Ultimatun Prabowo ke Parpol dan Menteri Pilihannya, Dilarang Keras Cari Uang di APBN dan APBD

TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai mewarning calon menteri yang akan membantunya.

Kisi-kisi kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada pemerintahan setelah Presiden Jokowi lengser.

Kurang dari 10 hari Prabowo-Gibran menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Bocoran gambaran kabinet Prabowo nanti pun mengemuka.

Pertama, Prabowo memberikan ultimatum kepada ketua umum partai politik (parpol) dalam acara Forum Sinergitas Legislator PKB di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (10/10/2024).  

Ia meminta para pimpinan parpol tidak menugaskan kader untuk menjadi menteri demi mencari uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketua Umum Partai Gerindra ini mengaku sudah memanggil sejumlah ketua umum parpol untuk berbicara mengenai penunjukkan menteri.

Saat itu, dirinya secara terbuka memberikan peringatan keras kepada ketum parpol tersebut.

"Saya terang-terangan, saya katakan semua ketum, semua perwakilan, saya katakan saudara-saudara jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN dan APBD," ungkapnya, Kamis.

Prabowo mengingatkan perkembangan teknologi sudah jauh berubah dibandingkan yang dahulu. 

Saat ini, semua sudah serba digital sehingga siapa pun bisa melihat jika ada penyelewengan.

"Zamannya sekarang susah, ini zaman digital, ini zaman tekno, ini zaman pengamatan sangat cepat, jangan coba-coba," tuturnya.

Jalani Fit and Proper Test

Kemudian, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan Prabowo Subianto akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap seluruh calon menteri.

"Ya, yang pertama tentunya diminta biodata, kemudian profiling, lalu kemudian finalisasi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2024). 

Menurutnya, uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon menteri bakal dilakukan Prabowo sebelum masuk ke dalam tahap finalisasi.

"Nanti akan ada semacam fit and proper, walaupun sudah dilakukan oleh tim, tetapi akan langsung oleh Pak Prabowo untuk dilakukan sesi tatap muka, kemudian dalam tahap finalisasi," ujarnya.

Ia juga sempat buka suara mengenai pesan Prabowo supaya calon menterinya tak mencari uang dari APBN dan APBD.

Ia mengatakan, pernyataan itu disampaikan Prabowo adalah kilas balik terhadap beberapa kasus-kasus sebelumnya.

"Sehingga berkaca dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi secara spesifik dalam rangka juga komitmen Pak Prabowo terhadap penghematan dan pemberantasan korupsi itu juga saling mengingatkan agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi," jelas Dasco.

Apalagi, kata Dasco, para menteri yang akan membantu Prabowo di kabinetnya nanti ada dari unsur partai politik. 

Sekitar 46 Kementerian

Sufmi Dasco Ahmad juga berujar, kabinet Prabowo-Gibran akan berjumlah sekitar 46 kementerian.

Akan tetapi, jumlah tersebut masih akan kembali dikalkulasi dan difinalisasi.

Hal itu disampaikan Dasco saat ditanya mengenai kebenaran jumlah 46 pos kementerian.

"Jadi begini saya nanti baru masih mau menghitung finalisasinya jumlahnya berapa."

"Tetapi saya waktu kemudian jumlahnya ada, pas sekitar-sekitar itu (46 kementerian)," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Ia berujar, penyusunan nomenklatur kementerian diharapkan bisa mengoptimalkan pemerintahan Prabowo nanti.

Adapun sejumlah kementerian dipecah supaya peran dan fungsinya bisa dioptimalkan.

"Saya mendapatkan info bahwa kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian sebaik-baiknya kemudian bermanfaat buat rakyat," kata Dasco.

Dengan jumlah susunan kementerian/lembaga itu nantinya janji-janji kampanye Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 diharapkan dapat terealisasi. 

"Sekaligus kemudian berfokus pada kampanye dari Pak Prabowo, yaitu Hasta Cita dan 17 Program Aksi yang kemudian akan diimplementasikan kepada kementerian-kementerian, baik yang existing maupun kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru," ucapnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com