Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Sosok Jenderal Sutarman & Badrodin Haiti 2 Jenderal Bintang 4 pada 2015 Lalu, 1 Orang Dicopot Jokowi

Jokowi kemudian mempromosikan Wakapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Badrodin Haiti menjadi Kapolri.

Editor: Ansar
Kolase Tribun-timur.com
Namun pada 2015, Polri memiliki dua jenderal bintang empat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Jenderal Sutarman dari jabatannya sebagai Kapolri. Jokowi kemudian mempromosikan Wakapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Badrodin Haiti menjadi Kapolri. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Fenomena dua jenderal bintang empat aktif di pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pernah muncul pada 2015-2016. 

Jenderal bintang empat adalah pangkat khusus Kapolri.

Namun pada 2015, Polri memiliki dua jenderal bintang empat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Jenderal Sutarman dari jabatannya sebagai Kapolri.

Padahal masa pensiun Sutarman masih tersisa sembilan bulan lagi, kala itu.

Jokowi kemudian mempromosikan Wakapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Badrodin Haiti menjadi Kapolri.

Sehingga pangkat Badrodin Haiti naik menjadi jenderal. 

Peristiwa serupa kembali terjadi pada 2016 ketika Jokowi melantik Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri dan Jenderal Budi Gunawan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Lantas, bagaimana bisa muncul dua jenderal bintang empat di tubuh Polri pada 2015-2016?

Sutarman dicopot Jokowi

Kemunculan dua jenderal bintang empat di era Jokowi berawal ketika Sutarman diberhentikan sebagai Kapolri pada Jumat (16/1/2015). 

Dilansir dari laman Sekretariat Kabinet, Jumat, Jokowi langsung menunjuk Badrodin Haiti yang pada saat itu menjabat sebagai Wakapolri menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri.

 Jokowi selanjutnya mengusulkan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Sutarman.

Namun, pencalonan Budi Gunawan menuai polemik karena ia tersandung skandal rekening gendut jenderal Polri dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 Jokowi akhirnya membatalkan rencana untuk melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri setelah melihat proses hukum Budi Gunawan.

Sebagai gantinya, mantan Wali Kota Solo tersebut mengusulkan nama Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri ke DPR.

Haiti baru menjabat sebagai Kapolri definitif setelah dilantik oleh Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Jumat (17/4/2015).

Posisi Wakapolri kemudian diisi oleh Budi Gunawan.

Ketika masih menjabat sebagai Plt Kapolri, Badrodin sempat menyinggung status Sutarman di Polri karena ia merupakan jenderal bintang empat yang tidak memiliki jabatan.

Alumnus terbaik Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1982 tersebut menuturkan, Polri akan melakukan koordinasi terkait posisi Sutarman di Korps Bhayangkara.

“Sekarang Pak Sutarman tidak ada jabatan, kita minta perlu konsultasi, perlu ada koordinasi, dan akan bertemu beliau," katanya dilansir dari Kompas.com, Senin (19/1/2015).

Selain karena pangkat Sutarman, isu Matahari kembar berembus di Polri karena Budi Gunawan yang batal menjadi Kapolri dinilai memiliki posisi dominan ketimbang Badrodin.

Namun, hal tersebut dibantah oleh Badrodin. Ia menegaskan, komando Polri ada di tangannya.

Badrodin Haiti menyelesaikan tugasnya sebagai Kapolri hingga Tito Karnavian dilantik menjadi Tribrata 1 pada Rabu (13/7/2016).

Sementara Sutarman sudah pensiun dari Polri pada Oktober 2015. 

Tito Karnavian dan Budi Gunawan sama-sama jenderal Setelah Sutarman pensiun dan Badrodin Haiti tak lagi menjabat sebagai Kapolri, fenomena "Matahari kembar" di tubuh Polri berakhir.

Namun, hal itu tidak berlangsung lama karena beberapa bulan setelahnya, Jokowi melantik Wakapolri Budi Gunawan menjadi Kepala BIN.

Pelantikan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN digelar di Istana Negara, Jakarta pada Jumat (9/9/2016).

Budi Gunawan secara otomatis mendapat kenaikan pangkat dari komjen menjadi jenderal yang setara dengan Tito.

Dari sinilah isu Matahari kembar Polri kembali muncul.

Di sisi lain, pelantikan tersebut juga menimbulkan beberapa pertanyaan karena prosesinya yang terkesan mendadak.

Munculnya dua jenderal bintang empat di tubuh Polri setelah Budi Gunawan dilantik direspons oleh Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar.

 Ia menjelaskan, kenaikan pangkat dari komjen menjadi jenderal yang didapat oleh Budi Gunawan merupakan hal yang lazim karena eks ajudan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ini masih aktif di kepolisian.

“Tidak maslah dengan itu,” kata Boy dikutip dari Kompas.com, Sabtu (110/9/2016).

Boy menilai, kemunculan dua jenderal bintang empat di Polri bukanlah masalah karena keduanya berbeda institusi.

Ia menjelaskan, Budi yang merupakan lulusan Akpol 1983 memimpin BIN, sementara Tito sebagai lulusan Akpol 1987 menjadi pucuk pimpinan di Polri.

Profil Jenderal Sutarman

Sutarman merupakan pria kelahiran Weru, Sukoharjo, Jawa Tengah, 5 Oktober 1957.

Selepas tamat sekolah STM, Sutarman melanjutkan sekolah ke Akademi Kepolisian dan lulus pada 1981 dan  memulai kariernya di institusi Polri pada tahun 1982,

Sutarman diketahui menjabat Kapolri dari 25 Oktober 2013 sampai 16 Januari 2015.

Setelah Pilpres 2014, Sutarman diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Jokowi.

Saat itu Jokowi mengajukan nama Budi Gunawan untuk menjadi penerus Sutarman.

Namun, pengajuan nama Budi Gunawan mengundang polemik hingga akhirnnya diangkat Badrodi Haiti yang saat itu menjabat Wakapolri menjadi Plt Kapolri hingga akhirnya dilantik Jokowi menjadi Kapolri definitif.

Dilansir dari kompas.com, setelah tidak lagi menjabat sebagai Kapolri, Jenderal Purnawirawan Sutarman sempat ditawari Presiden Joko Widodo menjadi duta besar atau komisaris badan usaha milik negara.

namun, saat itu Sutarman memilih untuk kembali menjadi masyarakat biasa.

"Saya terima kasih sudah ditawarkan itu. Saya bekerja di pemerintahan hampir 34 tahun."

"Sisa hidup saya akan saya gunakan untuk membantu rakyat yang masih membutuhkan," ujar Sutarman di Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2015) siang.

Sutarman menegaskan tidak akan terjun lagi ke pemerintahan atau dunia politik.

Ia ingin pulang kampung ke Sukoharjo, Jawa Tengah.

Selain bergerak di bidang sosial, Sutarman pun akan melanjutkan kerja ayahnya, yakni bertani.

"Dengan bertani, saya ikut membantu program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan."

"Saya akan habiskan sisa hidup saya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan, butuh sentuhan lembut tangan-tangan kita."

"Saya akan gunakan tangan saya untuk itu," ujar dia.

Karier di kepolisian

Sutarman selama berkarir di dunia kepolisian pernah menempati berbagai jabatan strategis.

Jenderal Namratus panggilannya, merupakan jebolan Akpol 1981.

Setelah lulus dari Akademi Kepolisian, Sutarman menjadi Kepala Staf Lalu Lintas Kepolisian Restor Bandung.

Selanjutnya Sutarman diangkat menjadi Kepala Kepolisian Sektor Dayeuh, Bandung.

Pada 2000, Sutarman menjabat sebagai Ajudan Presiden Abdurrahman Wahid.

Karier Sutarman di kepolisian semakin melejit.

Dalam waktu lima tahun, Sutarman menjabat sebagai Kapolda Kepulauan Riau, Kapolda Jawa Barat, hingga Koplda Metro Jaya.

Setelah menjadi Kapolda Metro Jaya, Sutarman ditarik ke Mabes Polri dan dilantik menjadi Kabareskrim.

Saat masih menjabat sebagai Kabareskrim, pernah terjadi insiden polisi mengepung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) saat terjadi kasus petinggi Mabes Polri yang ditangani KPK.

Sutarman diangkat sebagai Kapolri pada 2013 menggantikan Jenderal Timur Pradopo.

Komisaris Jenderal Sutarman resmi menggantikan Jenderal (Pol) Timur Pradopo setelah dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, pada 25 Oktober 2013.

Sutarman merupakan calon tunggal yang diusulkan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat itu. 

Profil Badrodin Haiti

Jenderal Polisi (Purn) Badrodin Haiti adalah purnawirawan Polri kelahiran Paleran, Umbulsari, Jember, Jawa Timur, 24 Juli 1958.

Badrodin meraih jabatan tertinggi di Polri pada 17 April 2015, ketika ia dilantik menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Sutarman.

Sebelumnya, Badrodin mengemban tugas sebagai Wakil Kapolri.

Selama berkarier di kepolisian, Jenderal Polisi (Purn) Badrodin Haiti yang lulus dari Akpol 1982 ini tercatat pernah empat kali menjadi Kapolda.

Peraih Adhi Makayasa ini menjadi Kapolda Banten (2004), Kapolda Sulteng (2006), Kapolda Sumut (2009-2010), dan Kapolda Jatim (2010-2011).

Sebelum menjabat Kapolda di beberapa wilayah, Badrodin juga pernah bertugas di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

 Dia menduduki berbagai posisi antara lain:

Kasubro Ops Polres Metro Depok Polda Metro Jaya (1983)

Kapolsek Pancoran Mas (1983)

Kabin Info PPKO Polda Metro Jaya (1984)

Kasat Serse Polres Metro Bekasi (1990)

Kapolsek Metro Sawah Besar (1993)

Kasat Serse Polres Metro Jakarta Barat (1994)

Wakapolres Metro Jakarta Timur (1995).

Pamen Mabes Polri (1997)

Paban Madya Dukminops Paban II/Ops Sops Polri (1998)

Kapolres Probolinggo Polwil Malang Polda Jatim (1999)

Kapoltabes Medan Polda Sumut (2000)

Dirreskrim Polda Jatim (2003)

Kapolwiltabes Semarang Polda Jateng (2004)

Kapolda Banten (2004)

Seslem Lemdiklat Polri (2005)

Kapolda Sulteng (2006)

Dir I/Kamtrannas Bareskrim Polri (2008–2009)

Kapolda Sumut (2009–2010)

Kadivkum Polri (2010)

Kapolda Jatim (2010–2011)

Asops Kapolri (2011–2013)

Kabaharkam Polri (2013–2014)

Wakapolri (2014–2015)

Kapolri (2015–2016)

Badrodin menjabat sebagai Wakapolri sejak Maret 2014 menggantikan Komjen Oegroseno yang pensiun.

Ayah dua anak ini memiliki rekam jejak yang panjang di kepolisian. Sebelum mengemban tugas sebagai Wakapolri, Badrodin adalah Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam).

Perjalannya di Korps Bhayangkara dimulai di Polda Metro Jaya sebagai Komandan Peleton Sabhara Dit Samapta pada 1982.

Pria berusia 56 tahun ini kemudian mengecap pengalaman mulai dari Kapolsek Pancoran Mas, Kapolsek Metro Sawah Besar, Kasat Serse Polres Metro Jakarta Barat hingga Wakapolres Metro Jakarta Timur.

 Kariernya terus menanjak hingga pada tahun 2004 silam Badrodin menduduki posisi Kapolda Banten.

Ia juga pernah menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah dan Kapolda Sumatera Utara.

Pada tahun 2010, Badrodin diangkat menjadi Kepala Divisi Hukum Polri.

Di tahun yang sama, dia disebut sebagai satu dari 17 perwira tinggi yang diduga memiliki rekening gendut oleh ICW. Namun Badrodin sudah membantah dan menegaskan dirinya clear.

Pada 16 Januari 2015 malam, Badrodin ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi pelaksana tugas (Plt.) Kapolri menggantikan Sutarman yang resmi diberhentikan dan selagi menunggu pelantikan Budi Gunawan yang dijadikan tersangka oleh Ketua KPK Abraham Samad.

Pada 18 Februari 2015, ia akhirnya resmi diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Budi Gunawan yang telah menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Pada 17 April 2015 Badrodin akhirnya resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Kapolri definitif setelah sehari sebelumnya DPR menyetujui pencalonannya sebagai Kapolri.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved