BREAKING NEWS: 739 Ketua RT di Palopo Belum Terima Insentif Selama 6 Bulan, Total Tunggakan Rp3,32 M

TRIBUN-TIMUR.COM, PALOPO - Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo Sulawesi Selatan belum membayar insentif ketua RT/RW sejak enam bulan terakhir, Januari-Juni 2024. 

Lelah menanti, Ketua RT/RW di Palopo mulai bersuara.

Mereka mengeluhkan insentif tahun 2024 tak kunjung dibayar hingga pertengahan tahun ini. 

Hal itu disampaikan Ketua RT 03/RW 03, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Hasbullah.

“Selama 2024 atau enam bulan terakhir ini kami belum menerima insentif, kami tidak tahu apa penyebabnya yang jelas kami menunggu insentif tersebut,” kata Hasbullah pada tribun-timur.com, Minggu (30/6/2024).

Hasbullah mengatakan, insentif tersebut mestinya dibayar per triwulan Rp 750 ribu perbulan atau Rp4,5 juta per orang (6 bulan). 

Adapun jumlah Ketua RT di Palopo dikutip dari website Pemkot Palopo sebanyak 739 orang. 

Artinya, total insentif Ketua RT wajib dibayarkan Pemkot Palopo untuk enam bulan terakhir sebesar Rp3,32 miliar. 

Menurut Hasbullah, pada tahun 2024 Pemerintah Kota Palopo memberikan insentif, namun itu untuk insentif tahun 2023.

“Sekitar bulan Februari 2024 sebelum Pemilu lalu kami sempat dibayar tetapi itu untuk kerja kami di tahun 2023 yakni bulan 10, 11 dan 12,” jelasnya.

Baca juga: 6 Bulan Insentif Ketua RT di Palopo Sulsel Belum Dibayar, Total Rp4,5 Juta Per Orang

Lanjut Hasbullah, meski belum menerima insentif selama 6 bulan, mereka tetap bekerja membantu pemerintah di tingkat RT/RW.

“Meski belum dibayar tetapi kami tetap semangat bekerja dan kami masih berharap untuk dibayarkan. Untuk kami di Kelurahan Tompotikka, kami tetap laksanakan kerja bakti bersama warga membersihkan lingkungan kami seperti membersihkan drainase dan lain-lainnya,” tutur Hasbullah.

Baca juga: Bukan Hanya Naikkan Iuran Sampah Jadi Rp35 Ribu, Tingkah Ketua RT di Makassar Bikin Warga Geram

Baca juga: 600 Lebih Ketua RT/RW Terancam Dicopot, Berapa Insentif Diterima Tiap Bulan?

Respon Pj Wali Kota Palopo

Sementara Penjabat Wali Kota Palopo, Asrul Sani mengatakan pihaknya sedang membenahi administrasi mengenai insentif RT/RW.

“Untuk RT/RW baru sementara kita perbaiki administrasinya, karena hasil pemeriksaan dari LHP BPK itu ada catatan-catatan terkait dengan administrasi,” ujar Asrul Sani.

Ia berharap agar ketua RT/RW dapat bersabar menunggu perbaikan administrasi insentif mereka rampung.

Hal tersebut menurut Asrul Sani harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari adanya catatan atau temuan dari BPK di kemudian hari. 

Berita terkait ketua RT lainnya.

600 Lebih Ketua RT/RW Terancam Dicopot, Berapa Insentif Diterima Tiap Bulan?

Wali Kota Makassar Danny Pomanto bakal memecat sekitar 600-700 Pj Ketua RT/RW dalam waktu dekat. 

Bukan tanpa sebab, ratusan Pj Ketua RT/RW tersebut dianggap tak mampu lagi melayani masyarakat.

Di samping itu, beberapa dari mereka dianggap malas bahkan sampai tilep iuran sampah. 

Lantas berapa sebenarnya insentif Pj Ketua RT/RW di Makassar?

Pj Sekretaris Daerah Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menjelaskan, kenaikan insentif Pj RT/RW akan dihitung mulai Februari 2024.

Adapun insentif Pj RT/RW bertambah Rp200 ribu.

Total diterima kini Rp1,2 juta tiap bulannya. 

“Jadi pencairan insentif untuk bulan Januari masih pakai yang lama. Kalau untuk Februari dan Maret pakai Perwali yang baru,” ungkap Firman saat ditemui di ruang kerjanya, di Kantor Wali Kota Makassar lantai 2, Jalan Ahmad Yani, Selasa (26/3/2024).

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Danny Pomanto akan mengevaluasi Penjabat (Pj) Ketua RT/RW di Makassar, Sulawesi Selatan.

Evaluasi Pj RT/RW akan dilakukan dalam waktu dekat.

Baca juga: Danny Pomanto ‘Bersih-bersih’ 600-an Ketua RT/RW di Makassar

Baca juga: 600 Lebih Ketua RT/RW di Makassar Bakal Dipecat Danny Pomanto, Malas-Tilep Iuran Sampah Jadi Alasan

"Segera dievaluasi. Akan ada (pergantian). Karena RT/RW ternyata banyak tidak aktif. Saya baru dapat (informasinya)," beber Danny Pomanto di Balai Kota Makassar Jl Ahmad Yani, Rabu (19/6/2024). 

Selain karena tidak aktif, banyak juga RT/RW mengundurkan diri, bahkan ada tersandung masalah hukum. 

Danny membeberkan, beberapa oknum RT/RW bahkan menyelewengkan tagihan sampah masyarakat. 

"Ada yang mengundurkan diri, ada yang bermasalah hukum, ada yang malas, ada beberapa yang mohon maaf, tilep uang sampah. Diberhentikan itu. Harus diberhentikan," katanya. 

Kisaran RT/RW berkinerja rendah hingga tidak aktif mencapai ratusan orang. 

Hitungan kasarnya, satu kecamatan sekitar 40 sampai 50 orang diidentifikasi bermasalah.

"Banyak (yang bermasalah) saya kalau tadi malam laporannya anggaplah 50-40 orang dikali 15 (kecamatan)," jelasnya. 

Jika dikalkulasi, total Pj RT/RW bakal dievaluasi mencapai 600-750 orang.

Danny mengaku telah mengantongi nama-nama RT/RW yang berpotensi diganti. 

Dalam proses evaluasi tersebut, ia akan memanggil langsung yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi secara langsung. 

"Tapi nama-nama sudah ada. Saya evaluasi lagi. Panggil orangnya satu-satu. (Panggil) Semua termasuk yang tidak aktif. Supaya jangan sampai salah," ujarnya. 

Setelah pergantian tersebut, Danny Pomanto akan memaksimalkan kembali kerja-kerja RT/RW.

Utamanya soal kebersihan, Danny Pomanto akan menempatkan 1000 motor listrik sampah masing-masing RT/RW. (Sukmawati Ibrahim/Tribun-Timur.com)