Profil dan Sosok Fitroh Rohcayanto Calon Pimpinan KPK, Pernah Dipaksa Seret Anies Dalam Formula E

Padahal, lembaga anti rasuah itu sedang menjalankan tugasnya untuk mengungkap dan menghukum pelaku dugaan korupsi Formula E.

Mahfud MD pun menegaskan bahwa tidak ada upaya penjegalan yang dilakukan pemerintah maupun KPK.

Siapapun yang ingin maju dan dipilih oleh rakyat adalah hak politiknya, namun hukum juga harus dipertanggung jawabkan.

"Memang sih kadang kala isu politiknya macam-macam. Kalau partai ini semuanya menjadi pasien KPK lah. Tetapi tidak ada kita minta melapor ke presiden ini harus dijegal, tidak ada sama sekali. Itu tafsiran publik saja. Nyatanya tidak apa-apa," ujarnya.

Mahfud menegaskan urusan penegakan hukum tidak boleh dicampur aduk dengan urusan politik.

"Cuma yang saya tegaskan ke KPK. Satu, KPK, kalau anda mau menindak ketua partai, menteri atau siapapun jangan pertimbangan politik, kalah hukum, hukum," kata Mahfud.

“Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik tidak usah tanya ke pemerintah. Itu kata saya kepada KPK,” kata Mahfud. 

Rekam jejak

Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto memutuskan kembali ke Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah mengabdi selama 11 tahun lebih.

Keputusan kembali ke instansi asal merupakan keinginan Fitroh sendiri. 

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan kembalinya Fitroh ke Kejagung tidak ada kaitannya dengan penanganan perkara termasuk Formula E. Simak sepak terjang Fitroh Rohcahyanto berikut ini.

Profil

Fitroh Rohcahyanto merupakan pria kelahiran Jepara yang menyelesaikan pendidikan SMP di SMPN 6 Pati pada tahun 1987.

Ia kemudian melanjutkan di SMAN 1 Tayu dan lulus tahun 1990.

Fitroh lalu mendapat gelar sarjana di Untag Semarang.

Pada tahun 2018 lalu, Fitroh meyandang predikat wisudawan terbaik S3 Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga dengan IPK 3,83.

Perjuangan Fitroh meraih gelar itu tidaklah mudah, apalagi ia tinggal di Jakarta.

Fitroh kemudian dilantik sebagai direktur penuntutan KPK pada 16 September 2019.

Ia adalah jaksa fungsional pada KPK. 

Sepak terjang Fitroh dalam penuntutan perkara korupsi sudah malang melintang.

Sejumlah kasus korupsi yang menyita perhatian publik dikawal Fitroh di persidangan.

Tercatat Fitroh pernah menjadi tim jaksa KPK dalam kasus korupsi suap proyek yang menjerat Bupati Mandailing Natal, Hidayat Batubara pada tahun 2013.

Ketika itu Fitroh bersama tim jaksa KPK menuntut Hidayat Batubara hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta.

Selain itu Fitroh juga pernah masuk dalam tim jaksa KPK dalam kasus  korupsi proyek pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat.

Salah satu tersangka dalam kasus itu adalah Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng.

Jejak penuntutan Fitroh pun terdapat dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

Pada 2018, Fitroh tergabung dalam tim jaksa KPK menuntut eks pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi atas dugaan perintangan penyidikan. (*)