DPRD Sulsel Ultimatum BKAD Gegara Utang dan PAD Tak Capai Target

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi C DPRD Sulsel kritik kinerja Pemprov Sulsel karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 tidak mencapai target. 

Hal ini diungkapkan dalam Rapat Kerja (Raker) yang membahas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel.

Raker ini dilangsungkan di Ruang rapat Komisi C DPRD Sulsel, Gerung Tower Lantai 5, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Rabu (3/7/2024).

Mengundang Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel.

Dalam rapat tersebut, Kepala BKAD Sulsel, Reza Faisal Saleh, merinci pendapatan yang berhasil dicapai oleh Pemprov Sulsel. 

Dari target PAD sebesar 10,56 triliun, yang terealisasi hanya 9,592 triliun atau 93,82 persen.

Realisasi PAD terbagi menjadi tiga pokok utama. 

Pertama, PAD dengan target 5,75 triliun, namun hanya terealisasi sebesar 5,183 triliun atau 90,13 persen. 

Kedua, pendapatan transfer dengan target 4,93 triliun, terealisasi sebesar 4,33 triliun. 

"Terakhir, pendapatan dari berbagai sumber lainnya," katanya.

Khusus pendapatan pajak daerah dari lima jenis pajak yang dikelola oleh Provinsi Sulsel, hasilnya bervariasi. 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melampaui target 1,62 triliun dengan realisasi sebesar 1,70 triliun atau 105,8 persen. 

Biaya balik nama kendaraan bermotor, dengan target 1,14 triliun, terealisasi 1,093 triliun atau 99 persen. 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPKB) dengan target 1,27 triliun, terealisasi hanya 900 miliar. 

Pajak rokok dari target 766 miliar, terealisasi 702 miliar.

Reza juga menyampaikan bahwa terdapat utang sebesar 5,1 miliar yang merupakan selisih realisasi keuangan fisik. 

Namun, utang ini sudah dibayar pada perubahan APBD 2024.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Sulsel Usman Lonta menyayangkan ketidakmampuan Pemprov Sulsel dalam pengelolaan keuangan.

Salah satunya, Usman Lonta mempertanyakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang melampaui target. 

"Pajak itu kan penggunaan bahan bakar, masa pajaknya bertambah. (Seharusnya) kendaraan (juga) bertambah. Tidak mungkin pajak bertambah kalau kendaraan tidak bertambah. Itu anomali," katanya. 

Sementara pajak kendaraan bermotor melebihi 100 persen dan melampaui target, Usman menegaskan bahwa hal ini berarti banyak kendaraan yang taat pajak. 

Ia juga menanggapi pernyataan Pj Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif dalam Rapat Paripurna, Senin (1/7/2024) lalu, yang menyebutkan bahwa penggunaan kendaraan listrik meningkat. 

"Begini, karena penyampaian Pj Gubernur, kendaraan bermotor (pakai bahan bakar minyak) turun karena di Sulsel ini banyak yang menggunakan kendaraan listrik. Nah, pertanyaan kami, berapa biji?" tanyanya.

Olehnya, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta Pemprov Sulsel melakukan evaluasi dan pendataan secara tertib.

"Supaya kita tidak salah mengitung memprediksi pendapatan," tambahnya.

Terkait dengan realisasi program kerja yang dilaporkan BKAD Sulsel telah terealisasi namun kondisi keuangannya tak sesuai.

Sehingga, Usman Lonta mengungkapkan bahwa hal itu otomatis meningkalkan utang.

"Kalau fisik selesai, tetapi keuangan tidak selesai, pasti ada utang," terangnya.(*)