VIDEO: Jusuf Kalla Sebut tak Ada Kemanusiaan Tanpa Perdamaian

TRIBUN-TIMUR.COM - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla menyatakan, saat ini 60 persen konflik di dunia terjadi di negara-negara berpenduduk muslim.

JK menyampaikan hal ini dalam Konferensi Internasional tentang Pemikiran dan Peradaban Islam di Universitas Sultan Azlan Shah, Kota Ipoh, Negara Bagian Perak, Malaysia, Senin (29/7/2024).

Selain delegasi dari berbagai negara, acara tersebut juga dihadiri oleh Sultan Perak - Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dan Perdana Menteri Malaysia, Dato Seri Anwar Ibrahim.

JK mengatakan tidak ada kemanusiaan tanpa perdamaian.

Oleh karena itu, ikhtiar kita semua seharusnya membantu agar perdamaian tersebut terjadi di mana pun.

Perdamaian adalah hulu dari kemanusiaan, toleransi, dan kebebasan.

Akar persoalan konflik dan kekerasan yang terjadi di negara-negara muslim adalah ketimpangan, ideologi (kekhalifahan dan negara Islam atau bukan), dan kemelaratan.

Ketiganya datang bersamaan. Akibatnya, konflik dan kekerasan mudah sekali tersulut.

Khusus konflik agama, pihak-pihak yang berkonflik selalu tersulut dan terprovokasi karena cara pandang yang salah, yakni membunuh lawan yang berbeda agama berarti jalan mulus masuk surga.

Dalam konteks ini, surga dijadikan barang dagangan untuk saling membunuh.

Lebih lanjut, JK menceritakan pengalaman empirisnya ketika menyelesaikan konflik di Poso dan Maluku.

Jusuf Kalla menyampaikan kepada pihak Kristen maupun Islam yang terlibat konflik, "Kalian semua tidak bakal masuk surga, tapi masuk neraka. Tidak ada agama yang menganjurkan saling bunuh.”

Menurut JK, menyelesaikan konflik harus mengutamakan pelurusan cara berpikir dan kegagalan paham. Yang terjadi di Poso dan Maluku bukan persoalan konflik karena perbedaan agama, tetapi persoalan politik.

Berbeda dengan di Poso dan Maluku, konflik di Aceh terjadi karena ketidakadilan.

Aceh kaya minyak bumi dan gas alam saat itu, tetapi yang diterima sebagai pemasukan daerah sangat sedikit.

Oleh karena itu, JK menjelaskan bahwa salah satu poin menyelesaikan konflik di Aceh adalah dengan mengembalikan 70 persen pendapatan minyak bumi dan gas alam ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (*)