah menteri dari Sulsel bertambah jadi 3.

Pada Kabinet Reformasi Pembangunan (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999) yang dipimpin Habibie, putra Sulsel jadi menteri, yakni Yunus Yosfiah sebagai Menteri Penerangan, Tanri Abeng sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pengelola BUMN, dan A Muhammad Ghalib sebagai Jaksa Agung.

Sejarah mencatat, pada era Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjabat Presiden RI ke-4, pada Kabinet Persatuan Nasional (26 Oktober 1999 - 9 Agustus 2001), jumlah menteri dari Sulsel ada 6, walau masa jabatan Gus Dur tak sampai 2 tahun.

Mereka adalah Basri Hasanuddin sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Alwi Shihab sebagai Menteri Luar Negeri, Erna Witoelar sebagai Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah/Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Ryaas Rasyid sebagai Menteri Negara Otonomi Daerah/Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Baharuddin Lopa sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Indonesia/Jaksa Agung.

Namun, saat Megawati Soekarnoputri menjabat Presiden RI ke-5, jumlah putra Sulsel menjabat menteri hanya 1, Jusuf Kalla sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Kabinet Gotong Royong (9 Agustus 2001 - 20 Oktober 2004).

Saat Jusuf Kalla menjabat Wakil Presiden RI mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di dalam Kabinet Indonesia Bersatu (21 Oktober 2004 20 Oktober 2009), putra Sulsel jadi menteri ada 3.

Mereka adalah Alwi Shihab sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Hamid Awaluddin dan Andi Mattalatta sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Namun, dalam Kabinet Indonesia Bersatu II (22 Oktober 2009 - 20 Oktober 2014), di bawah pemerintahan. SBY dan Boediono, jumlah putra/putri Sulsel jadi menteri kembali bertambah banyak.

Ada 6 jadi menteri, yakni Amir Syamsuddin sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,  Syariefuddin Hasan sebagai Menteri Negara Koperasi dan UKM, Andi Alfian Mallarangeng sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Andi Nafsiah Walinono Mboi sebagai Menteri Kesehatan,  Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan, dan Nasaruddin Umar sebagai Wakil Menteri Agama.

Pada Kabinet Kerja (27 Oktober 2014 - 20 Oktober 2019), di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla, jumlah putra Sulsel jabat menteri kembali jadi 3.

Mereka adalah Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, dan Syafruddin Kambo sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Terakhir, ada 4 putra Sulsel jabat menteri dan setingkat menteri pada Kabinet Indonesia Maju (23 Oktober 2019 - sekarang), yakni Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM,  Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, dan Jenderal Idham Azis sebagai Kapolri.

Berikut daftar putra Sulsel (lahir di Sulsel atau diaspora Bugis, Makassar, Mandar) pernah atau sedang menjadi anggota kabinet:

1.Mursalin Daeng Mamangung sebagai Wakil Ketua DPR GR, Ketua DPR, Menteri Tenaga Kerja.

2. Andi Muhammad Jusuf Amir sebagai Menteri Perindustrian Dasar, Menteri Perindustrian Ringan, Menteri Perindustrian Dasar dan Ringan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Panglima ABRI

3. Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi, Ketua BPPT, Kepala BPIS

4. Muhammad Quraish Shihab sebagai Menteri Agama

5. Tanri Abeng sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, Kepala Badan Pengelola BUMN

6. Muhammad Yunus Yosfiah sebagai Menteri Penerangan

7. Andi Muhammad Ghalib sebagai Jaksa Agung

8. Basri Hasanuddin sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan

9. Alwi Abdurrahman Shihab sebagai Menteri Luar Negeri, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 

10. Muhammad Jusuf Kalla sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

11. Andi Erna Anastasjia Walinono atau Erna Witoelar sebagai Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah/Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah

12. Ryaas Rasyid sebagai Menteri Negara Otonomi Daerah, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

13. Baharuddin Lopa sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Jaksa Agung 

14. Hamid Awaluddin sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

15. Andi Mattalatta sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

16. Amir Syamsuddin sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

17. Syariefuddin Hasan sebagai Menteri Negara Koperasi dan UKM

18. Andi Alfian Mallarangeng sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga 

19. Andi Nafsiah Walinono sebagai Menteri Kesehatan

20. Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Menteri Pertahanan

21. Nasaruddin Umar sebagai Wakil Menteri Agama , Menteri Agama

22. Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian

23. Idrus Marham sebagai Menteri Sosial 

24. Syafruddin Kambo sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

25. Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM, Menteri Hukum

26. Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian 

27. Idham Azis sebagai Kapolri 

28. Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI

29. Meutya Hafid Menteri sebagai Komunikasi dan Digital

30. Anis Matta sebagai Wakil Menteri Luar Negeri

31. Dzulfikar Ahmad Tawalla sebagai Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.(bersambung)

Baca berita selanjutnya: • 9 Persen Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Dikuasai Orang Sulsel