Ekonom Ungkap Penyebab Sulsel Deflasi 5 Bulan Beruntun: Daya Beli Lemah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengamat Ekonomi dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Marsuki DEA menilai bahwa deflasi 5 bulan beruntun Sulawesi Selatan (Sulsel) merupakan keadaan anomali atau hal yang tidak biasa.

Diketahui, Sulsel mengalami deflasi bulan ke bulan atau mtm sebesar 0,09 persen pada September 2024.

Ini merupakan deflasi berturut-turut dalam lima bulan terakhir.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel mencatat pada Mei 2024, Sulsel deflasi 0,10 persen mtm.

Kemudian berlanjut pada Juni 0,26 persen mtm, Juli 0,18 persen mtm, dan Agustus 0,04 persen mtm.

Menurut Prof Marsuki, salah satu penyebab Sulsel mengalami deflasi beruntun selama 5 bulan karena lemahnya daya beli masyarakat.

“Ini disebabkan karena lemahnya daya beli masyarakat akibat banyak sektor ekonomi utama mengalami pelemahan produktivitas, sehingga terjadi PHK yang membuat masyarakat kebanyakan mengalami penurunan pendapatan yang berdampak pada lemahnya permintaan mereka di pasar  terhadap beberapa produk utama,” jelas Prof Marsuki, saat dihubungi Tribun-Timur.com, Selasa (1/10/2024).

Prof Marsuki menilai, faktor lainnya, ada pelaku ekonomi yang menahan belanja akibat kekhawatiran tentang tren perekonomian dan sosial yang dianggap akan kurang kondusif. 

Jika kondisi ini terus berlangsung, kata dia, maka akan berdampak semakin beratnya bagi tren perkembangan kegiatan ekonomi dan bisnis secara umum.

Hal ini disebabkan kurang menjanjikannya kegiatan produktif masyarakat. 

Sehingga, akan terjadi kelesuan ekonomi yang berimbas semakin besarnya jumlah PHK dan meningkatnya tingkat kemiskinan. 

Kondisi ini pun dinilai akan menekan pertumbuhan ekonomi secara gradual. 

Oleh karenanya, Prof Marsuki meminta pemerintah untuk menjaga agar situasi saat ini tidak berkepanjangan dan semakin memburuk dengen mengeluarkan beberapa kebijakan.

Salah satunya diperlukannya kebijakan kemudahan akses pembiayaan, kemudahan aspek perpajakan dan perizinan. 

Selain itu, diperlukan kebijakan tidak ada kenaikan harga-harga komoditas strategis, seperti BBM, listrik, dan air, termasuk keringanan pajak dan tidak ada beban pungutan lain yang memberatkan. 

“Tetap perlu adanya Bansos yang transparan dan bertanggung jawab terutama pada kelompok masyarakat kebanyakan yang paling menderita. Kemudian melakukan distribusi dan operasi pasar yang luas di tempat-tempat masyarakat kebanyakan berada,” jelas Prof Marsuki