Viral Anak Kapolda NTT Masuk Akpol 2024, Jenderal Bugis Cerita Pernah Tak Luluskan Putranya

TRIBUN-TIMUR.COM -- Viral video Jenderal Bugis Andi Syahriful Taufik membahas calo dalam penerimaan taruna Akademi Kepolisian.

Video Brigadir Jenderal Andi Syahriful Taufik viral di media sosial Instagram dan Youtube.

Brigjen Andi Syahriful Taufik bercerita pernah tidak meluluskan anak kandungnya sendiri dalam seleksi pendaftaran calon taruna Akpol.

Padahal saat itu Brigjen Andi Syahriful Taufik menjabat Karo SDM Polda Banten.

Meski punya kuasa dalam penerimaan calon taruna Akpol, Brigjen Andi Syahriful Taufik memilih tidak meluluskan putranya sendiri.

Hal itu diceritakan Brigjen Andi Syahriful Taufik dalam video yang berbedar.

Andi Syahriful Taufik adalah jenderal asal Sulsel yang kini bertugas di Itwasum Polri.

Ia lulusan Akpol 1994.

Ia mengatakan, tidak ada peran calo dalam seleksi tarun Akpol, melainkan karena kemampuannya sendiri.

Baca juga: Fadil Imran Pulang Kampung Lagi ke Makassar, Persiapan Pilgub Sulsel Lawan Andi Sudirman?

Ia menceritakan pengalamannya menolak meluluskan putranya masuk Akpol.

Padahal saat itu, Andi Syahriful Taufik menjabat Karo SDM Polda Banten.

Andi Syahriful Taufik tegas tidak meluluskan putranya karena tidak memenuhi syarat.

Hal itu diceritakan Andi Syahriful Taufik dalam video pendek yang viral di Instagram dan Youtube dalam beberapa hari terakhir.

"Yang ini apa tulisannya, proses seleksi secara bersih transparan dan akuntabel," kata Brigjen Polisi Andi Syahriful Taufik dalam video yang dilihat Tribun Timur Selasa (21/5/2024).

"Jangan pernah Anda berharap masuk polisi terus ada yang bantu kamu. Gak ada bisa dek," sambung Brigjen Polisi Andi Syahriful Taufik.

Ia lalu menceritakan pengalaman Andi Syahriful Taufik tidak meluluskan putranya masuk Akpol demi menjaga integritasnya sebagai perwira Polri.

"Demi Allah saya puasa hari ini ya. Anak kandung saya boleh tanya ibu Fitri ini, anak kandung saya satu-satunya laki-laki, saya punya anak tiga, laki-laki, perempuan, perempuan," katanya.

"Anak saya laki-laki kepingin masuk Akpol saat saya karo SDM Polda Banten. Tinggi anak saya 164,5, persyaratan 165 tidak bisa (lulus) padahal saya karo SDM," kenang Andi Syahriful Taufik.

Di depan sejumlah pendaftar taruna Akpol, Andi Syahriful Taufik mengatakan tidak ada calo ataupun bayar membayar dalam seleksi taruna Akpol.

"Jika ada saudaramu, keluargamu, tetanggammu hari ini mengatakan, saya bisa lulus karena saya dibantu sama bapak itu, ibu itu membayar sekian, Demi Allah ya ingat ya kata-kata saya ini yang bersangkutan lulus karena kemampuan dirinya sendiri bukan karena dibantu tahu ndak permainan calo calo itu oknum itu," kata Andi Syahriful Taufik.

Andi Syahriful Taufik mengatakan tiga indikator dalam seleksi taruna Akpol.

"Sekarang kan cuman tiga, nilai ranking, psikolog, akademik, kesehatan jasmani," ujar Andi Syahriful Taufik.

Profil Brigjen Andi Syahriful Taufik

Kapolres Padang Sidempuan 2012-2013

Kapolres Simalungun 2013-2015

Ditarik ke SSDM Polri – 2016

Karo SDM Polda Banten 2016-2017

Karo SDM Polda Lampung 2017

Kabagrenmin SSDM Polri 2018.

Analis Kebijakan Madya Bidang Jianstra SSDM Polri 2019

Karo SDM Polda Jatim 2020

Kabagdalmutu Rorenmin Itwasum Polri 2021

Tim Was Ops Itwasum Polri 2024

Viral Timothy Abishai Silitonga Anak Kapolda NTT Lolos Masuk Akpol 2024

Sosok Timothy Abishai Silitonga putra Inspektur Jenderal Daniel Tahi Monang Silitonga Kapolda Nusa Tenggara Barat.

Nama Timothy Abishai Silitonga viral di media sosial setelah disebut lulus masuk Akademi Kepolisian atau Akpol 2024.

Tak sedikit warganet mengaitkan nama Timothy Abishai Silitonga dengan pengaruh ayahnya sebagai Kapolda NTT.

Sorotan salah satunya datang dari akun Facebook Yoyarib KannutuanMau.

Akun Facebook Yoyarib KannutuanMau mengunggah tangkapan layar percakapan salah satu orang tua pendaftar Akpol.

Dalam percakapan itu, tertera isi chat menyebut nilai rendah anak Kapolda saat pendaftaran taruna Akpol 2024.

"b pung anak matematika 100 bahasa Inggris 100, anak kapolda psikotest 64 punya sulung 70. Ada anak NTT ju yang tes renang nilai 100 snd masuk ju kasihan sekali," demikian bunyi percakapan viral yang dilihat Tribun-Timur.com Jumat (12/7/2024).

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. John Tuba Helan menyebut dugaan nepotisme pada tes calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2024 di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda) NTT perlu diusut.

Ia mengusulkan Mabes Polri membentuk tim investigasi. 

Menurut John, persoalan itu sudah menjadi sorotan publik. Seleksi itu disebut sudah menyimpang dari ketentuan.

Pengajar pada fakultas hukum Undana ini berpandangan agar kuota untuk putra-putri daerah mestinya ditetapkan dalam aturan sehingga bisa dilaksanakan oleh panitia seleksi. 

Berkaca dari masalah seperti ini, proses seleksi berlangsung terbuka sehingga siapapun, selama dia warga negara Indonesia, maka dibolehkan untuk mengikuti tes itu. 

"Menurut saya karena ini sudah menjadi sorotan maka perlu dilakukan pemeriksaan atau investigasi dari Mabes Polri. Investigasi itu bisa membuktikan bahwa itu sudah sesuai aturan atau tidak, kalau tidak sesuai maka dikenakan sanksi yang ada," ujarnya, Selasa 9 Juli 2024.

John Tuba Helan berkata, selama ini ada dugaan nepotisme yang terjadi. Sehingga investigasi dilaksanakan agar membuktikan semua kecurigaan publik selama ini.

Jika para peserta yang lolos itu punya nilai tinggi maka tidak menjadi persoalan. Namun, menjadi masalah bila ada semacam nepotisme. 

"Yang bermasalah itu peserta yang nilai lebih rendah tapi terpilih untuk mewakili NTT, saya pikir itu bisa dibatalkan kalau terjadi semacam nepotisme begitu. Investigasi menjadi penting," kata dia. 

Mabes Polri lewat tim investigasi perlu melakukan pengusutan agar bisa membuka duduk masalah itu. Mestinya, panitia sejak awal juga membuka semua itu secara transparan dan tidak terkontaminasi dengan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

John Tuba Helan mengatakan, Mabes Polri bisa membentuk tim independen dengan melibatkan para pihak terkait yang menjamin independensi tim itu.

Dia tidak mau tim itu hanya berisi tim internal kepolisian yang bisa menimbulkan pertanyaan lanjutan. 

Dia ragu kalau tim yang dibentuk hanya dari pihak kepolisian. Hasilnya, bisa saja akan saling melindungi dan menyebabkan masalah ini tidak ada titik terang.

Publik hanya dibuat nyaman dengan tim yang terkesan asal-asalan. 

"Perlu melibatkan pihak luar agar menjaga independensi tim itu. Libatkan pihak internal dan eksternal," kata dia. 

Dia menjelaskan, Komisi Informasi Publik dan Kompolnas, bisa juga dilibatkan. Data hasil tes, baginya bisa dibuka ke publik. Sebab, itu bukan merupakan data rahasia atau yang dikecualikan sebagaimana yang terkuat dalam aturan Komisi Informasi Publik. 

Adanya tim investigasi itu, ujar dia, maka paling tidak data-data yang berkaitan bisa diperoleh dan disampaikan ke masyarakat.

Tapi, langkah lain yang bisa ditempuh adalah meminta Komisi Informasi Publik agar mendorong panitia membuka data semua peserta yang mengikuti tes itu.

Penjelasan Humas Polda NTT

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Ariasandy SIK akhirnya membeberkan data peserta Calon Taruna Akademi Polisi ( Catar Akpol ) dari Nusa Tenggara Timur.

Data Catar Akpol tersebut disampaikan kepada Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya ( DPD-GRIB Jaya ) Provinsi NTT, Rabu 10 Juli 2024.

Ariasandy menerima Ketua DPD-GRIB Jaya Provinsi NTT, Ferdi Wadu di ruang kerjanya. Ferdi didampingi Ebenhaezer Tung Sely dan Pither Yesend Boimau.

Sebelumnya, DPD-GRIB Jaya telah menyurati Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, SH, MA untuk beraudiens.

Saat itu Kapolda Daniel sedang mengikuti kegiatan di luar kota sehingga diarahkan menuju ruangan Kabid Humas Polda NTT.

Berdasarkan data yang dibeberkan Ariasandy, dari 11 peserta Catar Akpol, beberapa di antaranya merupakan anak pejabat Polri.

Mantan Kapolres Timor Tengah Selatan ini menyebut ada dua kategori kuota seleksi Catar Akpol 2024.

Pertama, kuota Mabes Polri.

Adapun peserta yang lulus seleksi, yakni:

1. Lucky Nuralamsyah, putra dari anggota Polri yang berdinas di Ditlantas Polda NTT. Lucky lahir dan besar di Manggarai.

2. Madison Juan Raphael Kana Silalahi, putra anggota Polri yang berdinas di Polda NTT.

Saat mendaftar ikut seleksi Catar Akpol 2024, Madison sudah berdomisili di NTT selama 2 tahun 3 bulan 19 hari.

3. Mochamad Rizq Sanika Marzuki, putra dari anggota Polri yang pernah berdinas di Polda NTT. 

Saat mendaftar, Mochamad sudah berdomilisi di NTT selama 1 tahun 2 bulan 22 hari.

4. Timothy Abishai Silitonga, putra dari anggota Polri yang berdinas di Polda NTT. Timothy berdomisili di NTT selama 7 bulan 26 hari.

5. Brian Lee Sebastian Manurung, putra dari pegawai Kejaksaan RI, berdomisili di NTT selama 1 tahun 5 bulan 15 hari.

Kedua, Kuota Reguler.

Polda NTT berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mendapatkan kuota reguler, terdiri dari 1 wanita dan 5 laki-laki.

1. Yudhina Nasywa Olivia (Polwan), lahir dan besar di Kupang, anak dari anggota Polri yang berdinas di SPN Polda NTT. Yudhina sudah lama menetap di NTT.

2. Arvid Theodore Situmeang, rangking 1. Arvid lahir di Jakarta, anak Kabidkum Polda NTT yang sudah bertugas selama 3 tahun.

3. Raynold Arauna Hutabalian, rangking 2. Raynold lahir di Kupang, orang tuanya bekerja sebagai PNS di Kota Kupang.

4. Mario Cristian Bernalo Tafuy, rangking 3. Mario lahir dan sekolah di Kupang. Orangtuanya anggota Polri bertugas di Polres Kupang, asli Pulau Timor.

5. Bintang Lijaya, rangking 4. Bintang kelahiran Lakafehan dan besar di Atambua, Kabupaten Belu. Orang tuanya asli dari Pulau Timor.

6. Ketut Arya Adityanatha, rangking 5. Ketut lahir di Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB), putra dari anggota Polri yang berdinas di Polda NTT yang sudah berdinas selama 1 tahun 1 bulan 8 hari.

Ariasandy juga menjelaskan proses dan mekanisme seleksi Catar Akpol. Peserta yang lulus dari daerah, saat ini sedang mengikuti seleksi lanjutan di Semarang, Jawa Tengah.

“Pendaftaran Akpol dilakukan secara online. Pada pendaftaran tersebut tertera apa saja yang menjadi syarat pendaftaran. Syarat utamanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI), lalu ada syarat-syarat lainnya. Terkait domisili ada aturannya,” kata Ariasandy.

Berdasarkan pengumuman Kapolri Nomor :Peng/18/IV/DIK.2.1./2024, Tanggal 18 April 2024 tentang perubahan atas sebagian isi pengumuman Kapolri Nomor: Peng/14/III/DIK.2.1./2024, tanggal 26 Maret 2024 tentang Pengumuman Penerimaan Taruna/i Akpol Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan domisili sebagai berikut:

Pertama, peserta berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar (terhitung pada saat pembukaan pendidikan), dengan melampirkan Kartu Keluarga (KK) dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Identitas Anak (terhitung mulai tercatat di domisili baru).

Kedua, bagi putra/putri personel Polri/TNI/PNS yang berdomisili kurang dari 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar (terhitung pada saat pembukaan pendidikan) dapat mendaftar dengan ketentuan:

- Berdomisili minimal 6 bulan di Polda tempat mendaftar dengan melampirkan KK dan atau KTP.

- Orang tua peserta sedang atau pernah berdinas di wilayah Polda tempat peserta mendaftar dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (tahun 2022 sampai pembukaan pendidikan) dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) tentang jabatan orang tua peserta.

“Persyaratan ini dilakukan verifikasi, jika tidak memenuhi syarat administrasi otomatis gugur. Peserta yang lulus ke tahap selanjutnya, masih ada tes kesehatan, tes psikologi. Tes psikologi ini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Setiap item tes langsung keluar hasilnya, sehingga sama-sama bisa dilihat. Masing-masing memeriksa hasil tersebut, setelah itu akan ada tanda tangan berita acara penetapan hasil tersebut. Semua proses seleksi diawasi oleh pihak internal dan eksternal yang berkompeten di bidang masing-masing,” jelas Ariasandy.

Lembaga pengawas yang mengawasi langsung proses seleksi hingga penetapan hasil, terdiri dari pengawas internal yaitu Itwasda Polda NTT dan Bidpropam Polda NTT. Sedangkan pengawas eksternal yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi NTT (KONI), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas P dan K), Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), Proktor Lab CAT SMAN 3 Kupang, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ahli IT Universitas Nusa Cendana.

“Ini baru pendaftaran tingkat daerah karena anak-anak kita masih berjuang lagi di pusat, mudah-mudahan mereka bisa lulus,” ucapnya.

Menurutnya, kuota reguler Polda NTT sudah bertahun-tahun sebanyak 6 orang.

Kemudian ada tambahan kuota khusus dari Mabes Polri, sesuai dengan penilaian dari Mabes Polri. Salah satunya adalah orang tuanya berjasa bagi organisasi Polri.

“Polda NTT tidak mencampuri kuota Mabes, kita fokus pada 6 kuota reguler ini. Dari 6 orang ini ada 2 orang yang mengikuti orang tuanya berdinas di sini dan 4 lainnya lahir besar di NTT," tandas Ariasandy.

"Ada anak yang sudah mengikuti tes sebanyak dua kali namun gagal, di tes ketiga ini baru lulus karena memang mempersiapkan diri dan nilainya bagus. Perlu saya garis bawahi, nilai kuota reguler tidak akan berpengaruh pada kuota Mabes, karena nilai kuota Mabes akan diuji dengan sesama kuota Mabes. Salah satu yang lolos di kuota Mabes adalah anak kita dari Manggarai Barat,” ungkapnya.

Pada seleksi Akpol, lanjut Ariasandy, belum ada aturan terkait pembagian untuk putra daerah.

Berbeda dengan seleksi Bintara dan Tamtama, target 70 persen harus anak lokal karena setelah lulus akan mengabdi kembali di tanah kelahirannya.

“Kalau Akpol seperti saya ini dari lahir sampai besar, dan mengikuti seleksi di Makassar tetapi saya belum pernah sekalipun dinas di Makassar. Karena Akpol begitu lulus langsung disebar ke seluruh Indonesia. Itulah konsep awal, mengapa pendaftaran Akpol terbuka untuk semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat,” kisah Ariasandy.

Ariasandy khawatir isu-isu miring di masyarakat, akan berdampak bagi anak-anak NTT yang mengikuti seleksi yang sama di luar Provinsi NTT.

Terkait informasi yang beredar di berbagai platform media social bahwa ada peserta yang nilainya bagus namun tidak lolos, Ariasandy meminta nama lengkap peserta tersebut untuk diperiksa nilainya.

Dia menyampaikan semua nilai masing-masing peserta terdata. Setiap item seleksi memiliki bobot masing-masing, dari bobot penilaian tersebut terdapat akumulasi nilai setiap peserta.

“Pada saat pengumuman, anak, orang tua, dan pengawas hadir semua. Kalau ada problem dijelaskan saat itu juga. Kalau ada orang tua yang bilang nilai anaknya bagus tetapi tidak lolos, sampaikan namanya kepada saya biar kita cek kebenarannya,” tegasnya.

Ariasandy mengapresiasi kedatangan DPD-GRIB Jaya Provinsi NTT.

“Kami menyambut baik kedatangan DPD-GRIB Jaya) Provinsi NTT di Polda NTT. Kita bersama-sama meluruskan berbagai isu, yang saat ini telah berkembang luas di masyarakat. Selain itu masukan-masukan yang diberikan kepada kami, akan kami sampaikan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi,” pungkasnya. (cr19)

(Sumber: Pos-Kupang.com)

Sebagian Artikel ini telah tayang di Pos-Kupang.com dengan judul Kabid Humas Polda NTT Beberkan Data 11 Catar Akpol, Didominasi Anak Pejabat Polri