Nasib 2 Perwira Polda Sulsel Usai Hadiri Deklarasi Calon Bupati Bone, Tinggalkan Tugas Tanpa Izin

TRIBUN-TIMUR.COM - Dua oknum perwira Polda Sulawesi Selatan, dicopot dari jabatannya setelah hadiri deklarasi calon bupati di Kabupaten Bone.

Hal itu ditegaskan, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulsel, Kombes Pol Zulham Efendi saat ditemui, Kamis (19/9/2024) sore.

Menurutnya, dua oknum perwira yang sebelumnya bertugas di direktorat di Makassar, telah dimutasi ke bagian Pelayanan markas (Yanma).

Tujuannya, untuk memudahkan proses pemeriksaan keduanya oleh Bidang Propam.

"Sementara kebijakan, yang bersangkutan dimutasikan ke tempat yang lebih memudahkan kita melakukan pemeriksaan," ujar Kombes Pol Zulham Efendi.

Selain itu, lanjut Zulham, selain diduga terlibat aktif dalam deklarasi calon bupati, dua oknum perwira itu, juga meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan.

Sebab, saat diduga menghadiri acara deklarasi calon bupati di Bone, kedua keluar daerah tanpa sepengetahuan atasan.

"Dia ke daerah tanpa sepengetahuan pimpinan tidak ada izin juga tidak surat perintah juga," ungkap Zulham.

"Dan perjalanan kurang lebih 6 jam  artinya tidak ada kaitan dengan  tugas dan hadir dalam deklarasi salah satu calon, itu pelanggaran," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Dua oknum polisi di jajaran Polda Sulawesi Selatan, terancam mendapatkan sanksi akibat dugaan pelanggaran netralitas Polri dalam Pilkada serentak 2024.

Hal itu dibeberkan Kapolda Sulsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi saat menjadi narasumber dalam Diskusi Forum Dosen di kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selasa (17/9/2024) sore.

Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, mengatakan, dua oknum polisi itu berpangkat perwira.

Kedua disebut terlibat dalam deklarasi calon bupati yang ada di Kabupaten Bone.

"Ada dua kasus terkait dengan masalah pemilu atau pilkada yaitu saat deklarasi salah satu pasangan calon bupati di Kabupaten Bone," kata Irjen Pol Andi Rian.

"Jadi sekarang ini, ada dua personil perwira Polri yang diduga terlibat aktif dan hadir di pendaftaran calon bupati," sambungnya.

Dugaan pelanggaran terkait netralitas itu, kata Andi Rian, saat ini sementara ditindaklanjuti oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulsel.

"Jadi sekarang ini dua orang perwira tersebut sedang dalam proses penanganan pelanggaran oleh Bid Propam Polda Sulsel," ungkapnya.

Jika terbukti, lanjut jebolan Akpol 1991 ini, maka sanksi etik atau disiplin akan menanti kedua oknum polisi tersebut.

"Saya belum bisa menjelaskan detail karena sekarang masih dalam proses pemeriksaan oleh Propam. Namun, jika terbukti maka akan ada sanksi yang dikenakan, baik itu sanksi disiplin ataupun sanksi etik," tegasnya.

7.656 personel siaga

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, menyiagakan 7.656 personel dalam mengawal jalannya tahapan kampanye Pilkada serentak 2024.

Ribuan personel itu, terdiri dari 2.260 personel Polda Sulsel dan 5396 personel Polres jajaran.

"Tapi secara keseluruhan, kita menyiapkan 2/3 dari total kekuatan," kata Kapolda Sulsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi saat menjadi narasumber dalam Talkshow Pilkada di kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Makassar, Selasa (17/9/2024) sore.

"Jadi kalau keseluruhan personel Polda Sulsel 18 ribu sekian, maka kita siapkan 14-15 ribu personel. Tapi tidak secara keseluruhan kita kerahkan," sambungnya.

Andi Rian menjelaskan, menurut analisa indeks kerawanan pemilu oleh Bawaslu, Sulsel memang menempati posisi kelima daerah rawan.

Namun, saat Pilpres dan Pileg lalu, Sulsel berada di urutan kedua daerah teraman dalam penyelenggaraan Pemilu.

Olehnya itu, pada Pilkada serentak ini, dirinya menegaskan agar berupaya maksimal dalam menjaga kondusivitas pesta demokrasi baik Pilgub maupun Pilbup dan Pilwali.

Secara rinci, mantan Dirtipidum Mabes Polri ini, telah mendeteksi, puncak kerawanan Pilkada di Sulsel, tidak terjadi pada saat pencoblosan.

Melainkan, saat tahapan kampanye yang akan berlangsung pada 25 September-23 November 2024.

"Menurut pemetaan terbaru, yang paling rawan di Sulsel ini tahapan kampanye, kita justru terawan nomor satu. Tentu ini hal yang tidak baik," kata Irjen Pol Andi Rian.

Meski demikian, jebolan Akpol 1991 ini optimis pelaksanaan kampanye akan berjalan kondusif.

"Saya selalu dimana-mana menyampaikan bahwa insyaAllah Sulawesi Selatan ini akan aman dan nyaman," jelasnya.

Sementara pada tahapan pencoblosan lanjut Andi Rian, Sulsel menempati urutan 21 dari 34 provinsi yang berpotensi rawan.

"Jadi eskalasinya berbeda," tegas mantan Kapolda Kalimantan Selatan ini.

Untuk menjaga kondusifitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), jenderal bintang dua ini telah menyiapkan personel pengamanan.

"Personel untuk Pam TPS berdasarkan klasifikasi kerawanan TPS, yaitu 2 personel bagi 1 TPS sangat rawan, 2 Pers bagi 2 TPS rawan dan 2 Pers bagi 4 atau 6 atau 8 TPS kurang rawan," jelasnya.

Sementara untuk pengamanan di masing-masing kantor KPU dan Bawaslu lanjut Andi Rian, masing-masing dijaga 20 personel.

Diketahui, Diskusi Forum Dosen kali ini, juga menghadirkan Ketua KPU Sulsel Hasbullah dan Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli.

Selain itu, diskusi yang dipandu Ketua Forum Dosen Makassar Prof Adi Suryadi Culla juga dihadiri empat ketua organisasi wartawan di Sulsel.

Mereka adalah Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar Didit Hariyadi, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulsel, Andi Muhammad Sardi.

Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Makassar Iqbal Lubis, dan Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (Amsi) Sulsel Hajriana Ashadi.(*)