Reaksi PDIP Usai Yasonna Laoly dan Arifin Tasrif Dicopot Jokowi, Siap Kawal Presiden hingga Oktober

TRIBUN-TIMUR.COM - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal reshuffle kabinet. 

Tanggapan reshuffle kabinet Ketua DPP PDIP Said Abdullah.

Hari ini Jokowi mengganti dua menteri yang diajukan PDI-P.

Dua kader Jokowi itu yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Istana Negara, Senin (19/8/2024). 

Said mengatakan, pertama, pihaknya menghormati presiden melakukan penggantian menteri karena Indonesia menganut sistem presidensial. 

 “Artinya, presiden memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri atau pejabat setingkat menteri. Itu hak prerogatif yang diberikan konstitusi kepada presiden,” katanya dalam siaran pers, Senin (19/8/2024).

Kedua, kata Said, semua kader PDI-P yang sekarang menjabat sebagai menteri diwakafkan untuk kebaikan dan optimalnya jalannya pemerintahan.

“Jadi, kalau Presiden Jokowi memandang perlu ada evaluasi atau kebutuhan lainnya sehingga sejumlah kader PDI-P diberhentikan, ya, kami hormati itu,” ujarnya.

Said menegaskan, PDI-P tidak mungkin kami meratapi penggantian menteri karena hal tersebut merupakan mekanisme tata negara.

 “Apalagi, kami akan mengawal pemerintahan ini sampai berakhir pada Oktober sesuai amanat kongres,” ungkapnya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu mengatakan, pihaknya menjunjung tinggi keputusan kongres tersebut sebagai bagian dari ketaatan pada konstitusi PDI-P.

Selain itu, per Oktober 2024, tampuk pemerintahan akan berganti ke presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketiga, kata Said, PDI-P Saat ini lebih berfokus tentang pemenangan pemilihan kepala daerah (pilkada).

 “Sebab, pilkada serentak ini memiliki makna penting sebagai bentuk pengabdian kader-kader PDI-P untuk mendapatkan kepercayaan rakyat,” jelasnya.

Said menyebutkan, jalannya pemerintahan di daerah akan berdampak pada maju mundurnya daerah.

 “Apalagi, pilkada digelar serentak, sehingga kami harus memikirkan strategi terbaik untuk menyukseskan calon-calon yang kami usung dan dukung,” ungkapnya.