BREAKING NEWS: 739 Ketua RT di Palopo Belum Terima Insentif Selama 6 Bulan, Total Tunggakan Rp3,32 M

TRIBUN-TIMUR.COM, PALOPO - Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo Sulawesi Selatan belum membayar insentif ketua RT/RW sejak enam bulan terakhir, Januari-Juni 2024. 

Lelah menanti, Ketua RT/RW di Palopo mulai bersuara.

Mereka mengeluhkan insentif tahun 2024 tak kunjung dibayar hingga pertengahan tahun ini. 

Hal itu disampaikan Ketua RT 03/RW 03, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Hasbullah.

“Selama 2024 atau enam bulan terakhir ini kami belum menerima insentif, kami tidak tahu apa penyebabnya yang jelas kami menunggu insentif tersebut,” kata Hasbullah pada tribun-timur.com, Minggu (30/6/2024).

Hasbullah mengatakan, insentif tersebut mestinya dibayar per triwulan Rp 750 ribu perbulan atau Rp4,5 juta per orang (6 bulan). 

Adapun jumlah Ketua RT di Palopo dikutip dari website Pemkot Palopo sebanyak 739 orang. 

Artinya, total insentif Ketua RT wajib dibayarkan Pemkot Palopo untuk enam bulan terakhir sebesar Rp3,32 miliar. 

Menurut Hasbullah, pada tahun 2024 Pemerintah Kota Palopo memberikan insentif, namun itu untuk insentif tahun 2023.

“Sekitar bulan Februari 2024 sebelum Pemilu lalu kami sempat dibayar tetapi itu untuk kerja kami di tahun 2023 yakni bulan 10, 11 dan 12,” jelasnya.

Baca juga: 6 Bulan Insentif Ketua RT di Palopo Sulsel Belum Dibayar, Total Rp4,5 Juta Per Orang

Lanjut Hasbullah, meski belum menerima insentif selama 6 bulan, mereka tetap bekerja membantu pemerintah di tingkat RT/RW.

“Meski belum dibayar tetapi kami tetap semangat bekerja dan kami masih berharap untuk dibayarkan. Untuk kami di Kelurahan Tompotikka, kami tetap laksanakan kerja bakti bersama warga membersihkan lingkungan kami seperti membersihkan drainase dan lain-lainnya,” tutur Hasbullah.

Baca juga: Bukan Hanya Naikkan Iuran Sampah Jadi Rp35 Ribu, Tingkah Ketua RT di Makassar Bikin Warga Geram

Baca juga: 600 Lebih Ketua RT/RW Terancam Dicopot, Berapa Insentif Diterima Tiap Bulan?

Respon Pj Wali Kota Palopo

Sementara Penjabat Wali Kota Palopo, Asrul Sani mengatakan pihaknya sedang membenahi administrasi mengenai insentif RT/RW.

“Untuk RT/RW baru sementara kita perbaiki administrasinya, karena hasil pemeriksaan dari LHP BPK itu ada catatan-catatan terkait dengan administrasi,” ujar Asrul Sani.