Fix, 2 Kriteria Khusus Calon Menteri Prabowo - Gibran Bocoran Dahnil

TRIBUN-TIMUR.COM - Sosok calon menteri di kabinet Prabowo-Gibran hingga kini masih jadi pertanyaan.

Setelah KPU RI umumkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wapres terpilih, isu nama calon menteri pun bergulir.

Bahkan sudah beredar daftar nama menteri, wakil menteri hingga kepala badan di kabinet Prabowo-Gibran. .

Meski begitu, belum ada pihak-pihak yang membenarkan bahwa daftar yang beredar sudah benar.

Terkait dengan calon menteri di kabinet Prabowo-Gibran terdapat dua kriteria utama ditetapkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam memilih kandidat menteri-menterinya.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, kriteria itu ditetapkan karena Prabowo ingin mendapatkan kandidat menteri yang tepat.

“Yang beliau inginkan adalah partai boleh mengajukan namanya, tapi siapa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo itu adalah keputusan Pak Prabowo,” kata Dahnil dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (29/4/2024) lalu.

Menurut Dahnil, kriteria kandidat menteri yang ditetapkan Prabowo Subianto adalah integritas.

“Pertama adalah integritas karena berulang kali dalam pidato Pak Prabowo menyebutkan beliau ingin mendorong pemerintahan yang bersih pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi,” ucap Dahnil.

Menurut Dahnil, kriteria integritas bermakna tokoh-tokoh yang akan menjadi kandidat menteri harus dipastikan berperilaku dan berlaku antikorupsi.

Selain itu, lanjut Dahnil, kriteria kedua calon menteri Prabowo adalah harus memiliki kompetensi, terlepas dari latar belakang partai politik atau profesional.

"Itu tidak ada masalah karena orang partai kan juga banyak sekali yang punya profesionalisme yang tinggi sekali.

Banyak ahli keuangan di partai, banyak ahli hukum, punya banyak ahli ekonomi dan sebagainya,” ujar Dahnil seperti dikutip dari kompas.com. 

"Jadi Pak Prabowo tidak ingin terjebak pada dikotomi orang partai atau orang non-partai, orang-orang pasti banyak yang punya keahlian, why not,” sambung Dahnil.

Golkar dan Gerindra Berpeluang Banyak Dapat Jatah Menteri

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memprediksi kabinet yang nantinya dibentuk Prabowo-Gibran akan banyak diisi oleh tokoh-tokoh partai politik (parpol).

Menurutnya, kabinet ini nantinya akan membagi jatah kursi kabinet secara proporsional bagi parpol-parpol pendukung maupun yang baru bergabung ke koalisi setelah penetapan. 

Ujang memprediksi parpol yang akan memperoleh banyak jatah menteri yakni Gerindra dan Golkar. 

"Bicara soal partai mana yang mendapat jatah paling banyak, ya proporsional saja.

Misalnya Gerindra mungkin bisa besar karena capres-nya terpilih, lalu Golkar mungkin banyak juga karena memang jadi pemenang di Pileg dan kursi terbanyak di Koalisi Indonesia Maju," terang Ujang kepada Kontan, Senin (29/4).

Digadang-Gadang akan dapat banyak jatah menteri, Golkar untuk saat ini tidak berkomentar banyak soal itu.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Dave Laksono mengajak untuk terlebih dahulu fokus ke pemerintahan yang masih bergulir hingga Oktober nanti. 

"Masih lima bulan lagi pemerintahan ini berlangsung, mari kita fokus dulu akan hal tersebut.

Masalah kabinet itu wilayahnya presiden, jangan ada pihak luar yang mendikte apalagi memaksa," kata Dave saat dihubungi Kontan, Senin (29/4). 

Ditanya soal komunikasi Golkar dengan presiden terpilih, dia bilang bahwa semua anggota koalisi menjalin komunikasi yang baik.

Bukan hanya soal kabinet, namun juga membahas banyak hal.

"Sesama koalisi rutin berkomunikasi akan beragam hal," tuturnya.

Demokrat: Jumlahnya Oke

Bocoran AHY soal jatah menteri yang didapatkan Partai Demokrat di kabinet Prabowo-Gibran.

Dikatakan AHY, jatah menteri Demokrat di kabinet Prabowo-Gibran jumlahnya oke.

Artinya, menurut AHY, jumlah posisi menteri yang ditawarkan presiden terpilih Prabowo Subianto kepadanya sudah tepat.

"Okelah jumlahnya," kata AHY sambil tertawa, dikutip dari YouTube Kompas.

Namun, dalam wawancara tersebut, AHY tak menyebutkan secara spesifik jumlah menteri yang didapat oleh Partai Demokrat.

Selain itu, AHY belum mengungkap jumlah dan posisi kementerian yang ditawarkan.

Sebab, hal itu merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden.

Ia hanya menyebut akan mencari kader yang memiliki kemampuan sesuai dengan tanggung jawab kementerian tersebut.

"Saya sendiri ingin melepaskan supaya enggak ada beban juga, tapi pada saatnya beliau akan menyampaikan lah pasti saya tidak mau berandai-andai nanti kalau keliru juga enggak bagus gitu ya," ucap AHY.

Meski begitu, AHY meyakini bahwa keputusan Prabowo soal kabinet tentu melibatkan partai-partai yang telah mendukungnya di Pilpres 2024.

"Tapi yang penting saya punya keyakinan bahwa beliau akan melibatkan kita dengan sangat baiklah," lanjutnya.

Sebanyak 61 calon menteri dan wakil menteri yang disebut-sebut masuk di kabinet Prabowo - Gibran dipastikan belum tentu lolos.

Pasalnya, Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto disebut membentuk tim khusus untuk menelusuri rekam jejak para calon dan wakil menteri tersebut.

Artinya, keputusan soal lolos atau tidaknya para calon menteri dan wakil menteri tersebut berada di tangan Timsus.

Sejak pekan lalu, beredar di sosial media soal nama-nama calon menteri berpeluang jadi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ada 61 nama calon menteri,  wakil menteri, dan kepala lembaga nonkementerian yang beredar.

Beberapa diantaranya sudah banyak dikenal publik namun beberapa diantaranya juga masih terdengar asing,

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut mempunyai tim khusus untuk menelusuri rekam jejak calon menteri.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya Sugiarto dalam wawancara khusus dengan Harian Kompas di kediamannya, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/5/2024).

Ia meyakini bahwa setiap presiden memiliki tim di belakangnya untuk membantu mencari informasi.

"Setiap presiden pasti begitu, tidak mungkin sendiri, pasti dibantu untuk nyari informasi. Saya saja untuk nyari kepala dinas, itu perlu tim untuk ngecek di kepegawaian," ujar Bima, dikutip dari Kompas.id, Selasa (21/5/2024).

Menurut Bima, keberadaan tim tersebut merupakan hal wajar.

Sebab, Prabowo perlu juga mendapat pandangan lain terhadap sosok calon menterinya.

"Dari pada kandidat yang ada, cek si A, si B, si C, bagusan mana, rekam jejak, komitmen, dan yang lain-lain. Apalagi presiden, ya sudah wajarlah, tim khusus wajar. Presiden, kan, juga perlu perspektif yang banyak," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo disebut mempunyai dua kriteria dalam memilih kandidat menteri-menterinya pada kabinet ke depan.

Menurut Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dahnil Anzar Simanjuntak, kriteria itu ditetapkan karena Prabowo ingin mendapatkan kandidat menteri yang tepat.

"Yang beliau inginkan adalah partai boleh mengajukan namanya, tapi siapa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo itu adalah keputusan Pak Prabowo," kata Dahnil dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (29/4/2024).

Menurut Dahnil, kriteria kandidat menteri yang ditetapkan Prabowo Subianto adalah integritas.

"Pertama adalah integritas karena berulang kali dalam pidato Pak Prabowo menyebutkan beliau ingin mendorong pemerintahan yang bersih pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi," ucap Dahnil.

Menurut Dahnil, kriteria integritas bermakna tokoh-tokoh yang akan menjadi kandidat menteri harus dipastikan berperilaku dan berlaku antikorupsi.

Selain itu, lanjut Dahnil, kriteria kedua calon menteri Prabowo adalah harus memiliki kompetensi, terlepas dari latar belakang partai politik atau profesional.

61 calon menteri

Ada 61 nama calon menteri,  wakil menteri, dan kepala lembaga nonkementerian yang beredar.

Beberapa diantaranya sudah banyak dikenal publik namun beberapa diantaranya juga masih terdengar asing,

Nama-nama yang Dikenal

Beberapa nama-nama yang sudah dikenal diantaranya pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Anggota DPR Fadli Zon hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Adapula nama-nama baru muncul

Adapula nama-nama baru muncul yang konon akan diangkat jadi menteri seperti Benny Octavianus, Rauf Purnama, Asep Saepudin Jahar,  Benny Oktavianus dan sebagainya.

Berikut daftar lengkap 61 nama calon menteri Prabowo-Gibran yang beredar.

Menko Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
Menko Bidang Pangan, Gizi & Pembangunan Manusia: Erick Thohir
Menko Bidang Energi, Investasi dan Lingkungan Hidup: Hatta Rajasa
Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan: Tito Karnavian
Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
Wakil Menteri Pertahanan: M. Herindra
Menteri Sekretaris Negara: Ahmad Muzani
Wakil Menteri Sekretaris Negara: Nezar Patria
Menteri Sekretaris Kabinet: Rosan Roeslani
Menteri Dalam Negeri: Sufmi Dasco
Menteri Luar Negeri: Fadli Zon
Wakil Menteri Luar Negeri: Teuku Riefky Harsya
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Joko Santoso
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Helmi Yahya
Menteri Agama: Yaqut Cholil Qoumas
Wakil Menteri Agama: Asep Saepudin Jahar
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yusril Ihza Mahendra
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Hotman Paris Hutapea
Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi: Arif Satria
Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi: Ace Hasan Syadzily
Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Terawan
Wakil Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Benny Oktavianus
Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak: Rahayu Saraswati
Wakil Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak: Grace Natalie
Menteri Riset & Kepala BRIN: Dudung Abdurachman
Menteri Ketenagakerjaan: Ahmad Doli Kurnia Tanjung
Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Agus Jabo
Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
Wakil Menteri Perindustrian: Haris Rusly Moti
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Rauf Purnama
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Oki Muraza
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Ridwan Kamil
Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan
Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas: Sri Mulyani Indrawati
Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas: Kartika Wirjoatmodjo
Menteri Investasi: Bahlil Lahadalia
Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital: Budi Arie Setiadi
Wakil Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital: Kailani
Menteri Perdagangan: Zulkifli Hasan
Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
Menteri Lingkungan Hidup: Budisatrio Djiwandono
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi: Bambang Eko S.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Habiburokhman
Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Budiman Sudjatmiko
Wakil Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Dedy Permadi
Menteri Tata Ruang, BPN dan Kehutanan: Agus Harimurti Yudhoyono
Wakil Menteri Tata Ruang, BPN dan Kehutanan: Raja Juli Antoni
Menteri BUMN: Sakti Wahyu Trenggono
Wakil Menteri BUMN: T. Helmi
Menteri Kelautan dan Perikanan: TB Heru Rahayu
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: M. Riza Damanik
Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo
Wakil Menteri Muda Pemuda dan Olahraga: Arief Rosyid Hasan
Menteri Koperasi, UMKM dan Pasar Tradisional: Maruarar Sirait
Wakil Menteri Koperasi, UMKM dan Pasar Tradisional: Sudaryono
Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan: Roberto Lumban Gaol
Kepala BIN: I Nyoman Cantiasa
Kepala Badan Pangan Nasional: Arief Prasetyo Adi
Kepala Badan Gizi Nasional: Dadan Hindayana
Kepala Badan Penerimaan Negara: Bambang Brodjonegoro
Kepala Staf Kepresidenan: Nusron Wahid
Jumlah Kementerian Jadi 40

Sejak pekan lalu kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran disebut-sebut akan membentuk 'kabinet gemuk' dalam pemerintahannya dengan 40 kementerian dan lembaga.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyebut ide semacam itu murni merupakan hak prerogatif dari Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.

Oleh sebab itu, menurut Habiburokhman, Prabowo pun memiliki hak untuk menambah atau pun mengurangi jumlah kementerian sebagai instrumen pendukung pemerintahannya.

Hal itu disampaikan Habiburokhman saat merespons isu munculnya rencana pembentukan kementerian baru dengan jumlah total 40 kementerian.

"Baik secara substansi, baik konstitusi (pembentukan kementerian) itu ada di Pak Prabowo, sebagai presiden elected."

"Apakah (tim yang) besar efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Habiburokhman pun mendukung jika Prabowo ingin menambah jumlah kementerian.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang besar, dan memiliki tujuan dan cita-cita yang besar juga.

Oleh karenanya dengan melibatkan banyak pihak, maka tujuan untuk mewujudkan cita-cita itu akan semakin baik dilakukan.

"Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga nggak ada masalah."

"Justru semakin banyak semakin bagus kalo saya pribadi," kata Habiburokhman.

Habiburokhman pun meminta kepada publik untuk tidak membaca bentuk 'besar' itu identik dengan badan gemuk yang memiliki gaya hidup tidak sehat.

Baginya, postur gemuk di jajaran kabinet lain halnya dengan postur tubuh manusia.

Sehingga, dalam urusan kenegaraan, jumlah pihak yang dilibatkan semakin banyak maka dinilai akan semakin baik.

"Jadi kita gak bicara, kalau gemuk dalam konteks fisik seorang perorang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target target kita besar," kata Habiburokhman.

"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," ujar Habiburokhman.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com