Muhaimin Iskandar Tegaskan NU-PKB tak Ada Hubungan Organisasi 

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA- Ketegangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bermula dari pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Haji 2024 atau Pansus Haji oleh DPR.

Penggagas panitia khusus ini satu di antaranya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang juga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

Sementara pelaksanaan haji menjadi kewenangan Kementerian Agama yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, adik dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Kedua kubu saling serang, PBNU memandang pembentukan pansus haji sebagai bentuk politisasi sedangkan PKB menilai hal ini untuk arah perbaikan.

Baik PBNU dan PKB masing-masing memberikan pembelaan, kedua belah pihak juga tidak kunjung mau dimediasi.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan dirinya sepakat dengan ulama sesepuh Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Daarul Rahman, KH Syukron Ma'mun.

Hal itu disampaikan usai pertemuan yang dilakukan di Ponpes Daarul Rahman, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Cak Imin menyatakan adanya kesepakatan di antara keduanya.

"Pertemuan ini saya juga melaporkan soal PKB - NU. Saya tegaskan dan beliau (Syukron Ma'mun) setuju NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi dan juga historis," katanya, Kamis (15/8/2024).

Karena tidak adanya hubungan organisasi tersebut, Cak Imin menegaskan sejatinya tidak ada urusan antara PKB dan PBNU mengurusi organisasi yang lain.

Menurutnya, persoalan PKB dapat diselesaikan oleh internal PKB dan PBNU tidak berhak untuk mengurusi urusan PKB.

"Sehingga tidak boleh NU ikut-ikut campur tangan karena kita dilindungi konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas," kata dia.

Wakil Ketua DPR RI itu meminta agar seluruh pihak termasuk yang di PBNU untuk menghormati konstitusi.

Pasalnya, kedua organisasi itu memiliki konstitusi masing-masing untuk mengatur internal organisasi masing-masing.

"Konstitusi ada dua, konstitusi UU Ormas dan konstitusi parpol. Kedua konstitusi AD/ART masing-masing. Kami punya AD/ART, anda punya AD/ART Mari kita saling hormati dan menghargai," imbuhnya.

Tokoh sekaligus sesepuh Nahdlatul Ulama (NU) KH Syukron Ma'mun, memberikan amanah kepada Muhaimin Iskandar soal konflik yang tengah terjadi.

Dia meminta agar Cak Imin turut bisa memberikan jalan keluar perundingan islah antara PBNU dengan PKB.

"Saya tadi kepada Gus Muhaimin itu tolong carikan jalan islah supaya tidak terus menerus begini ya Islah itu saya bilang sama gus Muhaimin," kata Syukron Ma'mun.

Kata dia, Cak Imin bersama PKB harus bersedia untuk berbicara kepada PBNU agar bisa mengetahui apa yang dinilai oleh PBNU menyeleweng.

Pasalnya, sejauh ini kata Syukron, PBNU selalu menganggap PKB menyeleweng namun tidak diketahui apa yang menjadi dasarnya.

"Tolong sampean (Cak Imin) kalau dikatakan oleh PBNU menyeleweng tunjukkan penyelewengan saya dan saya akan kembali kepada jalannya NU kalau betul betul saya menyeleweng," ujar dia.

Jika nantinya PBNU sudah memberikan alasan penyelewengan yang dimaksud, menurut Syukron Ma'mun jajaran PKB harus mematuhi dan mengikuti apa yang menjadi arahan dari PBNU.

Secara biologis, PBNU merupakan murni orang tua dari PKB.

"Kami akan kembali ke jalan yang lurus sesuai petunjuk NU, tapi tidak mencampuri, tidak mencampuri urusan PKB, memberi petunjuk kepada PKB, dan saya harapkan PKB taat kepada pengarahan PBNU, tanpa PBNU mencampuri urusan PKB, PKB tidak mencampuri urusan PBNU, PKB harus siap menerima petunjuk dari NU. Itu saya nasihatkan," tandas dia.

Perhatian Presiden

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau yang karib disapa Gus Yahya pada Rabu (14/8/2024) malam menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta.

Pertemuan tersebut turut membahas konflik yang terjadi antara PBNU dengan PKB.

"Ya tadi disinggung sedikit beliau bertanya lah ya, ini ada apa, dan kami jelaskan. Kami jelaskan semuanya," kata Gus Yahya.

Setelah mendapatkan penjelasan, Jokowi kata Gus Yahya bisa memahami dan menerima dengan baik. 

Jokowi, disebut Gus Yahya, tak memberikan solusi terkait permasalahan PBNU dan PKB karena merupakan ranah kedua organisasi atau partai.

"Ya itu kan nanti urusan kami sendiri solusinya," katanya.

Meskipun demikian, Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan tersebut. 

Kepala negara tidak memihak siapapun dalam konflik antara PBNU dengan PKB.

"Ya kan sudah saya bilang tadi, ndak ada. memang disinggung, tapi ya kami jelaskan saja karena beliau belum perhatikan juga lah ada masalah seperti ini, beliau perhatikan. Ya kami jelaskan apa yang terjadi, beliau bisa memahami, menerima dengan baik," katanya.

Selain itu Yahya mengatakan bahwa tujuan utama dirinya bertemu Presiden adalah untuk membahas soal kerja sama antara PBNU dan pemerintah. 

Terlebih selama ini pemerintah telah banyak membantu PBNU.

"Kami berharap bahwa nanti walaupun sudah tidak berjabat sebagai Presiden, masih tetap bisa dilanjutkan kerja sama antara kami dengan Pak Jokowi pribadi," paparnya. (Tribun Network/Reynas Abdila)