Tujuan PDIP Belum Tentukan Sikap Oposisi di Pemerintahan Diungkap Pengamat, Sengaja Ulur Waktu

TRIBUN-TIMUR.COM - Sikap PDIP hingga kini masih jadi pertanyaan.

Ketua PDIP Megawati sampai sekarang belum menentukan sikap politik apakah oposisi atau masuk pemerintahan Prabowo - Gibran.

Sejumlah kader masih agresif mengkritik keras proses pemilihan presiden (Pilpres).

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin prediksi, PDIP tak akan umumkan sikap politik gabung pemerintah atau oposisi di Rakernas V yang berlangsung di Jakarta Utara.

Ujang menilai, partai berlogo banteng hitam itu memutuskan sikap politiknya pada saat momentum yang tepat.

“Ya kalau saya melihatnya kenapa belum mengumumkan keputusan di luar pemerintahan atau masuk pemerintahan sudah saya prediksi tidak akan diumumkan kemarin Rakernas nanti nunggu momentum yang pas dan tepat,” ucap Ujang saat dihubungi Wartakotalive.com, Senin (27/5/2024).

Menurut Ujang, jika saat Rakernas diumumkan arah politik PDIP, maka PDIP tak akan menjadi sorotan publik kembali.

“Kalau diumumkan kemarin pas Rakernas PDIP tidak akan jadi pusat perhatian lagi, tak ada pemerintahan lagi karena sudah tuntas sudah memilih oposisi atau koalisi,” ucap Ujang.

Dia menilai, PDIP sedang menjaga eksistensi dan konsistensi usai kalah di Pilpres 2024.

“Jadi politik itu butuh instrumen butuh cara untuk tetap bisa menjaga eksistensi dan konsistensi, eksistensi dalam pemberitaan nasional lalu konsistensi juga dalam konteks bertahan dengan prinsip sikap untuk menjaga pemerintahan yang baik,” ucap Ujang.

Ujang menuturkan, PDIP bukan ragu dalam memutuskan arah politiknya.

PDIP hanya mengulur waktu dan akan diumumkan pada menit-menit terakhir sebelum Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik pada Oktober 2024 mendatang.

“Jadi saya melihat bukan masih ragu, bahwa itu strategi mengulur (waktu) pasti menit diujung permainan baru umumkan karena pelantikan Prabowo masih panjang di Oktober 2024.

Jadi kalau diumumkan sekarang tidak seksi jadi pasti di ujung (umumkannya),” ucapnya.

“Saya melihat agar ada ruang diskusi agar ada ruang dialog dengan partai kubu pemerintah.

Ini hanya bagian dari strategi saja, jadi bagian hal yang sudah kita baca sejak lama bagi saya tidak aneh kalau PDIP menyimpan amunisinya, menyimpan prinsipnya, perilkunya yaitu perilaku oposisi atau pemerintah disimpan terlebih dahulu,” ungkap Ujang.

Ujang juga membeberkan, untung ruginya jika PDIP menjadi oposisi ataupun sebaliknya.

“Kalau untungnya mendapat kekuasaan, jabatan dapat menteri lagi dan akses kekuasaan masih ada di PDIP kan begitu, pejabat-pejabat lain aman yang terkait PDIP,” jelas dia.

“Kalau oposisi ya beda, akses kekuasaan tertutup dan akan “bersitegang” dengan pemerintah dan akan dikerjai pemerintah dengan hal-hal tertentu,” tutupnya.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengatakan, pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V pada Jumat (24/5/2024) mengisyaratkan sikap oposisi PDI-P dalam pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.

Menurut Umam, hal itu terindikasi dari cara Megawati meneriakkan sejumlah slogan seperti "PDI-P tahan banting" dan "berani apa tidak" dalam pidatonya.

"Cara Megawati melecut semangat para kadernya dengan meneriakkan, 'PDI-P tahan banting', 'takut atau tidak?', 'berani apa tidak?' merupakan indikasi kuat PDI-P akan mengambil sikap sebagai oposisi di hadapan pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Umam dalam keterangan tertulisnya pada Jumat.

"Mega juga meng-embrace jika ada pihak yang menudingnya sebagai provokator, yang diyakininya sebagai provokator demi kebenaran dan keadilan.

Sikap ini mempertegas PDI-P tidak ingin diajak negosiasi dan kompromi dengan pemenang Pemilu 2024 lalu," jelasnya.

Lebih lanjut, Umam juga menyoroti Megawati yang menyampaikan kritik keras kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan.

Bahkan Megawati mengkritik keras praktik penyalahgunaan lembaga penegak hukum dan juga TNI-Polri sebagai alat politik dan kekuasaan.

Karena itu Megawati mempertanyakan menggugat dan mempertanyakan kredibilitas Pemilu 2024 yang dianggapnya telah diwarnai kecurangan secara terstruktur, masif dan sistematis (TSM).

Megawati pun menggugat praktik kekuasaan yang semakin represif pada kebebasan sipil.

Semua itu dianggap mirip dengan praktik kekuasaan yang otokratik.

"Dengan demikian, di bawah kepemimpinan Megawati, maka hampir bisa dipastikan PDI-P akan mengambil sikap sebagai oposisi di hadapan kepemimpinan pemerintahan Prabowo-Gibran," tutur Umam.

"Dengan logika terbalik, penggunaan tema Satyam Eva Jayate atau yang benar pada akhrinya akan menang, merupakan tudingan secara tidak langsung bahwa yang menang saat ini adalah yang tidak benar menurut cara pandang PDI-P.

Cara pandang itu tak lepas dari koreksi total PDIP atas praktik kekuasaan pemerintahan Jokowi yang dianggap telah melumpuhkan pilar-pilar demokrasi dan dianggap telah menyalahi komitmen agenda Reformasi 1998," tambahnya.

Sebelumnya, Megawati membacakan pidato politiknya pada pembukaan Rakernas V PDI-P yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Jumat sore.

Megawati mengungkit tindakan berlebih kepolisian pada sebuah demonstrasi hingga seorang demonstran perempuan dilarikan ke rumah sakit.

Ia juga mengaku tidak suka melihat kepolisian menyemprot demonstran dengan mobil water canon.

"Saya protes sama polisi. Enggak boleh (demo)? Saya bilang, apakah tidak boleh hak demonstrasi? Lalu apa alasannya dan dia seorang perempuan lho sampai digotong ke rumah sakit," ucap Megawati.

"Aduh, tidak usah takut, deh, sama polisi. Polisi juga orang, punya istri, punya keluarga," lanjutnya.

Rakernas PDI-P kali ini digelar pada 24-26 Mei 2024 dengan mengundang 2.160 kader dan lebih dari 2.600 unsur di luar partai politik.

Di antaranya para menteri sahabat, kelompok masyarakat sipil, budayawan, juga cendekiawan.

Namun, Presiden Joko Widodo yang dua kali diusung oleh PDI-P di pemilu tak diundang dalam acara tersebut.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com